Hentikan Kasus Habib Rizieq, Yusril Usul Pemerintah Lakukan Abolisi

KOKOPNEWS.ID, Pengacara Kondang yang juga ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk tim pengacara Habib Rizieq Shihab untuk menjadi mediator dengan pemerintah dalam melalukan rekonsiliasi.

Hentikan Kasus Habib Rizieq, Yusril Usul Pemerintah Lakukan Abolisi

Ada beberapa pilihan yang bisa diambil untuk menghentikan kasus Habib Rizieq. Diantaranya, seperti dilansir detik.com, Yusril mengusulkan agar pemerintah melakukan abolisi. Menurutnya, aboliso adalah cara yang terbaik mengingat proses hukum telah berjalan.

Dibanding opsi SP3, abolisi jauh lebih baik karena SP3 biasanya disebabkan tidak cukupnya alat bukti yang tentu saja membuat polisi malu. 

"Saya berpendapat bahwa sebenarnya abolisi merupakan cara yang paling baik dilakukan dan ini tidak mempermalukan segala pihak. Artinya polisi sudah melakukan tugasnya melakukan langkah preventif. Kalau SP3 berarti polisi salah tangkap karena alat bukti tidak cukup," kata Yusril, Rabu (21/6).

Dengan abolisi, tidak ada pihak yang malu. Karena polisi dianggap punya bukti, namun dengan kebesaran hati presiden kasus tersebut bisa dihentikan.

"Tapi kalau abolisi polisi berkeyakinan alat bukti cukup tapi presiden punya kebesaran jiwa," Sambung Yusril

Terkait dengan komentar Wiranto bahwa rekonsiliasi hanya bisa dilakukan dengan badan yang tingkatnya setara dengan pemerintah, Yusril menampik bahwa di masa lalu pemerintah pernah melakukan rekonsiliasi dengan warga negara yang notabenenya bukan badan yang setara pemerintah. 

"Bahwa negara melakukan rekonsiliasi kepada rakyat biasa terjadi. Tidak berarti rekonsiliasi yang setara dengan pemerintah. Bung Karno pernah berikan amnesti abolisi kepada PRRI, Permesta, Habibi beeikan amnesti abolisi pada ssmua parpol, napol Orba," Jelasnya.

Opsi abolisi kepada Habib Rizieq tersebut bisa diberikan dengan syarat tertentu. Bahkan Yusril menekankan bahwa apa yang dilakukan Habib Rizieq tidak separah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penerima abolisi terdahulu.


"Jadi kalau abolisi terjadi dia pulang, Habib Rizieq itu kan tidak separah GAM atau PRRI. GAM saja bisa dikasih amnesti abolisi tapi dengan satu ketentuan, bahwa kalau mereka kembali lakukan kegiatan bersenjata amnesti abolisi gugur," terangnya.

Ketua partai Bulan Bintang (PBB) yakin rekonsiliasi akan tercapai. Sebab dirinya sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah. Namun ia tidak mau menyebut siapa saja unsur pemerintah yang telah ditemuinya. 

Seperti diketahui, pihak Habib Rizieq mengutus Yusril untuk melalukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Beberapa kasus yang selama ini menimpa tokoh-tokoh Islam disinyalir sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Komnas HAM pun sudah melakukan penyelidikan untuk mencari fakta-fakta terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, dikutip dari Wikipedia, abolisi atau dalam bahasa latin disebut abolitio meruapakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada sessorang terpidana, terdakwa yang bersalah  

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan (pasal 1 angka 1 UU No 22 tahun 2002). Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2 UUD 1945).  (Wikipedia)

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: