Kader Golkar : Betapa Terhinanya DPR dan Golkar Dikendalikan dari Penjara


Betapa Terhinanya DPR dan Golkar Dikendalikan dari Penjara

KOKOPNEWS. ID - Desakan kader untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam rangka memilih ketua umum baru di partai Golkar setelah ditahannya Setya Novanto terus menggema.  

Pelaksana Tugas (PLT)  Idrus Marham mengumpulkan jajaran DPD I. Menurut informasi,  pertemuan tersebut membahas Munaslub. 

Salah satu kader muda partai Golkar yang getol menyuarakan digelarnya Munaslub adalah Doli Kurnia. 

Doli mengatakan DPD tingkat I harus serius menggelar Munaslub agar Golkar bisa diselematkan. Dalam pelaksanaan Munaslub , ia berharap anggota Golkar tidak mendasarkan pada kepentingan masing-masing. 

"Saya berharap mereka melakukannya secara serius dengan berorientasi pada penyelamatan Golkar, bukan didasari oleh kepentingan mereka masing-masing. Ini momentum bagi DPD Provinsi untuk merubah image dari sebelumnya seperti "cap stempel" DPP untuk menyatakan kesolidan dukung SN ke publik berubah menjadi "garda terdepan" perubahan di dalam tubuh Partai Golkar," kata Doli dalam pesan singkatnya, Jumat (24/11/2017) seperti dilansir Teropongsenayan.com.

Selanjutnya,  Doli memberi bocoran bahwa mayoritas kader yang hadir dalam Rapat Pleno yang digelar dua hari lalu bersepakat membahas agenda Munaslub. 

Sebab menurutnya,  untuk menyelamatkan Golkar dari kehancuran memang tidak ada cara lain selain Munaslub mengingat Setya Novanto telah menjadi tahanan KPK. 

"Rapat Pleno kemarin seharusnya adalah jalan memenuhi tuntutan konstitusi, dengan menunjuk pelaksana tugas (plt.) Ketua Umum, yang tugasnya hanya satu, yaitu menyelenggarakan Munaslub segera," kata Doli.

Namun anehnya, kata Doli,  agenda Munaslub justru tidak menjadi materi pembahasan, malah yang menjadi pembahasan sengit adalah surat Setya Novanto dari dalam tahanan yang meminta dirinya tidak dipecat dari ketua Umum. 

Dengan demikian,  Rapat Pleno tersebut hanya meghasilkan keputusan diangkatnya Sekjend Idrus Marham sebagai plt. 

Lucunya lagi, menurut Doli,  yang ditunjuk menjadi plt adalah Sekjend dimana secara etika organisasi menyimpang sebab masih ada Ketua Harian dan Korbid. 

"Plt yang ditunjuk pun adalah Sekjend, yang menyimpang dari perspektif kelaziman dan etika organisasi. Di mana masih ada Ketua Harian dan 9 Korbid serta puluhan Ketua, ditunjuk Sekjend yang fungsi dan tugas utamanya adalah administratif," ucapnya.

Sementara itu,  terkait dengan surat yang dikirim Novanto,  Doli berpendapat seharusnya ditolak.  Karena jika tidak,  maka akan memberi kesan seoalah-olah partai Golkar itu milik Novanto. Sehingga apapaun keinginan Novanto harus dipenuhi. Hal ini sama sekali tidak benar karena akan membuat Golkar jadi terhina bisa dikendalikan oleh orang yang mendekam di penjara. 

"Betapa terhinanya bangsa ini, lembaga tinggi negara seperti DPR dan institusi publik seperti Partai Golkar dikendalikan oleh seorang dari balik jeruji," tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Novanto membuat dua surat yang satu ditujukan kepada DPR dan yang satunya lagi ditujukan pada Golkar. Kedua surat tulisan tangan tersebut berisi permintaan agar Novanto baik di DPR maupun di Golkar tidak diapa-apakan (Kokopnews.id/Syaiful A) 


Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: