"Yang Terusik dengan Pidato Anies Patut Dipertanyakan Nasionalismenya"


"Yang Terusik dengan Pidato Anies Patut Dipertanyakan Nasionalismenya"

KOKOPNEWS.ID - Pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin menegaskan, tidak ada yang salah terkait dengan isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Senin (16/10/2017).

Menurutnya, pidato Anies subtansinya untuk menggelorakan nasionalisme dengan konteks pribumi adalah pemain utama menentang kolonialisme.

“Oleh karena itu yang terusik dengan isi pidato Anies patut dipertanyakan nasionalismenya," kata Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (18/10/2017).

Aminudin juga meminta agar Pemerintahan Jokowi untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang larangan penyebutan kata Pribumi. Alasannya inpres tersebut bertengan dengan Konvensi PBB atau Internasional. Karena PBB sejak tahun 1994, menetapkan hari internasional bagi rakyat pribumi di seluruh dunia yang dirayakan setiap pada tanggal 9 Agustus. Pada tanggal tersebut kaum pribumi di seluruh dunia merayakannya, sekaligus mendiskusikan kondisinya.

PBB juga sudah pula menetapkan hak asasi bagi kaum pribumi di seluruh dunia: United Nations Declaration of the Rights of Indigeneous People. Dalam artikel 3, hak itu berbunyi: hak kaum pribumi untuk mengejar kepentingan ekonomi, sosial dan kultural. Pencabutan Inpres Nomor 26 tahun 1998 juga agar tidak orang lain lagi yang menjadi korban ketika menyebut kata pribumi.

"Jadi Inpres Nomor 26 Tahun 1998 mutlak harus dicabut karena selain rasis, memojokkan kaum pribumi juga bertengan dengan Declaration of Human Right PBB," paparnya.

Pilpres 2019

Sementara itu Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengakui pidato Anies soal pribumi memiliki dampak yang sangat besar. Terbukti di masyarakat terjadi pembelahan penyikapan, ada yang setuju namun tidak sedikit yang menyayangkan. Tidak heran kata pribumi telah melunturkan semangat rekonsiliasi yang sempat ditawarkan Anies di sesi awal pidato. Sehingga tawaran rekonsiliasi menjadi basi dan tergantikan oleh ketegangan antar kedua kubu.

"Bila melihat sosok Anies, maka dapat disimpulkan pidato tersebut sudah dipersiapkan dengan matang," ujarnya.

Sya'roni menilai, aada target besar yang ingin dicapai atas pidato yang disampaikan Anies. Diduga target tesebut berkaitan dengan peluang kekuasaan yang lebih tinggi. Dugaan tersebut sejalan dengan sejumlah hasil survei yang belakangan dilansir, dimana sebutkan elektabilitas Jokowi dan Prabowo mengalami penurunan. Survei Median misalnya, menyebutkan 63,8 persen menyatakan publik ingin figur baru selain Jokowi dan Prabowo.

"Maka di situlah ada peluang untuk meraih dukungan elektoral 63,8 persen tersebut. Untuk meraihnya, harus ditempuh dengan langkah politik," paparnya.

Kesempatan sambutan sebagai gubernur yang mendapatkan publikasi yang sangat luas, sambung Sya'roni, dijadikan Anies sebagai instrumen untuk melakukan penjajakan politik. Meskipun, mendapatkan kritik keras dari kubu lawan, namun Anies telah menancapkan visi besarnya tepat di relung sanubari terdalam mayoritas rakyat Indonesia. Selanjutnya, tinggal dipoles sedikit lagi, maka Anies sudah layak bertarung di Pilpres 2019.

"Niat itu (bertarung di Pilpres 2019) ada, tapi untuk memastikan peluangnya masih melihat dinamika politik ke depan. Namun pidato tersebut secara implisit menggambarkan optimisme Anies meraih dukungan publik yang sangat besar. Bila dikonfersikan dalam persentase bisa 70 : 30," tegasnya. [Harian Terbit]

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: