DPR Menilai Penangkapan  Aktivis Muslim Dengan Tuduhan Makar Bahayakan Islam

DPR Menilai Penangkapan Aktivis Muslim Dengan Tuduhan Makar Bahayakan Islam

KokopNews, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menganggap penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al-Khaththath oleh polisi atas tuduhan makar membahayakan Islam. Sebab, tuduhan makar tersebut hanya dilayangkan saat yang melakukan aksi adalah kelompok Muslim.

DPR Menilai Penangkapan  Aktivis Muslim Dengan Tuduhan Makar Bahayakan Islam
Detik.com
"Kecenderungan kan sekarang kalau non-Muslim demo nggak makar, kalau Muslim demo makar. Lama-lama jadi begini ini republik. Nanti yang paling berbahaya ini dilakukan polisi adalah Islam ini jadi agama yang berbahaya," kata Desmond saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (31/3).

Politikus Partai Gerindra itu pun menuntut polisi bisa membuktikan tuduhannya yang dilayangkan kepada Muhammad al-Khaththath tersebut. Artinya, kasus tuduhan makar tersebut tidak mandek seperti kasus sebelumnya.

Jika polisi tidak bisa membuktikan tuduhan makar tersebut, menurut dia, itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang melanggar HAM. "Kalau proses peradilan tidak bisa membuktikan tuduhan polisi seperti ini, ini adalah kesewenang-wenangan, ini adalah pelanggaran HAM," kata Desmond.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan kabar penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al-Khaththath. Argo menjelaskan, al-Khaththath ditangkap karena adanya indikasi makar dalam aksi 313.

Sumber : Republika Online

Read More
Kiai Makruf Amin Kaget Polisi Tangkap Sekjen FUI

Kiai Makruf Amin Kaget Polisi Tangkap Sekjen FUI

KokopNews, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengaku tak mengetahui adanya penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al-Khaththath. Al-Khaththath diketahui ditangkap karena adanya indikasi makar dalam aksi 313.

Kiai Makruf Amin Kaget Polisi Tangkap Sekjen FUI
Detik.com
"Ya, saya belum dapat kenapa. Saya akan coba konfirmasi kenapa ada penangkapan, alasan‎nya apa? Saya belum tahu," kata Ma'ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3). 

Terkait dengan dugaan makar yang dilakukan al-Khaththath, Ma'ruf masih mempertanyakannya. Karena itu, ia meminta agar masyarakat menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. 

"Wah, kalau makar saya belum tahu itu. Apa betul makar? Nah kita tunggu, makarnya itu seperti apa. Sesuai enggak dengan kaidah-kaidah aturan makar itu," ujarnya.

Penangkapan Sekjen FUI ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Polisi juga menahan empat orang lainnya terkait dugaan makar, yakni ZA, IR, MAK, V, dan M. 

"Penangkapan ini tak terkait dengan aksi 313," ujar Argo. Ia menambahkan, saat ini kelima orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.


Sumber : Republika Online

Read More
Massa Aksi 313 Bubarkan Diri Dengan Tertib

Massa Aksi 313 Bubarkan Diri Dengan Tertib

KokopNews, Massa Aksi 313 melakukan unjuk rasa dengan khidmat tanpa adanya kericuhan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (31/3). Sekitar pukul 16.45 WIB, massa aksi mulai membubarkan diri dengan tertib.

Massa Aksi 313 Bubarkan Diri Dengan Tertib
Detik.com
Berdasarkan pantaun Republika.co.id, massa aksi tampak berduyun-duyun meninggalkan lokasi setelah unjuk rasa ditutup pembacaan doa dari atas mobil komando. Saat massa aksi mulai beranjak, tak lupa koordinator aksi menyampaikan agar massa aksi tidak menginjak tanaman.

Selain itu, mereka juga mengimbau agar massa aksi menjaga kebersihan. Karena itu, beberapa massa aksi pun tampak memungut sampah yang ada di jalan. Beberapa massa juga tampak melaksanakan Shalat Ashar. Sementara, yang lainnya pulang sambil membaca shalat dan takbir. 

Sesaat setelah massa aksi membubarkan diri, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan kembali dibuka. Kendaraan roda dua maupun roda empat mulai melintas.

Meski begitu, kendaraan yang melintasi kawasan tersebut tampak tersendat. Kemacetan terjadi cukup parah karena ramainya massa aksi yang melewati jalan tersebut.

Kendaraan roda empat tampak melaju pelan. Namun, pengendara roda mencoba menerobos kemacetan dengan cara naik ke trotoar jalan. Suara klakson pun terdengar saling bersahutan.

Massa aksi 313 mulai membubarkan diri setelah perwakilan massa Aksi 313 berhasil menemui Menko Polhukam, Wiranto. Perwakilan tersebut di antaranya Amien Rais, Usamah Hisyam, Ustadz Sambo, Habib Alkaf, Habib Muhammad, Ustafz Edi, Ustadz Zakir Husain, Abbe Muhambar, dan TB M Shiddiq.

Sumber : Republika Online


Read More
Jika Tak Bisa Membuktikan Tuduhan Makar Kapolri Diminta Mundur

Jika Tak Bisa Membuktikan Tuduhan Makar Kapolri Diminta Mundur

KokopNews, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian seharusnya mundur dari jabatannya karena tidak bisa membuktikan tuduhan makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan lain sebagainya. Sebab, menurutnya itu merupakan sejarah buruk bagi kepolisian di Indonesia.

Jika Tak Bisa Membuktikan Tuduhan Makar Kapolri Diminta Mundur
Detik.com
"Kalau kasus (tuduhan makar) Bintang (Sri Bintang Pamungkas), anaknya Bung Karno (Rachmawati Soekarnoputri) tidak bisa membuktikan, harusnya pimpinan Polri mundur. Ini kan sejarah buruk institusi kepolisian," kata Desmond saat dihubungi Republika, Jumat (31/3).

Bahkan, menurut dia, kinerja kepolisian di zaman Orde Baru lebih baik dibanding yang ada saat ini. Seperti contoh, penangkapan yang dilakukan di zaman Orde Baru tersebut bisa berjalan baik di pengadilan.

Sementara, saat ini, kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati dan kawan-kawan sama sekali tidak ada tindak lanjutnya. "Dulu di zaman Orde Baru, semua orang ditangkap jelas di pengadilan jalan dengan baik. Sekarang, Rachmawati ditangkap gak ada kabar beritanya gitu lho," ucap Desmond.

Desmond melanjutkan, tidak adanya kejelasan dalam kasus tuduhan makar yang dilayangkan kepada Rachmawati dan kawan-kawan juga menandakan adanya kecerobohan di jajaran kepolisian.

"Berarti ini kan polisinya ceroboh, pimpinan polisinya enggak benar. Saya pikir ya disuruh Pak Jokowi juga. Kalau kayak gini ya jadi sakit republik ini, ya sudah nunggu bubar saja lah," tambah Desmond.

Sumber : Republika Online

Read More
Antisipasi Penyusup Pada Aksi 313, Polri Kerahkan Densus 88

Antisipasi Penyusup Pada Aksi 313, Polri Kerahkan Densus 88

KokopNews, Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar aksi pada Jumat, 31 Maret 2017 besok. Polri akan mengerahkan Tim Densus 88 Antiteror agar massa tidak disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.


"Kalau disusupkan, diduga ada penyusupan teror, itu juga diantisipasi. Itu sudah dilakukan oleh Densus 88 jadi sudah ada kegiatan-kegiatan deteksi dini terhadap potensi kerawanan teror," terang Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di kompleks Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).

Menurut Boy, pengamanan yang sifatnya terbuka juga dilakukan. Kegiatan deteksi dini yang berguna untuk mengantisipasi serangan teror juga terus dilakukan.

"Tapi tentu kita tidak bisa sampaikan secara terbuka karena tentu juga itu lebih bagus menjadi konsumsi petugas saja," katanya.

Aksi demonstrasi adalah hal yang dilindungi undang-undang. Sebagai aparat, Polri siap mengamankan kegiatan tersebut. Boy juga mengaku bahwa pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan beberapa peserta aksi.

"Sebuah kewajiban bagi kepolisian untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa itulah yang kita lakukan dalam dua hari ini, sudah komunikasi," jelasnya.

Kepada peserta aksi, Polri mengimbau agar tidak melakukan tindakan anarkis karena akan merugikan dan menghambat kegiatan masyarakat lainnya. Lalu kepada masyarakat di luar massa aksi, Polri mengingatkan agar tidak perlu khawatir atas kegiatan aksi tersebut.

"Masyarakat tidak perlu takut. kepolisian dibantu ada dari unsur TNI, Satpol PP, Polda, untuk mengamankan kegiatan," ujarnya. 


Sumber : Detik.com

Read More
Pemerintah Terang-terangan Lindungi Ahok, Ini Alasannya

Pemerintah Terang-terangan Lindungi Ahok, Ini Alasannya

KokopNews, Pakar politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pemerintah sangat vulgar dalam melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dalam kasus penistaan agama. Yang menyebabkan kohesi sosial dianggap telah terganggu saat ini hanya karena Ahok.

Pemerintah Terang-terangan Lindungi Ahok, Ini Alasannya
Liputan6.com
“Dia (BTP) ini orang yang betul-betul penting bagi penguasa. Dan karena dia, terjadi kegaguhan sosial,” kata Warlan saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/3).

Warlan menjelaskan, Ahok bisa disebut sebagai suatu simbol. Yang berarti, dia menjadi media antara pengusaha dan penguasa. “Sudah jadi rahasia umum. Pak Basuki ini kan sangat berkepentingan bagi konglomerat negara,” ujar Warlan.

Menurut pengamatan Warlan, selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, kerja Ahok dinilai lebih cepat jika menyangkut proyek pengusaha, misalnya reklamasi. “Itu poin penting, yang menjadi alasan agar Pak Basuki tetap aman dalam posisinya sekarang,” kata Warlan.

Warlan mengungkapkan, seharusnya memang ada ketegasan dari pemerintah terkait status Ahok. Jika sudah menjadi terdakwa dalam kasus pidana, lanjut Warlan, apalagi dengan vonis hukuman penjara lima tahun, pemerintah harus tegas. “Jangan sampai dibiarkan terus berlarut, dikhawatirkan akan semakin banyak kegaduhan di masyarakat,” kata Warlan.


Sumber : Republika Online

Read More
Aksi 313, Masihkah Pemerintah Tidak Mendengarkan!

Aksi 313, Masihkah Pemerintah Tidak Mendengarkan!

KokopNews, Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Bandung) Asep Warlan Yusuf mengatakan aksi 313 dinilai efektif jika mendapat respon serius dari pemerintah. Namun, jika pemerintah masih terkesan abai, artinya pemerintah telah menutup mata dan telinganya.

Aksi 313, Masihkah Pemerintah Tidak Mendengarkan!
BBC.com
“Seharusnya pemerintah lebih serius menanggapi aspirasi rakyat,” tegas Warlan saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/3).

Warlan menuturkan, cara penegakan hukum ada empat. Pertama, dialog atau musyawarah.
Kedua, dengan fatwa atau pendapat pakar. Ketiga, dengan adanya tekanan publik. Dan terakhir, pengadilan.

“Berarti apa yang dilakukan besok itu (313) masuk pada cara ketiga. Yaitu tekanan publik,” tegas Warlan.

Dari pengamatan Warlan, apa yang dilakukan oleh sekelompok ormas Islam, seperti aksi 313 yang akan digelar besok adalah bentuk perlawanan hukum atas ketidakadilan pemerintah. Pasalnya, tuntutan yang diajukan sangat jelas, mengingatkan pemerintah untuk tegas atas cederanya hukum Indonesia.

“Kan tuntutannya jelas ya, ada yang dilindungi pemerintah. Padahal sudah jelas statusnya terdakwa. Tapi, kaya alasan sekali hingga dia masih bebas,” ungkap Warlan.

Menurut Warlan, tujuan digelarnya aksi 313 ada dua, yakni untuk menekan pemerintah agar tegas dan serius dalam kasus yang menjadi tuntutan peserta aksi. Yang kedua, ada upaya untuk membangun komunikasi dan solidaritas umat Islam.

Warlan mengatakan, aksi 313 itu bermula dari kesadaran umat Islam akan kesalahan atau ketimpangan hukum yang terjadi. Tidak bisa dinilai sebagai suatu tindakan atau peristiwa yang bermuatan politik.

“Tapi yang namanya peristiwa besar seperti ini, pasti ada yang memanfaatkan momen. Mau negatif, atau positif. Dikhawatirkan ada oknum di luar umat yang ingin mengacak, didasari kepentingan politik yang berkepentingan,” jelas Warlan.

Ia berharap, tidak ada orang yang memanfaatkan aksi 313 besok. Karena, lanjut Warlan, pertaruhannya sangat besar, yakni citra dan keutuhan umat Islam.

Sumber : Republika Online

Read More
Aksi 313 Terjadi Karena Presiden Tidak Tegas Pada Kasus Ahok

Aksi 313 Terjadi Karena Presiden Tidak Tegas Pada Kasus Ahok

KokopNews, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengungkapkan, aksi bela Islam 313 yang akan digelar Jumat (31/3) besok, tidak perlu dilakukan apabila presiden tegas terhadap kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sebab, sampai saat ini Ahok masih belum ditahan meski telah berstatus terdakwa.

Aksi 313 Terjadi Karena Presiden Tidak Tegas Pada Kasus Ahok
Kompas.com
“Dia (presiden) selalu berjanji tidak akan melindungi siapapun yang berkasus hukum. Dia tidak melindungi Ahok. Tapi faktanya Ahok begitu istimewa,” kata Pedri melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (30/3).

Aksi bela Islam 313 akan diawali dengan shalat Jumat bersama di Masjid Istiqlal. Kemudian dilanjutkan long march menuju Istana. Massa aksi akan menuntut presiden agar bertindak tegas terhadap Ahok yang belum diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Pedri menegaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 83 ayat satu tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sudah menyandang status terdakwa, dengan ancaman lima tahun penjara harus dinonaktifkan. “Sesuai undang-undang, harusnya Ahok sudah diberhentikan sementara sebagai gubernur DKI Jakarta, karena telah didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun," kata Perdi.

Pedri mengatakan, dalam kasus pidana penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama dianggap begitu spesial. “Dia (Basuki Tjahaja Purnama) tidak ditahan. Padahal sebelumnya semua pelaku penodaan agama langsung ditahan setelah ditetapkan tersangka,” katanya.

Pedri berharap, presiden RI bisa mendengar aspirasi yang sudah disampaikan berkali-kali. Juga, lanjut dia, udah terlalu banyak energi bangsa yang terkuras akibat ulah penista agama seperti Ahok.

Sekjen Forum Ulama Indonesia (FUI) Muhammad al-Khaththath mengatakan, titik kumpul pertama adalah di Istiqlal. Untuk rute yang akan dilalui, dimulai dari Jalan Merdeka Barat, lalu menyusuri Jalan Merdeka Timur, ke depan Kedubes Amerika, Jalan Merdeka Selatan, Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, dan berakhir di Istana.

Sumber : Republika Online

Read More
Pengamat: Dukungan PPP Ke Ahok Membuktikan Adanya Intervensi Pemerintah

Pengamat: Dukungan PPP Ke Ahok Membuktikan Adanya Intervensi Pemerintah

KokopNews, Arah dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dinilai makin memperjelas posisi pemerintah dalam Pilkada DKI Jakarta. Pengamat politik dari Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim MS menyebut, bisa jadi ini bentuk intervensi pemerintah terhadap PPP.

Pengamat: Dukungan PPP Ke Ahok Membuktikan Adanya Intervensi Pememrintah
Detik.com
Abdul menilai sebab tak ada alasan yang logis atas keputusan PPP mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Sebelumnya, PPP melontarkan alasan bahwa arah dukungan pada Ahok karena alasan politik, yakni agar koalisi pendukung pemerintah pusat solid.

"Karena tak ada relevansi kesolidan koalisi pemerintah dengan arah dukungan partai dalam Pilkada. Maka hal ini memperjelas bahwa pemerintah ada intervensi, ada 'main' di Pilkada DKI Jakarta," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/3).

Abdul menilai, pernyataan alasan politis PPP dalam mendukung Ahok membuktikan adanya intervensi pemerintah. Ia yakin jika tidak ada permintaan, maka partai koalisi pemerintah tidak punya kewajiban untuk mendukung kandidat di pilkada DKI Jakarta.  
"Apalagi PPP itu partai berbasis Islam, asasnya Islam biasanya ada kecenderungan untuk pilih yang agama Islam juga," katanya.

Sumber : Republika Online

Read More
Majlis Tinggi PPP : Keputusan Dukung Ahok Menyalahi Asas Partai

Majlis Tinggi PPP : Keputusan Dukung Ahok Menyalahi Asas Partai

KokopNews, Keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Romahurmuzy yang merapat ke pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat ternyata mendapat pertentangan dari politikus senior PPP yang juga Majelis Tinggi (A'la) PPP. "PPP itu kan asasnya Islam. 

Majlis Tinggi PPP : Keputusan Dukung Ahok Menyalahi Asas Partai
Liputan6.com
Itu artinya asas itu segala tindak tanduk harus bernapaskan Islam dong. Jangan kita melanggar asas itu. Itu sikap kita dulu seperti itu," kata Bachtiar Chamsyah saat dihubungi pada Kamis (30/3).

Menurut dia, dengan mendukung pasangan Ahok-Djarot yang ia nilai telah menistakan agama tentu tidak sesuai dengan asas partai. Ia sendiri menegaskan, jika kemudian ada dukungan PPP Kubu Romi terhadap pasangan Ahok- Djarot, itu semata-mata hanya keputusan elite DPP tanpa mempertimbangkan suara yang lain.

Padahal, dalam rapat sebelumnya, banyak kader PPP yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. "Menurut saya akar rumput tentu tidak akan setuju. Jadi itu sebenarnya (keputusan) itu elite saja. Itu analisis saya ya. Karena akar rumput itu tidak bodoh. Karena akar rumput akan melihat, yang tidak sesuai ya tidak akan ikuti. Saya sudah sampaikan alasan saya ini," katanya.

Ia pun menganalisis keputusan elite PPP merapat ke Ahok-Djarot bersifat politis demi melanggengkan koalisi parpol pemerintah. Tujuannya bisa karena demi mempertahankan legalitas kepengurusan PPP Kubu Romi, bisa juga demi menyelamatkan partai. Ini lantaran PPP Kubu Djan Faridz juga mendukung pasangan yang sama.

"Mungkin mereka memerhatikan apakah penyelamatan partai atau soal itu. Tapi saya bingung kenapa orang khawatir, partai tidak selamat, kenapa? Apa mau dibubarkan, kalau dibubarkan kan nanti rakyat juga akan tahu bahwa pemerintah di balik semua ini. Tapi saya yakin pemerintah tidak seperti Itu," katanya.

Karena itu ia menilai, keputusan politis dari dukungan kubu Romi tersebut hanya bentuk dari kekhawatiran pihak elite semata. Namun, ia meyakini kader PPP di bawah tak akan terpengaruh dengan putusan elite PPP

Sumber : Republika Online

Read More
Ini Perkiraan Jumlah Peserta Aksi 313

Ini Perkiraan Jumlah Peserta Aksi 313

KokopNews,  Forum Umat Islam (FUI) akan melakukan longmarch dalam aksi 313 yang akan digelar pada Jumat (31/3) besok. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi serupa sebelumnya yang menuntut agar terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberhentikan dari jabatannya. Jumlah peserta aksi tersebut ditarget panitia bisa 100 ribu orang.

Ini Perkiraan Jumlah Peserta Aksi 313
Detik. Com
Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khaththath mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian empat hari yang lalu. Ia pun yakin tidak ada masalah dengan Polda dan Mabes Polri. Srmentara, kata dia, jumlah massa yang hadir tak dapat diprediksi dengan pasti.

"Berapa banyak, kita sampaikan kepada Mabes Polri targetnya 100 ribu. Mabes Polri tidak percaya, karena bisa 500 ribu sampai 1 juta. Karena ini masalah hati nurani tidak bisa diperkirakan. Aksi bela Islam tidak bisa dipisahkan dari aksi-aksi sebelumnya," ujarnya saat konferensi pers di Masjid Baiturrahman, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Massa nantinya akan dipusatkan di Masjid Istiqlal, kemudian akan longmarch melewati Jalan Merdeka Timur, Kedubes Amerika Serikat, Jalan Merdeka Selatan, kemudian depan Balai Kota, Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, hingga sampai ke Istana Negara.

Khaththath mengatakan, dalam aksi 313 itu beberapa tuntutan akan disuarakan oleh umat Islam di depan Istana Negara dan akan mengirimkan delegasi untuk untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo. Poin-poin tuntutan yang akan disampaikan massa aksi 313 tersebut setidaknya ada empat, yaitu pertama, terdakwa penista Alquran, Ahok masih bebas berkeliaran, padahal terdakwa kasus serupa segera ditangkap dan dijebloskan dalam penjara.

Tuntutan kedua, Ahok bahkan dinilai masih jumawa dengan tetap menjabat sebagai Gubemur DKI Jakarta, padahal terdakwa seharusnya langsung dicopot dari Jabatannya. Ketiga, dengan dua poin tersebut telah melecehkan masyarakat Islam dan menghilangkan rasa keadilan, sehingga ini tidak bisa dibiarkan.

Keempat, Aksi Bela Islam 313 dibuat oleh para pimpinan ormas dan seluruh komponen alumni 212 untuk menuntut kepada presiden Joko widodo agar melaksanakan undang-undang dengan mencobot Gubernur terdakwa, Ahok (BTP) dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta. 

Sumber : Republika Online

Read More
Ini 3 Kota Di Indonesia Yang Menjadi Sorotan Dunia Karena Konsumsi Daging Anjing

Ini 3 Kota Di Indonesia Yang Menjadi Sorotan Dunia Karena Konsumsi Daging Anjing

KokopNews, Baru-baru ini, New York Times menerbitkan artikel tentang tingginya permintaan daging anjing di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan itu semakin tahun semakin bertambah di saat banyak negara di Asia mulai meninggalkan kebiasaan memakan daging anjing.

Ini 3 Kota Di Indonesia Yang Menjadi Sorotan Dunia Karena Konsumsi Daging Anjing
Tirto.id
New York Times melaporkan, tingginya permintaan itu dilatarbelakangi rendahnya tingkat ekonomi di Indonesia. Banyak warga yang dianggap berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu untuk membeli daging sapi.

"Maka daging anjing bahkan kucing masuk dalam anggaran mereka," ujar peneliti perlindungan hewan asal Kanada, Brad Anthony kepada New York Times.


Padahal Indonesia termasuk negara yang mayoritas warganya adalah muslim. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mengonsumsi daging anjing. Bahkan anjing menjadi salah satu binatang yang dikategorikan bernajis berat.

Namun demikian, sejumlah wilayah di Indonesia terindikasi masih mengonsumi daging anjing. Tiga wilayah di antaranya adalah, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. 

Pendiri Asosiasi Pelindungan Hewan di Bali, Janice Girardi mengatakan sekitar 70 ribu ekor anjing dibunuh dan dimakan pada tiap tahunnya. Mereka percaya memakan daging anjing dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti asma.

"Dalam invetigasi kami, 60 persen pelanggan adalah perempuan Bali. Mereka menganggap, daging anjing merupakan sumber protein yang tinggi," ujarnya sebagaimana dilansir dari World Of Buzz.


Sementara di Yogyakarta, sekitar 215 ekor anjing dikonsumi dalam setiap harinya. Jika dirata-rata dalam satu tahun, jumlah itu sedikit lebih tinggi ketimbang di Bali.

"Sebagai ibu kota, Jakarta mengantongi data lebih banyak. Jakarta mendapat pasokan dari Jawa. Di sana Anda akan sering melihat anjing-anjing liar dibunuh dan dimakan," tandasnya. 


Janice menambahkan, jual beli daging anjing merupakan bisnis yang abu-abu. Oleh karena itu, tidak ada data statistik yang pasti. Kendati demikian, Janice yakin, pemilik restoran, tukang jagal, peneliti, dan aktivis yang fokus mengadovokasi hak-hak hewan bersepakat, permintaan daging anjing terus meningkat. 

"Ini berarti pembantaian, distribusi, penjualan, dan konsumsi anjing tidak terkontrol. Anjing dianggap bukan sebagai ternak," ujarnya. 

Tak ketinggalan, New York Times juga membuat penutup tulisan tentang bagaiamana restoran-restoran daging anjing membantai anjing sebelum dikonsumsi. Di Bali dan Yogyakarta, anjing dibunuh dengan kejam. Mereka dicekik, disembelih, diletakkan dalam karung dan dipukuli sampai mati. 

"Itu akan membuat daging anjing menjadi empuk," tulis artikel itu. 


Sumber : Liputan6.com
Read More
Kunjungi Habib Lutfi, Anies Baswedan Diajak Nyanyi Padang Bulan

Kunjungi Habib Lutfi, Anies Baswedan Diajak Nyanyi Padang Bulan

KokopNews, Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melanjutkan kunjungannya di Jawa Tengah dengan silaturahmi ke kediaman Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan. Anies sempat diajak bernyanyi dalam kesempatan tersebut.

Kunjungi Habib Lutfi, Anies Baswedan Diajak Nyanyi Padang Bulan
Detik.com

Anies bersilaturahmi di kediaman Habib Luthfi di Jalan Dr Wahidin No. 70, Pekalongan Timur, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (29/3/2017) selama kurang lebih 3 jam. Anies yang menyanyikan lagu Padang Bulan dengan serasi diiringi musik yang dimainkan oleh Habib Luthfi.

"Iya jadi Alhamdulilah silaturahmi dan biasa, sebenarnya sering ketemu di Jakarta. Cuman karena kita rute perjalanannya ke Tegal, Pekalongan, jadi sekalian silaturahmi. Dan tadi sambil main musik, jadi kita sama-sama nyanyi Padang Bulan," ujar Anies kepada wartawan.


Selain bertemu dengan ulama dan tokoh masyarakat, kunjungan Anies ke Jawa Tengah juga untuk menghadiri undangan. Anies juga hendak melihat secara langsung hubungan daerah lain dengan Jakarta.


"Sebenarnya karena ada undangan ke luar, jadi kita silaturahmi ke luar. Bahwa ada warga Jakarta juga banyak dari mana-mana, dan kegiatan perekonomian di Tegal, warga warung Tegal itu punya peran sangat besar di Jakarta jadi saya mampir ke sana," jelas Anies.

"Kemudian juga di Pekalongan, menjadi salah satu icon batik yang suplynya sangat besar di Jakarta. Jadi silaturahmi, besok juga ada silaturahmi dengan beberapa tokoh-tokoh di daerah Tegal," sambung Anies.

Sumber : Detik.com

Read More
Ada Nama Ahok Di Kasus E-KTP, Ini Kata Jubir KPK

Ada Nama Ahok Di Kasus E-KTP, Ini Kata Jubir KPK

KokopNews, Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku belum mengetahui isu bocornya berita acara pemeriksaan (BAP) Anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, Miryam Haryani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-EL. 

Ada Nama Ahok Di Kasus E-KTP, Ini Kata Jubir KPK
Detik.com
Saat ditanya soal kabar adanya nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di BAP Miryam, Febri mempersilakan publik menyimak persidangan. Diketahui, Ahok pernah duduk di komisi II DPR RI. 

"Belum tahu persis bocor atau tidak. Soal berkas perkara dan detailnya, sebaiknya kita simak fakta persidangan," ujar Febri di Gedung KPK, Rabu (29/3).

Begitu pula terkait nama-nama tersangka lain yang ada di BAP Miryam, kata Febri, akan terlihat di fakta persidangan. Sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-EL dengan saksi Miryam Haryani akan dilanjutkan Kamis (30/3), setelah sebelumnya batal digelar Senin (27/3) karena saksi beralasan menserita sakit. 

KPK berharap Miryam memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Dalam sidang besok, KPK menghadirkan tiga penyidik dan tujuh saksi, antara lain dari unsur Kemendagri, Kemenkeu, dan sisanya DPR RI.

Sumber : Republika Online

Read More
Mendagri Tegaskan Tak Ada Opsi Pemindahan Ibu Kota Di Pemerintahan Jokowi

Mendagri Tegaskan Tak Ada Opsi Pemindahan Ibu Kota Di Pemerintahan Jokowi

KokopNews, Wacana soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah kembali marak. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah jika opsi pemindahan Ibu Kota akan dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Mendagri Tegaskan Tak Ada Opsi Pemindahan Ibu Kota Di Pemerintahan Jokowi
Liputan6.com
Tjahjo mengatakan isu soal pemindahan ibu kota itu bukanlah hal yang baru. Hal itu sudah lama bergulir, namun hanya sekadar wacana.

"Wacana lama itu. Itu kan wacana ya, wacana yang saya kira sudah cukup lama. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi belum pernah membahas dalam rapat kabinet," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Tjahjo menegaskan pemerintah saat ini fokus untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sehingga opsi untuk memindahkan Ibu Kota tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah saat ini. "Fokusnya sekarang percepatan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat sehingga tidak ada opsi memikirkan dalam pemerintahan Pak Jokowi itu untuk memikirkan pindah ibu kota," katanya.

"Karena, pindah itu tidak hanya pindah orangnya saja loh, infrastrukturnya, semua permasalahan. Tapi wacana ini kan sejak dulu muncul terus, itu kan aspirasi. Bahwa secara prinsip zaman Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah-red) dulu, kami siap pindah, karena harga tanah sudah melambung. Wajar. Ada yang mau pindah ke Jonggol dulu," tambahnya.

Meski demikian, Tjahjo tak membantah jika sudah ada kajian mengenai opsi pemindahan ibu kota ini. Namun, hanya sebatas kajian.

"Kajian tapi belum action," katanya.

"Belum action, tapi hanya menampung wacana. Namanya masulkan kan boleh-boleh saja," tambahnya.

Sumber : Detik.com

Read More
Ini Postingan Terbaru Inul Daratista Di Instagram Setelah Dilaporkan Ke Polisi

Ini Postingan Terbaru Inul Daratista Di Instagram Setelah Dilaporkan Ke Polisi

KokopNews, Pedangdut Inul Daratista dipolisikan oleh Advokat Peduli Ulama terkait komentarnya di Instagram soal pria bersorban. Inul lalu bicara soal sorban. 

Ini Postingan Terbaru Inul Daratista Di Instagram Setelah Dilaporkan Ke Polisi
Liputan6.com
Penjelasan Inul itu disampaikannya lewat akun Instagram @inul.d yang sudah terverifikasi, Rabu (29/3/2017). Inul mengatakan bahwa bukan hanya ulama atau tokoh agama yang memakai sorban. Posting Inul ini merupakan posting pertama kali soal sorban, pasca dia dipolisikan.


"Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Ulama yang memakai sorban, bahwa sorban memang sekadar pakaian tradisi Arab. Bukan identik dengan ulama. Kalo ada yang berpndapat bahwa sorban itu identik dengan ulama, itu sangat berlebihan. Justru saya mnduga mereka punya niat tidak baik Bahkan bisa dikategorikan merendahkan ulama," kata Inul. 


Inul menuturkan banyak artis yang juga memakai sorban. Dia lalu mencantumkan tautan dua video yaitu penjelasan dari Ali Mustafa Yaqub dan Gus Mus. 


"Jadi sorban itu tidak identik dengan ulama ya teman-teman, tidak ada kaitannya dengan status ke-ulama-an. Semoga tidak salah menerima ya," ungkapnya.

Berikut pernyataan lengkap Inul yang dimuat di akun Instagram:

Bismillah๐Ÿ˜‡
Yuk baca sama2 kyknya sdh cukup marahnya ya .๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ˜‡ Sorban
Sorban dan jubah (gamis) bukanlah pakaian Islam, tapi pakaian tradisi Arab,Di Arab Saudi, bukan hnya ulama atau tokoh agama yg memakai sorban, tapi mulai presiden, menteri, sopir taksi, resepsion hotel, penjaga toko, bnyk yg memakai sorban.

Hal ini ternyata jg disepakati oleh dua tokoh ulama kita, Imam Besar Masjid Istiqlal KH Mustofa Ya'qub dan KH Mustafa Bisri, atau Gus Mus. Bahwa Sorban dan Jubah bukanlah baju muslim. Bahkan dgn nada kelakar, kedua kiai ini menyebutkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab juga memakai sorban dan jubah, tapi keduanya itu merupakan tokoh yg memusuhi Islam.

Sy jg sepakat, Apalagi yg berpendapat itu jg para ulama. Tanpa mengurangi rasa hormat sy pd Ulama yg memakai sorban, bhw sorban mmg skdr pakaian tradisi arab. Bukan identik dg ulama. Kalo ada yg berpndapat bhw sorban itu identik dg ulama, itu sgt berlebihan. Justru sy mnduga mereka punya niat tdk baik Bahkan bisa dikategorikan mrendahkan ulama. Krn disebut ulama itu krn ilmu agamanya, ibdhnya, fatwanya, kharismatiknya krn ilmu agamanya yg diatas rata2,bukan skdr sorbannya.

Kalo skdr pake sorban disebut ulama, bgmn dg bnyaknya artis yg sering pake sorban saat nyanyi. Lihatlah Ungu, St12 atau Gigi, yg sering nyanyi religi di bln ramadan memakai sorban tp menyanyi dan menghibur masyrakat.

Tdk hnya itu, ada film gadis berkalung sorban. Apakah ini juga ulama? Apakah film ini juga dianggap menista ulama? Tentu tidak. Krn sorban adalah pakaian tradisi arab๐Ÿ˜Š

https://youtu.be/wEeVcqvgRkc

https://youtu.be/FY3556ae864

Mari kita belajar pinter'jadilah anakbangsa yg baik yg bs menjaga negara kesatuan republik ind dgn akal budi pekerti yg baik.
Terima kasih sdh menghujat saya ini adalah ilmu buat saya agar lebih pintar lagi dlm belajar'belajar bgmn mencintai indonesia dgn segenap jiwaraga saya dr org yg tdk mengerti akan arti berdemokrasi yg baik,apapun itu saya sayang kalian semua❤️๐Ÿ˜˜๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ˜‡jadi sorban itu tdk identik dgn ulama ya teman2 tdk ada kaitannya dgn status ke-ulama-an ๐Ÿ™๐Ÿปsemoga tdk salah menerima ya.
Sdh cukup ya ,maturnuwun


Sumber : Detik.com


Read More
Majlis Hakim Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Batasi Durasi Sidang, Ini Alasannya

Majlis Hakim Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Batasi Durasi Sidang, Ini Alasannya

KokopNews, Ketua Majelis Hakim kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Dwiarso Budi Santiarto, membatasi durasi waktu sidang lanjutan ke-16 yang digelar pada hari ini di Kementerian Pertanian, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan hanya sampai pukul 24.00 WIB.

Majlis Hakim Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Batasi Durasi Sidang, Ini Alasannya
Detik.com
Dwiarso menegaskan, bila semua ahli meringankan yang dihadirkan penasihat hukum Ahok belum selesai memberikan keterangan, maka majelis hakim berhak menutup persidangan dan ahli yang belum memberikan keterangan dianggap tidak diperiksa. "Persidangan ahli akan kami habiskan sampi pukul 24.00 WIB. Kalau ahli belum selesai diperiksa sampai pukul 24.00, dianggap tidak diperiksa atau tidak dianjurkan," tegas Dwiarso.  

Usai dua saksi ahli yang dihadirkan memberikan keterangan, tim penasihat hukum Ahok meminta kepada majelis hakim agar waktu pemeriksaan tidak memakan waktu yang cukup lama. Mengingat pembatasan waktu sidang hingga pukul 24.00 WIB.

"Mengingat masih ada enam saksi yang masih akan dihadirkan, mohon majelis hakim memberi durasi waktu satu setengah jam, terlebih akan ada waktu yang terpotong istirahat," pinta salah satu penasehat hakim. 

Mendengar permintaan penasehat hukum Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono mengatakan bila memang kebenaran materiil bisa didapat kurang dari satu setengah jam, maka waktu tidak perlu sampai satu setengah jam. "Tapi, jangan terlalu kaku juga dengan waktu satu setengah jam," tegas Ali.

Dwiarso pun setuju dengan permintaan penasehat hukum. "Prinsip menyetujui, untuk mengejar kejelasan dan kejernihan dari keterangan ahli sudah didapat," ujarnya.

Majelis hakim, lanjut Dwiarso, meminta penasehat hukum Ahok agar bertanya terkait hal yang penting saja. "Untuk efisiensi waktu, terutama untuk penasihat hukum. Kalau kira-kira sudah ditanyakan jangan ditanya lagi. Agar (ahli) bisa diperiksa semua," ujarnya.

Tim penasehat hukum menghadirkan tujuh saksi ahli dari terdakwa yang dijadwalkan, dua sudah di-BAP, lima lagi belum," ungkap Hasoloan, Rabu (29/3).

Saksi ahli yang namanya sudah masuk dalam BAP yakni, ahli bahasa sekaligus Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Bambang Kaswanti Purwo dan ahli Psikologi Sosial yang juga Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial dan Laboratorium Psikologi Sosial Eropa, Risa Permana Deli.

Kemudian, lima orang ahli meringankan Ahok yang akan dihadirkan ke dalam persidangan namun belum di BAP adalah, ahli Agama Islam sekaligus Wakil Ketua Mustasyar Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Hamka Haq, ahli agama Islam yang juga Rois Syuriah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) 2015-2020 sekaligus Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), KH.Masdar Farid Mas'udi.

Lalu ada ahli hukum pidana yang juga praktisi hukum serta pensiunan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Muhammad Hatta, ahli hukum pidana sekaligus dosen hukum pidana Universitas Udayana, Denpasar, I Gusti Ketut Ariawan. Dan yang terakhir yaitu, ahli agama Islam yang juga dosen tafsir Al-quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sahiron Syamsuddin.

Sebelum saksi pertama memberikan keterangan, tim penasihat hukum Ahok juga membacakan BAP ahli hukum pidana Noor Aziz Said yang juga merupakan saksi ahli meringankan mereka, namun berhalangan hadir.

Sumber : Republika Online
Read More
Satu Lagi Kiai Dari PBNU Yang Jadi Saksi Meringankan Ahok Namanya Masdar Farid Mas'udi

Satu Lagi Kiai Dari PBNU Yang Jadi Saksi Meringankan Ahok Namanya Masdar Farid Mas'udi

KokopNews, Kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok memasuki sidang ke 16, Rabu (29/3). Pada sidang kali ini tim Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli yang meringankan, salah satunya adalah KH Masdar Farid Mas'udi sebagai Ahli Agama Islam.

Satu Lagi Kiai Dari PBNU Yang Jadi Saksi Meringankan Ahok Namanya Masdar Farid Mas'udi
Suaranasional
Kiai Masdar yang kini juga menjabat Rois Syuriah PBNU 2015-2020 dan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengaku tidak hirau dengan cemoohan yang akan dihadapi seperti yang dialami saksi dari pihak terdakwa sebelumnya Ahmad Ishomuddin di sidang Ahok ke 15 pekan lalu.

Menurut Kiai Masdar Jaksa tugasnya memang adalah memberatkan (sebagai tesa), maka sistem peradilan di mana pun memerlukan kehadiran penasihat hukum. "Tugasnya menggaris bawahi hal-hal obyektif yang meringankan (sebagai antitesa)," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (28/3) malam.

Baginya hanya dengan cara itu Hakim bisa menemukan keadilan sebagai sintesa atau keputusan akhir. Karena itu ia tidak khawatir akan apa yang akan terjadi, termasuk keterangannya di pengadilan nanti. "Jadi tiga pihak tersebut sama-sama pentingnya dalam penegakkan hukum yang berkeadilan. Gitu mas!," terangnya

Pernyataan Kiai Masdar ini menegaskan ia tidak begitu takut akan konsekuensi sikap dan cemoohan yang akan ia terima dari orang lain, sebagaimana yang dihadapi saksi sebelumnya Ahmad Ishomuddin.

Bahkan ia yakin dengan kehadirannya sebagai saksi meringankanlah kasus hukum terkait dugaan penistaan agama akan lebih adil pada keputusan Majelis Hakim nanti.

Padahal dari PBNU sendiri sudah terlebih dahulu ada saksi yang memberatkan Ahok. Dengan munculnya pengurus PBNU yang menjadi saksi meringankan Ahok seperti Ahmad Ishomuddin dan Masdar Farid Mas'udi menunjukkan bahwa di NU semua pengurus bebas berpendapat bahkan walaupun pendapat itu bertentangan dengan pengurus diatasnya.

Sumber : Republika Online
Read More
Fadli Zon Tegaskan Politik dan Agama Tak Bisa Dipisahkan

Fadli Zon Tegaskan Politik dan Agama Tak Bisa Dipisahkan

KokopNews, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon ikut menanggapi seruan untuk memisahkan politik dari agama yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik, yang tak dapat dipisahkan. Bahkan secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini. 

Fadli Zon Tegaskan Politik dan Agama Tak Bisa Dipisahkan
Detik.com
Agama juga, dikatakan Fadli, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum. Hal itu disampaikan Fadli untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Sumatra Utara. Jokowi menyatakan bahwa Politik dan Agama harus dipisahkan.

“Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik. Hukum agama diakui dalam sistem hukum kita seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya,” tegas Fadli, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/3).

Menurut Fadli, Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Suharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. Kemudian Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi Muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup. Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita.

Oleh sebab itu pula, di dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD 1945, semua diawali dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini refleksi bahwa di Indonsia antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dan justru merupakan kunci dari kebaikan bersama. Justru pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah. 

“Apalagi kalau menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung. Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi.” tambahnya.

Fadli Zon justru menilai gesekan dalam pemilihan kepala daerah, lebih disebabkan oleh pernyataan satu orang yang sangat provokatif. Problem utamanya terletak pada ketidakmampuan satu orang mengendalikan ucapannya di depan publik. Sehingga melewati koridor yang sangat sensitif.

"Di situlah akar utamanya. Jika saja tidak ada pernyataan Saudara Basuki Tjahja Purnama yang menyinggung kelompok Islam, gesekan masyarakat juga tidak akan eskalatif seperti saat ini," ucap dia.

Sumber : Republika Online

Read More