Fahri Hamzah Benarkan Adanya Surat Setya Novanto Yang Berisi Permintaan Agar Tidak Dipecat Dari Ketua DPR


Fahri Hamzah Benarkan Adanya Surat Setya Novanto Yang Berisi Permintaan Agar Tidak Dipecat Dari Ketua DPR

Beredarnya surat atas nama Setya Novanto yang meminta agar tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR maupun Ketua DPR dibenarkan oleh wakil ketua DPR Fahri Hamzah.

Dikutip dari Republika .co.id, surat tersebut berisi permintaan Novanto agar pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak mengadakan rapat pleno untuk memberhentikan dirinya.

"Ya, surat itu berikan informasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian Ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan," ujar Fahri, Selasa (21/11).

Fahri mengatakan dirinya mengetahui perihal surat tersebut hari ini. Diketahui, pengirim surat tersebut adalah penasehat hukum Novanto.

"Tadi, diantar lawyernya," katanya.

Dengan adanya surat tersebut, Fahri meyakini DPP partai Golkar tidak akan mengajukan pergantian pimpinan.

Begitu pula fraksi Partai Golkar tidak akan mengajukan pergantian pimpinan. Sebab tanpa mandat dari ketua umum, pengajuan pergantian pimpinan tidak bisa dilakukan.Karena fraksi di DPR adalah kepanjangan dari DPP. 

"Karena tanpa mandat ketua umum, tanda tangan ketum asli atau sektjen maka surat tersebut nggak akan bisa diterima, karena syarat perubahan pimpinan DPR dalam UU MD3 menyatakan adanya tanda tangan ketum dan Sekjen yang asli, bukan pelaksana tugas atau pengganti," kata Fahri.

Pun deimikian, dengan posisi Novanto yang menjadi tahanan, MKD tidak bisa memproses pelanggaran etik Novanto.

"Untuk amannya proses di MKD, sebaiknya menggunakan pasal tentang apabila sudah ditetapkan sebagi terdakwa maka barulah yang bersangkutan bisa diproses, saya kira akan lebih mudah bagi MKD daripada melakukan pemeriksaan yang memerlukan kehadiran saksi, termasuk beliau sendiri," ujar Fahri.

Seperti diketahui, Setya Novanto menulis dua surat yang satu ditujukan pada DPR dan satunya kepada Partai Golkar.

Surat tertanggal 21 November tersebut ditulis sendiri oleh Novanto yang memuat dua permintaan.

Surat kepada pimpinan DPR berisi "Bersama dengan ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek E-KTP yang disidik KPK, saya meminta pimpinan DPR lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya, dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR maupun selaku anggota dewan".

Sementara surat kepada Partai Golkar berisi "Bersama ini disampaikan tidak ada pembahasan pemberhentian sementara/....(tulisan tidak jelas) terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar dan untuk sementara saya tunjuk Plt Ketua Umum Idrus Marham, Plt Sekjen Yahya Zaini, Aziz Syamsuddin. Demikian harap dimaklumi."
[Kokopnews.id/Syaiful A]

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: