Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum



Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum

KOKOPNEWS.ID - Kembali mencuatnya kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) membuat perhatian publik tertuju kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya putri Bung Karno tersebut disebut-sebut terlinat dalam kasus yang merugikan negara 4,58 triliun tersebut.

Mengingat posisi Megawati saat ini sebagai orang kuat karena ada di barisan pemerintah, publik khawatir Megawati tidak hadir jika sewaktu-waktu dipanggil KPK. 

Untuk itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Semua rakyat Indonesia harus taat pada hukum, tak terkecuali Megawati.

"Siapapun harus patuh pada hukum, tak terkecuali mantan presiden," kata Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan, justru akan lebih meringankan beban, jika Megawati hadir memberikan klarifikasi sehingga tuduhan yang selama ini dialamtkan kepadanya bisa terjawab.

"Kan bisa jadi forum klarifikasi. Jelaskan saja kalau memang tidak terlibat. Jangan takut," imbuh Adi.

Selanjutnya Adi mengapresiasi langkah KPK yang ingin menuntaskan pengusutan kasus BLBI.

"Pada prinsipnya kita harus mengapresiasi sekaligus mendukung upaya KPK menuntaskan kasus BLBI ini. Begitupun dengan pemerintahan Jokowi yang berkomitmen pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Adi.

Pada Kamis (28/12/17) lalu KPK memanggil mantan Wakil Presiden Boediono untuk mendalami kasus BLBI.  Ia dipanggil KPK sebagai saksi terkait kapasitasnya sebagai mentri keuangan di masa Megawati.

Hanya saja ketika ditanya terkait materi pemeriksaannya, Wapres RI 2009-2014 itu enggan menjelaskan lebih jauh.

"Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak," kata Boediono.  (rmol/wartaekonomi)

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: