Makin Latah, Kemendikbud Berencana Hapus Pelajaran Agama di Sekolah

KOKOPNEWS.ID, Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah rencananya akan di hapus oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai gantinya pendidikan agama akan diajarkan di luar kelas seperti Masjid, Gereja dll.

Makin Latah, Kemendikbud Berencana Hapus Pelajaran Agama di Sekolah
Antara
Hal itu disampaikan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (13/6).

Muhajir mengatakan pihak sekolah bisa mengajak siswa belajar di masjid, madrasah atau pun rumah ibadah. Atau bisa juga sekolah mendatangkan guru madrasah ke sekolah.

Menurutnya, jika siswa sudah dapat pelajaran agama di luar kelas, maka siswa tidak perlu lagi mendapatkam pelajaran agama di dalam kelas.

Itulah yang mendorong Muhajir menerapkan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan. "Sekolah lima hari tidak sepenuhnya berada di sekolah. Siswa hanya beberapa jam di dalam kelas dan sisanya di luar kelas," kata Muhajir

Sementara terkait dengan teknisnya, Mendikbud akan mengatur agar pendidikan agama yang diperolah di luar kelas atau sekolah disesuaikan dengan kurikulum yang ada.

Menurut Muhajir pelaksanaan kebijakan sekolah lima hari yang kontroversial itu akan dimulai tajun ajaran 2017/2018. Dan kebijakan baru ini tidak wajib diikuti semua sekolah. Hanya sekolah yang siap saja yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan itu.

Menurut data kemendikbud, ada sekitar 9.838 sekolah yang akan melaksanakannya.

Menyikapi kebijakan ngaur tersebut, pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji, mengatakan, penerapan sekolah seharian atau delapan jam seperti yang tertera dalam Program Penguatan Karakter (PPK) sangat tidak cocok diterapkan di seluruh daerah apalagi di daerah pedesaan.

"Hanya cocok untuk perkotaan, yang orang tua mereka bekerja delapan jam sehari," Kata Indra.

Indra berpandangan, program penguatan karakter yang digagas oleh kemendikbud kurang tepat. Menurutnya, akan lebih tepat jika penguatan karakter diarahkan pada kearifan lokal seperti pertanian, peternakan dan kelautan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi kebijakan sekolah lima hari jangan langsung diterapkan. Akan tetapi harus dikaji dan dipersiapkan secara matang. Hal itu agar tidak menimbilkan reaksi dan kontroversi.

"Kalau tanpa persiapan yang matang, akan meninbulkan reaksi yang beragam dan cenderung tidak positif," kata Indra

Hal senada dikatakan anggota DPR  RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaikhul Islam Alii. Ia mengatakan kebijakan yang dibuat mendikbud tersebut masih belum matang.

Putra KH. Ali Masyhuri tersebut menilai kebijakan Muhajir merupakan kebijakan latah agar kelihatan beda. "Saya melihat rencana penerapan Full Day School itu bukan dari kajian yang matang melainkan kebijakan latah saja, histeria kebijakan, Asal kelihatan beda saja," kritik Syaikhul. (Tirto)

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: