Minta Jokowi Hentikan Krimialisasi Ulama, Komnas HAM Temui Menkopolhukam

KOKOPNEWS.id, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk menghentikan proses hukum terhadap ulama dan tokoh ormas Islam. 

Minta Jokowi Hentikan Krimialisasi Ulama, Komnas HAM Temui Menkopolhukam

Komisioner Komnas HAM, Siane Indrawati menilai pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap mereka dianggap kurang tepat. Menurut dia, Presiden bisa meminta kepada jajaran penegak hukum seperti kepolisian untuk menggunakan diskresinya. 

Diskresi dapat digunakan untuk kepentingan umum, misalnya ada tindakan polisi untuk menghentikan proses hukum.

"Karena ada perasaan mereka tuh semakin lama semakin ada stigma, dan semakin lama semakin kelihatan judgement mereka bahwa pemerintah sekarang memusuhi umat Islam," ujar Siane di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (9/6/2017). 

Siane mengatakan, berdasarkan laporan pengaduan Presidium Alumni 212, ditemukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ulama dan aktivis. 

Menurut dia, para ulama dan aktivis yang saat ini ditetapkan tersangka‎, merasa menjadi korban kriminalisasi. Bahkan mereka merasa ada tindakan diskriminatif dari pemerintah. 

"Memang ada beberapa hal yang mereka ingin sampaikan bahwa, kami juga menyampaikan bahwa, kalau (dugaan kriminalisasi) tidak diatasi segera, kita khawatir ke depannya," ujar Siane. 

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, hasil pertemuan dengan Menko  Polhukam Wiranto untuk menindaklanjuti laporan Presidium Alumni 212 ‎tentang dugaan kriminalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ulama dan aktivis pro keadilan.

Menurut Pigai, setidaknya ada 20-an orang terdiri dari ulama dan aktivis pro keadilan yang mereka menganggap menjadi korban kriminalisasi ‎oleh pemerintah. Pigai menilai, pentingnya pertemuan hari ini untuk menjajaki keinginan rekonsiliasi dan jalan damai antara pemerintah dengan Presidium 212. 

Lanjut dia, masalah ini bukan sekadar persoalan hukum, namun mereka yang merasa menjadi korban tengah merasakan gangguan sosial dan fragmentasi sosial. 

"Makanya kami minta Menko Polhukam  menyampaikan kepada presiden mengambil langkah-langkah menyelesaikan secara komprehensif untuk menutup kegaduhan nasional," tutur Pigai di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat  (9/6/2017).

"Hasil pertemuan kami baik polri, polisi kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan. Proses hukum akan terhenti bila presiden mengambil keputusan, pengambilan keputusan diselesikan non yudisial ada di tangan presiden," tambahnya.

Dia berpendapat, jika Jokowi bersedia menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, maka Jokowi diminta untuk memerintahkan kepada Polri dan kejaksaan untuk menutup kasus yang menjerat para ulama dan aktivis pro keadilan atau melakukan deponering kasus.

"Sementara kami menghormati proses hukum di Polri sembari memberikan catatan komunitas muslim mereka ingin perdamaian, Komnas HAM menindak lanjuti," pungkasnya. (SI/Sindo)

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: