Menurut Sains, 26 Adalah Usia Paling Ideal Untuk Menikah

Menurut Sains, 26 Adalah Usia Paling Ideal Untuk Menikah

KokopNews, Menurut Sains, 26 Adalah Usia Paling Ideal Untuk Menikah - Selain ajal dan rejeki, jodoh merupakan takdir yang hanya Allah, Tuhan semesta alam yang tahu. Manusia tidak akan tahu ajal, rejeki dan jodoh seseorang. Karena hal tersebut menjadi rahasia Allah SWT. 

Menurut Sains, 26 Adalah Usia Paling Ideal Untuk Menikah

Benar kata orang bahwa jodoh itu ditangan Tuhan. Namun bukan berati manusia harus pasrah begitu saja tanpa melakukan apa-apa untuk mendapatkan jodoh itu. Bahkan, kapan datangnya jodoh itu tetap bisa diatur sedemikian rupa, walaupun hasilnya tetap Allah yang menentukan.

Hal ini, karena Allah menciptakan hukum alam atau sering disebut dengan sunnatulloh agar manusia bisa berusaha melalui jalur yang telah ditentukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Nah, disini saya tidak dalam rangka membicarakan secara mendalam tentang misteri jodoh karena hal tersebut sudah jelas dalam buku-buku agama.

Disini saya akan membagikan pengetahuan mengenai usia ideal untuk menikah menurut tinjauan sains.

Di televisi sering kita saksikan iklan KB yang memberi tahu bahwa usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun bagi pria dan 23 tahun untuk perempuan.

Sementara menurut tinjauan sanis, sebagaimana dilansir liputan6.com, bahwa usia ideal untuk menikah adalah 26 tahun. Hal ini didasarkan pada sebuh teori matematika yang disebut dengan 37% Rule (aturan 37 persen).

Angka 26 persen adalah angka dimana kita akan mencapai 37 persen penyelesaian tugas dalam jangka waktu tertentu. Pada capaian tersebut kita dianggap sudah mencapai poin yang sangat sempurna untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan.

Menurut rule atau aturan tersebut, 37 persen adalah waktu yang pas untuk membuat keputusan yang tepat. Sebab jika kita membuat keputusan terlalu dini maka ada kemungkinan kita melewatkan kesempataan yang lebih baik.

Selain itu, jika terlalu lama membuat keputusan maka pilihan terbaik yang pernah ada menjadi terbatas karena banyak kesempatan yang terbuang percuma.

Disamping itu, jika kita lambat dalam memutuskan menikah biasanya akan semakin sulit mendapatkan jodoh sebab semakin dewasa maka akan banyak pertimbangan yang justru membuat kita semakin takut untuk menikah.

Kalau melihat umumnya orang mencari pasangan hidup adalah antara usia 18 sampai 40 maka bisa disimpulkan bahwa usia 26 adalah usia ideal untuk memberi keputusan terhadap pilihan terbaik yang kita ambil.

Itulah, usia ideal untuk menikah menurut sains. Setelah membaca artikel ini, diharapakan jika anda masih dibawah 26 tahun agar menunda dulu niat anda untuk menikah tapi ingat jangan sampai lewat 26 karena akan membuat anda menyesal.
Read More
Pemuda Muhamadiyah Meminta Jokowi Segera Menonaktifkan Ahok, Ini Jawaban Jokowi

Pemuda Muhamadiyah Meminta Jokowi Segera Menonaktifkan Ahok, Ini Jawaban Jokowi

KokopNews, Pemuda Muhamadiyah Meminta Jokowi Segera Menonaktifkan Ahok, Ini Jawaban Jokowi - Pengurus Pemuda Muhammadiyah mendatangi presiden Joko Widodo di istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Pemuda Muhammadiyah meminta agar presiden segera mengambil sikap tegas untuk menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengingat Ahok sudah menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Republika.co.id

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengatakan semenjak Ahok diaktifkan kembali menjadi gubernur, produktivitas pemerintah sangat terganggu dengan berbagai kegaduhan politik. Penyebabnya tiada lain karena Ahok. Sebab masyarakat sangat tidak setuju Ahok diaktifkan kembali menjadi gubernur. Akan tetapi Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap ngotot atas pendiriannya.

Untuk meredam kegaduhan politik yang ditimbulkan oleh satu orang tersebut Jokowi perlu untuk segera memberikan sikap tegas terhadap status Ahok. Mendapati permintaan Pemuda Muhammadiyah tersebut, Jokowi langsung memberikan jawaban, bahwa dia masih ingin menunggu landasan hukum yang jelas dari institusi formal mengingat hal tersebut sudah menjadi isu yang bergulir sangat liar. 

Menurut Jokowi, saat ini argumentasi yang berkembang adalah milik ahli hukum sehingga argumentasi tersebut tidak seragam. Karena itulah, Jokowi tidak mau masuk dalam ruang perdebatan ahli hukum tersebut. Dia baru akan bersikap ketika sudah ada keputusan hukum formal yang dikeluarkan oleh institusi resmi. 

Seperti diketahui saat ini pemerintah masih dalam proses memnita fatwa kepada Mahkamah Agung (MA). Jika MA merekomendasikan Ahok harus dinonaktifkan maka presiden akan mengeluarkan sikap sesuai dengan fatwa MA tersebut.

Selain itu, masyarakat juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti diatas Jokowi juga akan mengikuti keputusan hukum yang disampaikan PTUN soal status Ahok.
Read More
Gempa 3,7 SR Guncang Sampang Madura, Warga Panik

Gempa 3,7 SR Guncang Sampang Madura, Warga Panik

KokopNews, Gempa 3,7 SR Guncang Sampang Madura, Warga Panik - Gempa dengan kekuatan 3,7 skala richter (SR) terjadi di Sampang Madura Jatim pada pukul 13.14 WIB.

Gempa 3,7 SR Guncang Sampang Madura, Warga Panik
Hal itu diinformasikan oleh BMKG, Senin 20/2. BMKG menginfirnasikan pusat gemba ada di koordinat 7.20 Lintang Selatan fan 113.09 Bujur Timur. Lokasi ini mempunyai jarak kira-kira 18 km barat daya dari Sampang.

Walaupun tidak sampai menimbulkan kerusakan dan korban, gempa dengan kedalaman 10 km tersebut membuat masyarakat panik karena di Madura hampir tidak pernah terjadi gempa. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Wisnu Hartono juga membenarkan terjadinya gempa tersebut. Menurutnya, gempa terjadi sekitar 2 detik.

Dia juga menambahkan tidak akan ada gempa susulan. 
Read More
Mulai Saat Ini, Hentikan Kebiasaan Memakai Bra  Saat Tidur, Ini Dampaknya

Mulai Saat Ini, Hentikan Kebiasaan Memakai Bra Saat Tidur, Ini Dampaknya

KokopNews, Mulai Saat Ini, Hentikan Kebiasaan Memakai Bra  Saat Tidur, Ini Dampaknya - Memakai bra atau BH saat tidur menjadi kontroversi. Ada yang mengatakan memakai bra saat tidur menimbulkan efek tidak baik dari sisi kesehatan yaitu dapat menyebabkan kanker payudara, namun banyak pula yang menolak anggapan ini alasannya justru dengan memakai bra bentuk payudara akan tetap terjaga dan tidak kendur.

Mulai Saat Ini, Hentikan Kebiasaan Memakai Bra  Saat Tidur, Ini Dampaknya
Pixabay.com
Dari dua pendapat berbeda tersebut tampaknya yang mendominasi adalah yang beranggapan pemakaian bra saat tidur memang berdampak tidak baik. Berikut daftar dampak yang akan dialami jika tidur memakai bra.

1. Resiko Kanker Payudara


Dalam  buku Dressed To Kill : The Link Between Breast and Bras, Singer seorang ilmuan dari Sydney dan istrinya mengupas tuntas tentang perempuan yang ingin terhindar dari penyakit kanker paudara. Singer mengatakan, Tidur adalah saat yang paling tepat untuk mengistirahatkan payudara sehingga sebaiknya jika tidur seorang perempuan jangan memakai bra. 

Pemakaian bra dengan waktu yang sangat lama akan meningkatkan suhu jaringan payudara meningkatkan kadar hormon yang merangsang kelenjer air susu yang dikenal dengan hormon prolaktin sehingga akan mempengaruhi pembentukan payudara.

Disaping itu, menurut Singer, penggunaan bra yang terlalu lama atau jenis bra yang ketat akan sangat membahayakan kesehatan karena aliran getah benih yang terdapat di payudara menjadi terbatas. Padahal cairan getah bening dapat mencuci racun dan bahan limbah payudara.

2. Menyebabkan Gatal-Gatal

Menggunakan bra saat tidur juga akan menyebabkan gatal-gatal karena keringat dan uap air menempel didalam bra bahkan bisa menyebabkan luka Hal ini jika bra yang digunakan adalah bra biasa. Ada bra khusus yang dirancang agar kulit tetap bisa bernafas, biasanya terbuat dari bahan nilon atau katun. 

3. Menyebabkan Insomnia

Hal ini mungkin banyak perempuan yang menganggapnya enteng. Namun ternyata bra yang dipakai saat tidur merupakan salah satu faktor yang menyebabkan insomnia sebab tubuh tidak bebas bernafas. Tidak hanya itu, bra biasa yang dirancang untuk menopang payudara sehingga dapat memberikan bentuk yang aduhai biasanya berbentuk ketat dan kencang. Jika digunakan saat tidur sangat tidak nyaman sehingga dapat menyebabkan kegelisahan dan tidur tidak nyenyak.

4. Iritasi Kulit

Penggunaan bra saat tidur juga bisa mengakibatkan iritasi kulit karena kawat dan kaitan bra bisa menonjol ke dalam kulit. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama akan menyebabkan lesi atau jaringan abnormal pada tubuh.

5. Jamuran

Jamur biasanya berkembang biak di tempat yang lembab dan hangat. Jika menggunakan bra dengan waktu yang terlalu lama ditambah lagi ukuran bra yang tidak pas maka kemungkinan berkembangnya jamur di sekitar payudara sangat besar. Lebih bagi perempuan yang ada di tempat yang iklimnya panas.
Read More
PPP : Deklarasi Dukung Anies-Sandi Tinggal Menunggu Waktu

PPP : Deklarasi Dukung Anies-Sandi Tinggal Menunggu Waktu

KokopNews, PPP : Deklarasi Dukung Anies-Sandi Tinggal Menunggu Waktu - Forum Pimpinan Cabang Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) se-DKI Jakarta dan Badan Otonom tampaknya sudah mulai jelas akan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Saat ini memang masih belum ada deklarasi secara resmi akan tetapi besar kemungkinan partai berlambang Ka'bah tersebut tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan nomor urut tiga itu.

PPP : Deklarasi Dukung Anies-Sandi Tinggal Menunggu Waktu
Antara Foto

Ketua DPC PPP Jakarta Selatan Syaiful Dasuki mengatakan sinyal kuat mendukung pasangan Anies-Sandi adalah merupakan dorongan dan aspirasi dari kader akar rumput. Hal ini dikarenakan PPP merupakan partai islam sehingga pasangan Anies-Sandi merupakan pasangan yang paling realistis untuk didukung.

Ia berharap agar seluruh kader, pengurus, konstituen dan simpatisan PPP berjuang secara bersama-sama dalam memenangkan pasangan Anies-Baswedan dengan segenap kemampuan yang ada. 

Seperti diketahui, walaupun belum ada pengumuman resmi dari KPU DKI tentang perolehan suara ketiga pasangan calon, akan tetapi dari rilis hasil perhitungan KPU DKI berbasis formulir C1 sudah dapat diketahui bahwa yang akan melaju ke putaran kedua adalah pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi. Semnetara pasangan nomor urut satu Agus-Sylvi harus rela terdepak dari perhelatan Pilkada  DKI putaran kedua.

Untuk itu, para petinggi partai politik bekas pendukung pasangan Agus-Sylvi mulai melakukan komunikasi politik baik terhadap pasangan Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi. Ada tiga Parol bekas pendukung Agus-Sylvi yang saat ini menjadi rebutan kedua pasangan. Namun jika dilihat dari bassis massa ketiga parpol tersebut dapat ditebak bahwa ketiganya akan merapat kepada pasangan Anies-Sandi. 

Sementara Partai Amanat Nasional tampaknya juga akan merapat ke pasangan Anies-Sandi. Hal ini sebagaimana statement ketua Umum PAN yang juga menjabat ketua MPR RI bahwa Pilkada DKI harus dimenangkan umat islam. Tinggal partai Demokrat yang sampai saat ini masih belum memberikan sinyal akan kemana arah dukungannya.
Read More
PAN: Pilkada DKI Harus Dimenangkan Umat Islam

PAN: Pilkada DKI Harus Dimenangkan Umat Islam

KokopNews, PAN: Pilkada DKI Harus Dimenangkan Umat Islam - Menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta sejumlah partai politik (Parpol) bekas pendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Syliviana Murni (Agus-Sylvi) mulai bergerak untuk memilih pasangan Cagub-Cawagub yang akan didukungnya. Diantara ketiga parpol (Demokrat, PAN dan PKB) pendukung Agus-Sylvi, PAN tampaknya telah memberi sinyal untuk merapat kepada pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi).

PAN: Pilkada DKI Harus Dimenangkan Umat Islam
Republika Online
Hal itu tampak dari pernyataan ketua umum PAN Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan kader PAN di Magetan Jawa Tengah, Ahad 19/2. Zulkifli mengatakan Pilkada Jakarta harus dimenangkan oleh umat islam. 

Namun, kata Zulkifli, hal itu tidak mudah sebab masih membutuhkan strategi jitu. Kalau hanya PAN yang merapat ke pasangan Anies-Sandi sementara dua parpol lain bekas pendukung Agus-Sylvi justru merapat ke pasangan pertahana maka dipastikan Anies-Sandi akan kalah. Oleh sebab itu, Zulkifli masih menunggu perkembangan politik kedepan. Dia melajutkan, pada saatnya nanti akan memberikan keputusan terkait siapa yang akan didukung PAN. 

Pada kesempatan itu pula, kader PAN Jawa Tengah mempertanyakan sikap PAN yang tidak ikut mendukung usulan hak angket "Ahok-Gate'. Mendapati desakan kader tersebut, Zulkifli meminta mereka untuk lebih bijak menyikapi dinamika usulan hak angket yang diinisiasi PKS.

Menurutnya, sebelum DPR mengusulkan hak angket seharusnya terlebih dahulu ditanyakan dulu kepada mentri yang bersangkutan yaitu Mendagri Tjahjo Kumolo. Nah, ketika jawaban mentri terkait tersebut tidak memuaskan baru digulirkan hak angket.

Seperti diketahui, walaupun belum ada pengumuman resmi dari KPUD DKI tentang perolehan suara ketiga pasangan calon, tapi menurut sejumlah lembaga hitung cepat diketahui bahwa pasangan Ahok-Djarot menempati urutan pertama, disusul pasangan Anies-Sandi dan yang terakhir adalah pasangan Agus-Sylvi. Dari ketiga calon tersebut, ada dua pasangan calon yang akan bertanding merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.
Read More
Menghadapi Putaran Kedua, PDIP Rayu Parpol Bekas Pendukung Agus-Sylvi

Menghadapi Putaran Kedua, PDIP Rayu Parpol Bekas Pendukung Agus-Sylvi

KokopNews, Menghadapi Putaran Kedua, PDIP Rayu Parpol Bekas Pendukung Agus-Sylvi-   Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta memang belum mengumumkan secara resmi hasil pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang digelar tanggal 15 beberapa hari yang lalu. Namun dari berbagai hasil hitung cepat dapat diketahui bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran, sebab sesuai peraturan bahwa jika masing-masing calon tidak ada yang memperoleh suara 51 persen maka akan dilanjutkan ke putaran kedua.

 Kedua, PDIP Rayu Parpol Bekas Pendukung Agus-Sylvi
Republika.co.id
Sebagaimana rilis beberapa lembaga hitung cepat diketahui pasangan Cagub-Cawagub Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) mendapat suara paling banyak yaitu 43.22 persen, disusul pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mendapatkan 39.91 dan yang berada diururan buncit adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviani Murni (Agus-Sylvi) dengan peroleham suara 16.87 persen (LSI).

Oleh karenanya, bisa dipastikan Pilkada DKI akan berlangsung dua putaran. Untuk itu, berbagai partai politik mulai mendekati partai yang menjadi pendukung pasangan Agus-Sylvi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Sebagai partai utama yang mengusung Ahok-Djarot, PDIP juga tidak mau tinggal diam. PDIP bertekad untuk membuka ruang kerjasama dengan ketiga parpol tersebut. PDIP akan merayu mereka untuk mendukung Ahok-Djarot.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto kepada media sebagaimana dilansir Republika Online.

Hasto, mengatakan bahwa keputusan untuk mendukung pasangan pertahana itu diserahkan pada kedaulatan setiap partai. Namun demikian, pihaknya akan mengintensifkan komunikasi politik dengan semua partai.

Selain itu, Hasto menjelaskan bahwa perolehan suara pasangan Ahok-Djarot yaitu 43 persen adalah hasil kerja keras partai pendukung dan gerakan semua relawan. Oleh sebab itu, diputaran kedua ini gerakan memenangkan Pilkada DKI harus lebih digalakkan.

Sementara itu, ketiga parpol bekas pendukung Agus-Sylvi belum menentukan sikap akan mendukung pasangan yang mana. Mereka masih melakukan komunikasi baik dengan kubu Ahok ataupun Anies.

Namun, bisa diprediksi bahwa ketiga parpol tersebut kemungkinan besar akan mendukung pasangan Anies-Sandi.
Read More
Ketua Ombudsman : Kasus Ahok Bisa Dimasukkan Pasal Memecah Belah NKRI

Ketua Ombudsman : Kasus Ahok Bisa Dimasukkan Pasal Memecah Belah NKRI

KokopNews, Ketua Ombudsman : Kasus Ahok Bisa Dimasukkan Pasal Memecah Belah Bangsa - Kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah membuat negara ini gaduh dan sampai saat ini belum menunjukkan ada tanda-tanda akan reda. Sebab pasca dinonaktifkan sebagai gubernur karena terkait undang-undang pilkada yang mengharuskan harus cuti, kini Ahok kembali menjadi gubernur karena masa cutinya telah habis. 

Ketua Ombudsman : Kasus Ahok Bisa Dimasukkan Pasal Memecah Belah NKRI
http://www.ombudsman.go.id

Adalah Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang bersikeras mengembalikan jabatan Ahok. Padahal tindakan Mendagri  tersebut sudah banyak ditentang oleh berbagai pakar hukum tata negara, diantaranya Prof Dr Mahfud MD.

Tindakan Mendagri yang mengembalikan jabatan Ahok sangat tidak tepat mengingat Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan bahwa tindakan Ahok bisa dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Terkait hal ini Azmulian merujuk pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang no 23 tahun 2014.

Oleh karena itu, menurut Azmulian, dalam kasus Ahok mendagri tidak boleh hanya fokus pada ancaman lima tahun penjara. Sebab jika merujuk pada pada pasal 83 diatas yang dimaksud tindak pidana tidak hanya mencakup kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, tapi tindakan yang berpotensi memecah belah juga masuk dalam cakupan pasal 83 tersebut. 'Enggak perlu bicara lagi lima tahun. Ini kan cuma fokus pada lima tahunnya. kenapa tidak fokus pada terorisme dan segala macamnya itu,' Kata Azmulian.

Lebih lanjut Azmulian meminta kepada mendagri agar lebih tegas terkait dengan status Ahok. 'Ada ketegasan lah dari pemerintah terkait status itu. Apa sih sikap pastinya. Kita akan mengawasi dan berkoordinasi juga,' Ujar Azmulian. Republika Online
Read More
Hakim Sidang KAsus Ahok Meninggal Dunia

Hakim Sidang KAsus Ahok Meninggal Dunia

KokopNews, Hakim Sidang KAsus Ahok Meninggal Dunia - Salah satu anggota majlis hakim kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017) malam.

Hakim Sidang KAsus Ahok Meninggal Dunia
Antara/POOL/Irwan Rismawan

Hal itu dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi. Seperti dilansir Republika Online, Hasoloan mengatakan Joseph V Rahantoknam meninggal dunia pada Rabu 15/2 sekitar pukul 19.30 WIB. 'Benar Bapak Joseph V Rihantoknam meninggal pada Rabu/15/2 pukul 19.30 WIB di RSCM,' Kata Hasoloan.

Lebih lanjut Hasoloan mengatakan bahwa hakim Joseph selama ini memang sakit dan menjalani opname. Bahkan sudah dua kali tidak hadir dalam persidangan Ahok sehingga posisinya digantikan oleh hakim Didi Uliyadi. Namun, Hasoloan tidak mengetahui persis penyakit yang dialami Joseph.
Read More
Tak Memenuhi Panggilan, Polda Jabar Akan Jemput Paksa Habib Rizieq

Tak Memenuhi Panggilan, Polda Jabar Akan Jemput Paksa Habib Rizieq

KokopNews, Tak Memenuhi Panggilan, Polda Jabar Akan Jemput Paksa Habib Rizieq - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengonfirmasi untuk tidak hadir memenuhi panggilan kedua Polda Jabar. Karena ingin menjaga kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Tak Memenuhi Panggilan, Polda Jabar Akan Jemput Paksa Habib Rizieq
Habib Rizieq Syihab (Detik.com)
Hal itu disampaikan oleh salah satu pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera. Kapitra mengatakan bahwa dipastikan Kleinnya tidak akan memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan penistaan Pancasila. Menurutnya, kehadiran Habib Rizieq dikhawatirkan mengusik situasi kondusif saat ini.

Untuk itu Pihaknya meminta kepada penyidik untuk menunda pemeriksaan Habib Rizieq. Rencananya akan ada perwakilan penasehat hukum menggantikan Habib Rizieq.

Sementara, menanggapi rencana ketidakhadiran Habib Rizieq, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Jawa Barat menerbitkan surat perintah penjemputan paksa.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus. Ia menjelaskan surat perintah penjemputan paksa tersebut juga sebagai pemanggilan ketiga terhadap Habib Rizieq sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila.

Lebih detail Yusri menjelaskan bahwa surat perintah penjemputan itu akan menunggu terlebih dahulu sampai habis hari ini (Jumat,10/2/2017). 

Terkait dengan alasan Habib Rizieq tidak memenuhi panggilan penyidik yaitu khawatir akan menimbulkan gejolak menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Yusri mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang berlangsung di Polda Jabar.

Menurutnya, seharusnya Habib Rizieq kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Sebab, yang bersangkutan bukan Panwaslu atau orang yang mempuyai tugas dalam penyelenggaraan pemilu.
Read More
Buya Syafii Maarif Tegaskan Sertifikasi Ulama dan Khotib Tidak Perlu Dilakukan

Buya Syafii Maarif Tegaskan Sertifikasi Ulama dan Khotib Tidak Perlu Dilakukan

KokopNews, Buya Syafii Maarif Tegaskan Sertifikasi Ulama dan Khotib Tidak Perlu Dilakukan - Ribu-ribut tentang sertifikasi ulama dan khotib belakangan ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Ada kecurigaan yang muncul atas rencana tersebut sebab yang melakukan adalah kepolisian, bukan Kementrian Agama (Kemenag). 

Buya Syafii Maarif Tegaskan Sertifikasi Ulama dan Khotib Tidak Perlu Dilakukan
Gambar : Republika.co.id
Rencana sertifikasi tersebut telah banyak ditolak oleh sejumlah tokoh, yang terbaru penolakan dari Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Ia mengatakan sertifikasi ulama dan khotib tidak perlu dilakukan. Bahkan menurutnya hal itu merupakan tindakan otoriter.

Alasannya, menurit Buya Syafii, jamaah itu bermacam-macam. Dia memberi saran seorang ulama itu harus bisa memberi kesejukan dan mengibarkan bendera persaudaraan. 

Selain itu, kata buya, seorang ulama harus mampu menampilkan wajah yang santun, moderat dan tidak boleh beringas dalam berdakwah. 

Jika ada sekelompok orang yang sukanya teriak-teriak 'Allahu Akbar' berarti mereka sedang tidak memanpilkan wajah islam Indonesia. Mereka mengimpor model islam dari luar negeri. Karena wajah Islam Indonesia itu dikenal sebagai islam yang ramah, santun dan menghargai perbedaan.

Lebih lanjut Buya Syafii menjelaskan bahwa munculnya sekelompok orang yang dakwahnya tidak toleran adalah sebagai akibat dari dunia islam yang sedang rapuh. Arab sebagai pusat islam sudah hancur. Ditambah lagi dengan munculnya ISIS yang menambah rusak dunia islam.

Menurut Buya Syafii, apa yang terjadi di Arab itulah yang sekarang mulai dibawa ke Indonesia. Hal itu terjadi karena kita tidak mempunyai filter yang kuat. Untuk itu, kita harus memperkuat filter itu agar kita sebagai bangsa bisa menolak paham atau gerakan yang tidak sesuai dengan tradisi islam di Indonesia.

Hancurnya Arab sebagai pusat Islam membuat sebagian umat islam rapuh sehingga selalu mempunyai perasaan kalah. Sebagai akibatnya tentu mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka ingin melawan tapi keinginan tersebut tidak diimbangi dengan tenaga yang mumpuni sehingga mereka hanya bisa tiarap.

Agar kondisi tersebut tidak semakin parah, Buya Syafii menghimbau kepada pemerintah untuk mengajak umat islam, utamanya ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk menenagkan keadaan.

Terkait dengan pengawasan masjid, Buya Syafii setuju masjid diawasi karena terkadang masjid digunakan untuk kegiatan politik yang sudah melenceng dari fungsi utama masjid. 

Namun dimikian, yang bertugas mengawasi bukanlah pemerintah atau kepolisian. Akan tetapi takmir masjid itu sendiri. Oleh karenanya, menurut Buya Syafii, takmir masjid harus yang cerdas, bertanggung jawab dan mengetahui peta indonesia. Sehingga tidak terlarut dalam huru-hara yang tidak karuan.
Read More
Misteri Pemilik Mobil Terrano Pembawa Logistik Demo Liar  Di Depan Kediaman SBY

Misteri Pemilik Mobil Terrano Pembawa Logistik Demo Liar Di Depan Kediaman SBY

KokopNews, Misteri Pemilik Mobil Terrano Pembawa Logistik Demo Liar  Di Depan Kediaman SBY - Demo liar di depan rumah mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini diusut kepolisian. Yang menjadi misteri yang sampai saat ini belum terkuak adalah mobil yang membawa logistik dalam aksi deminstrasi yang dikeluhkan SBY itu. Mobil merek Nissan Terrano tersebut belum diketahui pemiliknya.

Misteri Pemilik Mobil Terrano Pembawa Logistik Demo Liar  Di Depan Kediaman SBY
Gambar : Republika.co.id
Seperti dilansir Republika.co.id saat ini mobil itu diamankan di markas Polda Metro Jaya. Mobil berplat B 2124 ZO tersebut tampak terparkir di dekat gedung jatanras Polda Metro Jaya. Menurut informasi, sejak diamankan mobil tersebut sudah dua hari ada di Polda.

Didalamnya ada ratusan nasi bungkus yang sudah basi sehingga menimbulkan bau tidak enak. Begitu dilihat dari jendela mobil, nasi tersebut berlauk mi, telur dan ayam.

Setelah dikonfirmasi, kepolisian belum bisa memastikan pemilik mobil tersebut. Akan tetapi dugaan sementara mobil itu milik politikus PDIP yaitu Adian Napitupulu.

Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan mobil itu diamankan dari lokasi yaitu di jalan Mega Kuningan Timur VI yang berdekatan dengan kediaman SBY.

Hal itu, didapat saat anggotanya membubarkan aksi demonstrasi di rumah SBY karena dilakukan secara ilegal atau tanpa surat pemberitahuan pada kepolisian. 

Iwan mengatakan, tidak mengetahui pemilik mobil itu karena yang melakukan penyelidikan adalah penyidik di Polda Metro Jaya.

Namun, berdasarkan penyidikan polisi, diketahui mobil itu tercatat atas nama Yus Prasanto dengan alamat Jalan Benda Jaya IV N9/10 Duren Sawit Jakarta Timur. Hal itu diketahui polisi dari penelusuran STNK ke Samsat.

Hanya saja, ketika polisi mendatangi rumah sesuai alamat tersebut, pemilik alamat yaitu Yus Prasanto sudah pindah sejak lama.

Sementara itu, salah satu peserta aksi yaitu mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Handika Desta Putra mengaku tidak mengetahui pemilik mobil tersebut. Bahkan dia mengaku demonstrasi itu dibilang ke kantor DPR tapi ternyata menuju rumah SBY. Dia dan teman-temannya tentu tidak tahu bahwa lokasi demonstrasi itu berdekatan dengan rumah SBY.
Read More
Jokowi Kini Tidak Khawatir Banyaknya Berita Hoax Di Media Sosial

Jokowi Kini Tidak Khawatir Banyaknya Berita Hoax Di Media Sosial

KokopNews, Jokowi Kini Tidak Khawatir Banyaknya Berita Hoax Di Media Sosial - Menjamurnya kabar hoax atau palsu di media sosial akhir-akhir ini menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu yang lalu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sangat khawatir dengan tidak terkontrolnya kabar hoax di media sosial. 

Jokowi Kini Tidak Khawatir Banyaknya Berita Hoax Di Media Sosial
Gambar : Republika.co.id
Namun kali ini Jokowi tidak mengkhawatirkan atas semakin meluasnya pemberitaan hoax. Menurutnya, hal itu sudah menjadi hal biasa yang tidak perlu dirisaukan dan  tidak usah dibesar-besarkan,  seperti dilansir Republika.co.id.

Jokowi melanjutkan, bagaimana pun juga masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas untuk memilah mana kabar yang benar dan yang hoax. Disamping itu, menurut Jokowi, masyarakat akan semakin dewasa sehingga tidak akan mudah percaya begitu saja terhadap berita yang tidak jelas. 

Bahkan, berita hoax yang beredar di tengah-tengah kita akan semakin mematangkan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dengan banyaknya berita hoax tersebut, Jokowi hanya menekankan bagaimana mengurangi bila perlu dihilangkan, bukan malah mengeluh.

Alasan lain yang diutarakan Jokowi bahwa kabar hoax tidak perlu dikhawatirkan adalah tidak hanya Indonesia yang dilanda dengan banyaknya kabar tidak bertanggung jawab yang sengaja dihembuskan untuk merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Menurut Jokowi, fenomena Hoax ini juga melanda semua negara. 'Karena saya dapat informasi dari pembicaraan diskusi saya dengan perdana mentri, presiden negara lain, menyampaikan hal yang sama. Ya inilah keterbukaan tidak bisa kita bilang tidak,' Ujarnya.

Untuk itu Presiden menyadari akhir-akhir ini ada gejala terjadinya pergeseran dari media arus utama atau mainstream ke media sosial. Namun, ia masih yakin bahwa media mainstream tetap tidak bisa digantikan dengan media sosial. 

Sementara itu, beredarnya kabar hoax di media sosial karena pemberitaan di media mainstream sekarang ini dianggap tidak mewakili aspirasi sebagain masyarakat. Sehingga dengan medianya sendiri masyatakat membuat berita sendiri sebagai penyeimbang dari pemberitaan di media arus utama.

Agar media masyarakat ini tidak terlalu liar dikemudian hari, pemerintah harus menyadari hal tersebut. Bahwa ketidak adilan yang dilakukan pemerintah yang kerap kali membuat masyarakat melakukan kritik melalui media sosial. Karena aspirasinya tidak terwakili lewat media mainstream.
Read More
Ini Pesan Jokowi Memasuki Hari Tenang Kampanye Pilkada Serentak

Ini Pesan Jokowi Memasuki Hari Tenang Kampanye Pilkada Serentak

KokopNews, Ini Pesan Jokowi Memasuki Hari Tenang Kampanye Pilkada Serentak - Pilkada serentak yang digelar beberapa hari ke depan mendapat perhatian dari presiden Jokowi Dodo. Mantan Wali Kota Solo ini berpesan agar jangan ada keributan sekecil apapun yang terjadi saat masa tenang Pilkada. (Jangan ada ribut sekecil apapun di hari tenang,'). Kata Jokowi saat blusukan di City Mall Ambon, Rabu 8/2, dikutip dari Republika.co.id.

Ini Pesan Jokowi Memasuki Hari Tenang Kampanye Pilkada Serentak
Gambar : Republika.co.id
Mantan Gubernur DKI itu melanjutkan bahwa hari tenang Pilkada harus digunakan oleh semua pihak untuk menahan diri dari percikan keributan sekecil apapun. ' Ya yang namanya hari tenang semua harus tenang jangan sampai ada percikan berikut-berikut sekecil apapun, namanya juga hari tenang, ya semua harus tenang,'. Ujarnya.

Sekali lagi Presiden Jokowi menegaskan bahwa walaupun ada aksi yang akan digelar dengan dalih diluar isu Pilkada, ketenangan harus diciptakan dimasa-masa yang memang telah dijadwalkan. 'Apapun yang namanya hari tenang harus tenang,'. Tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah akan menggelar Pilkada pada Februari 2017 ini. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bahwa pada 12-14 adalah hari tenang setelah sebelumnya digelar kampanye untuk ketiga pasangan calon. Sedangkan hari pencoblosan jatuh pada 15 Februari.

Sementara Presiden Jokowi sendiri akan menggunakan hak pilihnya di TPS Gambir Jakarta Pusat.

Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (FNPF) MUI berencana untuk menggekar aksi pada 11 Februari yang diberi label Aksi 112. Namun Polda Metro Jaya tidak mengizinkan aksi itu digelar mengingat tepat pada hari tenang Pilkada. Dan jika tetap digelar kepolisian akan membubarkannya.
Read More
Polisi Larang Aksi 112, Ini Kata Pengamat

Polisi Larang Aksi 112, Ini Kata Pengamat

KokopNews, Polisi Larang Aksi 112, Ini Kata Pengamat - Polda Metro Jaya menegaskan bahwa aksi 11 Februari atau yang dikenal dengan 112 dilrang untuk digelar. Jika terpaksa tetap digelar maka kepolisian akan membubarkan paksa.

Hal itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan. Alasannya karena akan mengganggu ketertiban menjelang pencoblosan sehingga menurut Iriawan aksi tesebut bisa dilakukan pembubaran sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998.

Polisi Larang Aksi 112, Ini Kata Pengamat
Gambar : Republika.co.id
Menanggapi pelarangan tersebut, pengamat kepolisian Bamabang Widodo Umar mengatakan, aksi 112 tersebut tidak seharusnya dilarang karena sudah diberitahukan secara resmi.

Bambang menduga bahwa pelarangan terhadap aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI tersebut mempunyai kecendurangan politis. (Tampak ada kecendurangan politis tidak sejalan dengan aktivitas GNPF MUI. Nanti lama-lama shalat Subuh bersama pun dilarang,' Kata Bambang, Rabu 8/2, dikutip dari Republika.co.id.

Selanjutjan Bambang mengingatkan agar polisi kembali pada jati dirinya sebagai pengayom masyarakat. Ia menginginkan polisi memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan pihak-pihak tertentu.

Terlait dengan alasan polisi melarang aksi 112 tersebut, Bambang menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh kepolisian yaitu menjaga situasi kondusif menjelang pemilihan kepala daerah, menandakan mereka mempunyai rasa curiga terhadap rencana aksi tersebut bahwa akan memunculkan ketidakamanan. (' Lho tugas polisi kan menjaga keamanan, bukan menjaga yang aman-aman,') Ujar Bambang.

Seperti diketahui, GNPF MUI akan menggelar aksi 11 Februari atau 112. Aksi akan dimulai dari Masjid Istiqlal lalu menuju Monas untuk kemudian membubarkan diri. Tujuan dari aksi ini masih sama dengan tujuan aksi sebelumnya yaitu 212 yang sangat fenomenal itu yakni menuntut proses hukum terhadap Ahok, terduga penistaan agama. Disamping itu, aksi juga dimaksudkan untuk mendukung Majlis Ulama Indinesia (MUI).
Read More
KH Makruf Amin Kunjungi PWNU DKI

KH Makruf Amin Kunjungi PWNU DKI

KokopNews, KH Makruf Amin Kunjungi PWNU DKI - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Makruf Amin mengunjungi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI di Utan Kayu Jakarta Timur dalam rangka silaturrahmi.

KH Makruf Amin Kunjungi PWNU DKI
gambar : Republika.co.id

Terkait sikap Gubernur DKI Jakarta non aktiv Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terhadap Kiai Makruf Amin pada sidang ke delapan kasus penistaan agama, PWNU DKI dengan tegas mendukug penuh Kiai Makruf Amin. ' Tentu kami bagaimanapun tetap mendukung Rais Aam kami. itu sudah merupakan komitmen kami mendukung rais aam kami. Apapun yang terjadi kami selalu mendukung,' kata wakil Ketua Tanfidziah PWNU DKI Kiai Munahar Mukhtar, Selasa 7/2/2017 sebagaimana dilansir detik.com.

Sementara itu, terkait dengan rencana aksi 112, Kiai Munahar mengatakan masih menunggu instruksi dari Rois Aam apakah akan turun atau tidak. 'Tadi sudah disampaikan oleh hasil dari Rois Syuriah. Kita tunggu dari Rois Aam. bukan berarti turun. kita ninggu instruksi selanjutnya dari para ulama yang berikan masukan,'. Jelas Kiai Munahar.

Pada kesempatan yang sama, Rois Syuriah PWNU DKI Kiai Mahfudz Asirun mengatakan dalam pertemuan itu Kiai Makruf Amin berpesan kepada pengurus PWNU wabil khusus Syuriah untuk menjadi dinamo. Disamping itu, PWNU harus segera bangkit. ' Kedua Nahdlatul Ulama harus bamgkit. Maka PWNU harus bangkit di semua lini,' ungkap Kiai Mahfudz.

Selain itu, Kiai Mahfudz menambahkan bahwa PWNU mempunyai harapan semua umat islam di Indonesia bersatu. Antara NU , Muhammadiah dan ormas islam yang lain. Sebab kemajuan umat islam itu tidak bisa diperoleh jika ormas islam masih saling bertengkar.
Read More
Setelah Melakukan Audiensi Dengan Pemkab, Kini DPRD Sampang Gagas Hak Interpelasi Terkait Bupati Yang Jarang Ngantor

Setelah Melakukan Audiensi Dengan Pemkab, Kini DPRD Sampang Gagas Hak Interpelasi Terkait Bupati Yang Jarang Ngantor

KokopNews,  Setelah Melakukan Audiensi Dengan Pemkab, Kini DPRD Sampang Gagas Hak Interpelasi Terkait Bupati Yang Jarang Ngantor - Sampang - DPRD Sampang, Madura Jawa Timur telakukan pemantauan terhadap kinerja Bupati Sampang KH A Fannan Hasib. Penyebabnya Bupati jarang ada di kantor hingga dua tahun. Setelah sebelumnya (Senin, 30/1) melakukan Audiensi ke pemerintah kabupaten (Pemkab) kini DPRD melakukan langkah baru yaitu hak interpelasi.

Setelah Melakukan Audiensi Dengan Pemkab, Kini DPRD Sampang Gagas Hak Interpelasi Terkait Bupati Yang Jarang Ngantor
Gambar : radarmadura.jawapos.com
Hak interpelasi ini akan dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang sikap bupati yang selama ini terkesan tidak peduli dengan pemerintahan. Sehingga kinerja pemerintah dalam melayani rakyat tidak maksimal.

Memang kabarnya bupati sedang sakit, tapi yang menjadi pertanyaan anggota dewan kenapa ia sering berada di luar kota.

Hal itu diungkapkan oleh Salah satu Anggota dewan yakni Moh Hudai. Menurutnya informasi itu didapat saat melakukan audiensi dengan bupati beberapa waktu yang lalu. ' Yang jadi pertanyaan, kenapa bupati justru beristirahat di Malang. Kalau sudah dari rumah sakit kan bisa istirahat di pendapa. Lagipula fasilitas kan tinggal minta. Ini ada apa?,' Katanya seperti dilansir Radarmadura.jawapos.com.

Politisi Demokrat itu bahkan menuding bahwa bupati melakukan pengkhianatan terhadap amanat rakyat Sampang yang telah memilihnya menjadi pelayan. 'Ini sama halnya bupati menzhalimi masyarakat Sampang,' tuding Hudai.

Untuk itu, ia akan mencari dukungan teman-temannya sesama anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap bupati yang kinerjanya selama dua tahun terakhir ini tidak optimal. 'Interpelasi akan jalan. Kami sudah menandatangani. Tinggal menunggu yang lain,'' Tuturnya.

Lebih lanjut Hudai menjelaskan bahwa sesuai tatib, hak interpelasi baru bisa dilakukan  bila jika ditandatangani oleh setidaknya tujuh anggota dewan dari dua fraksi. Sementara ini masih tiga orang yang tanda tangan. Jija nanti sudah lengkap maka akan segera diajukan ke pimpinan.

Sementara itu, Yulis Juwaidi Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sampang mengatakan tak mempermasalahkan rencana DPRD yang akan melakukan hak interpelasi karena itu merupakan hak mereka.

Namun, Yulis mempertanyakan relevansi hak interpelasi tersebut. Sebab jika yang menjadi sebab anggota dewan menggunakan hak interpelasi adalah bupati jarang ngantor maka menurutnya tidak tepat. 'Toh secara administrasi tetap berjalan. Kegiatan-kegiatan lain juga jalan. Selain itu kinerja pemerintahan tetap jalan,' Aku Yulis.
Read More
Setelah Larangan Dicabut Hakim Federal, Imigran Muslim Tiba Di AS Dengan Haru

Setelah Larangan Dicabut Hakim Federal, Imigran Muslim Tiba Di AS Dengan Haru

KokopNews, Setelah Larangan Dicabut Hakim Federal, Imigran Muslim Tiba Di AS Dengan Haru - Wisatawan yang berasal dari tujuh negara dengan penduduk mayoritas muslim yang sebelumnya dilarang masuk ke Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan inigrasi yang dikeluarkan Presiden Donald Trump kini telah tiba di AS.

Setelah Larangan Dicabut Hakim Federal, Imigran Muslim Tiba Di AS Dengan Haru
Gambar : Republika.co.id
Hal itu terjadi setelah kebijakan Trump yang ditolak oleh sebagian besar masyarakat AS tersebut dicabut untuk sementara oleh Hakim Federal. Dengan demikian Maskapai penerbangan diseluruh dunia memperbolehkan penerbangan ke AS seperti biasanya.

Mereka tiba di AS dengan haru dan berurai air mata. Salah satu contohnya adalah Fariba Tajrostami, pelukis berumur 32 tahun asal Iran. Ia datang melalui Kennedy Airport New York disertai senyum lebar dan air mata. 'Saya sangat senang, saya belum melihat saudara-saudara saya selama sembilan tahun,' Kata Fariba seperti dilansir Republika Online yang mengutip dari Associated Press pada Senin 6/2.

Faroi bercerita, ia datang ke AS dari Turki dari seminggu yang lalu. Kedatangannya ke AS untuk belajar seni disamping untuk bertemu suaminya di Dallas. Suaminya bekerja di sebuah dealer mobil dari enam bulan silam setelah pindah dari Iran.

Seperti diberitakan Hakim Federal AS membatalkan kebijakan inigrasi yang dikeluarkan pemerintah Donald Trump untuk melarang wisatawan dan pengungsi dari tujuh negara muslim. Ketujuh negara tersebut adalah Irak, Libya, Sudan, Suriah, Yaman dan Somalia.

Selain itu AS membatalkan 60 ribu visa warga dari tujuh negara yang dicekal tersebut. Akibatnya banyak wisatawan yang tertahan di bandara karena tidak bisa masuk AS.

Tentu kebijakan tersebut menuai protes dari mayoritas warga AS dan juga dari seluruh dunia. Untungnya Hakim Federal AS membatalkan kebijakan tersebut.

Atas pembatalan itu, Trump akan melakukan banding. 'Putusan hakim itu buruk dan menggelikan,' kata Trump seperti dilansir Tempo yang mengutip USA Today.
Read More
Kiai Said Aqil Siradj Bantah Hadiri Istighatsah Bersama Ahok Penista Agama

Kiai Said Aqil Siradj Bantah Hadiri Istighatsah Bersama Ahok Penista Agama

kokopNews, Kiai Said Aqil Siradj Bantah Hadiri Istighatsah Bersama Ahok Penista Agama - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr KH Said Aqil Siradj MA membantah menghadiri acara istighotsah gubernur DKI Jakarta non aktiv Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang digelar di kediaman Djan Faridz politisi PPP, Ahad 5/2.

Kiai Said Aqil Siradj Bantah Hadiri Istighatsah Bersama Ahok Penista Agama
Gambar : Nu.or.id
Bantahan tersebut sebagaimana dimuat di NU Online pada Ahad 5/2. 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyikapi berita bahwa istighatsah pada tanggal 5 malam, Minggu malam di rumah pak Djan Faridz jalan Talang dihadiri Ahok dan ketua umum PBNU, berita tersebut sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kata alumni Lirboyo tersebut.

Kiai asal Cerebon tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dan tidak akan pernah menghadiri acara yang diadakan calon gubernur DKI Jakarta siapapun dan dimana pun.

Sebelumnya, Rais Syuriah Pengurus Wilayah (PW) NU DKI, KH Mahfudz Asirun mengatakan acara tersebut mencatut logo NU tanpa sepengetahuan PWNU DKI. Beliau juga menegaskan bahwa acara itu tidak ada hubungannya dengan NU. 'Itu bukan dari kami. Kami tidak ada hubungannya dengan kegiatan itu. Kata Kiai Mahfudz.

Beliau melanjutkan bahwa tidak mungkin NU ikut terlibat dalam acara yang diadakan Ahok sebab sampai saat ini keluarga besar NU masih tersinggung dengan sikap Ahok kepada Rais Aam PBNU KH Makruf Amin saat menjadi saksi ahli pada sidang penistaan agama.

Dalam menyikapi sikap Ahok tersebut, PWNU DKI mengikuti dan mendukung pernyataan tegas Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil bahwa Ahok telah menyinggung NU dan warga NU tidak akan memilih orang yang menyinggung NU.

Bahkan kiai Maffudz akan menindak tegas jika ada pengurus PWNU DKI yang berperan dalam acara istighotsah tersebut.

Sebagainana diketahui, pada Ahad Sore 5/2 Metro TV menampilkan running text yang menyebutkan Kiai Said akan menghadiri istighatsah oleh salah satu calon gubernur Jakarta.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman di kalangan warga NU maka kiai Said membantah kabar tersebut. Metro TV ceroboh dalam menuliskan text tersebut.
Read More
Ini Kata Ulil Soal Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin

Ini Kata Ulil Soal Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin

KokopNews, Ini Kata Ulil Soal Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin - Politikus Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla ikut berkomentar tentang sikap Ahok terhadap Ketua Umum Majlis Ulama Indilonesia (MUI) KH Makruf Amin pada sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok.

Ini Kata Ulil Soal Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin
Gambar : Republika.co.id
Ia menilai, membiarkan Ahok menjadi gubernur akan membahayakan kehidupan sosial. 'Tak pernah saya seterus terang ini, tapi harus mengatakannya. Ahok berbahaya bagi hubungan antar-agama di negeri ini', tulis ulil di Akun Twitter-nya.

Ini Kata Ulil Soal Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin

Sudah banyak bukti terkait hal tersebut. Kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya jadi terduga adalah salah satunya. 

Belum selesai dari kasus tersebut, kini Ahok kembali bikin ulah. Dalam sidang ia mengancam Kiai Makruf untuk memproses hukum karena dianggap memberikan kesaksian palsu. Ahok juga mengatakan Rais Aam PBNU itu tidak pantas mejadi saksi ahli karena dianggapnya sudah tidak objektif.

Dalam twitt-nya Ulil juga menulis, sikap sosial Ahok sama sekali tidak kindusif dan sesuai dengan tujuan bersama merawat kerukunan antar umat beragama. Bahkan sikap Ahok sudah masuk pada derajat yang tidak bisa ditoleransi. 'Sikap2 Sosial Ahok sama sekali tak kondusif dan kompatibel dg tujuan bersama untuk merawat harmoni sisial,'.

Sebagai pejabat publik harusnya Ahok lebih berhati-hati dalam menghadapi isu-isu sosial yang berpotensi membangkitkan kemarahan orang banyak.

Oleh sebab Ahok tidak bisa menjaga mulutnya dengan tidak berceloteh seenaknya, maka ia harus siap mengahdapi resikonya. 'Jangan salahkan umat atau rakyat'.  Kata Ulil.

Ulil juga menilai sebenarnya Ahok tidak peduli dengan jargon kebhinnekaan. Sebab jika peduli harusnya tidak berlaku kasar pada Kiai Makruf. 'Jika Ahok peduli dg kebhinnekaan, dia tak akam berlaku kasar lasa kiai Makruf. Sbb ini potensial bikin marah nahdliyyin,'.

Ini Kata Ulil Soal Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin

Sebagaimana diketahui, warga mahdliyyin marah besar atas sikap Ahok terhadap ulama yang mereka junjung. Bahkan tokoh-tokoh NU yang selama ini terkesan diam dalam kasus yang menjerat Ahok, kini melakukan protes dengan keras.

Ahok memang sudah minta maaf kepada Kiai Makruf dan beliau pun memaafkannya. Tapi warga nahdliyyin tentu tidak akan lupa terhadap sikap Ahok tersebut. Bahkan kiai Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siraj menegaskan bahwa warga nahdliyyin tidak akan memilih orang yang menyinggung NU.

Read More
Polres Sumenep Tangkap Pengedar Narkoba Di Halaman Kantor KPU

Polres Sumenep Tangkap Pengedar Narkoba Di Halaman Kantor KPU

KokopNews, Sumenep, Polres Sumenep Tangkap Pengedar Narkoba Di Halaman Kantor KPU - Kepolisian dari Satreskoba Polres Sumenep Madura Jawa Timur menangkap  R. Kadarisman, 34 tahun warga dusun Sempangan , Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget karena lakukan transaksi Narkoba jenia Sabubpada Kamis 02/02/2017. 

Gambar : NewsMadura.com
Penangkapan tersebut dilakukan di halaman kanor KPU Sumenep, Madura sekitar pukul 00.45 Wib dini hari. 'Tersangka diamankan oleh anggota kami di halaman kantor KPU Sumenep, desa Kebunagung, Kecamatan Kota, Sumenep,' kata AKP Suwardi, Kabag Humas Polres Sumenep dikutip dari NewsMadura.com.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang melaporkan tersangka mempunyai narkoba. Berdasarkan informasi itu, kepolisian langsung terjun ke lokasi dan melakukan pengamanan sehingga tersangka berhasil ditangkap tepat di halaman KPU Sumenep. Waktu itu tersangka sedang menjajakan barangnya. 

Sementara itu, ditangan teraangka kepolisian berhasil mengamankan barang bukti yaitu narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram. 'Narkoba yang berhasil kami amankan jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 gram,' Kata Suwardi.

Barang bukti lain yang berhasil diamankan dari tangan teramsangka adalah lakban warna hitam, tisu, HP Blqckbarry Gemini dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol M 4716 WN.

Setelah diintrogasi, tersangka mengaku ia mendapatkan barang haram itu dari seorang warga desa Tamberu, Sampang berinisial SH.

Kini tersangka harus bertanggung jawab atas perbuatnnya dan akan dijerat pasal 114 (1), Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Read More
Sekjen PBB Desak Donald Trump Cabut Kebijakannya Soal Larangan Tujuh Negara  Kunjungi AS

Sekjen PBB Desak Donald Trump Cabut Kebijakannya Soal Larangan Tujuh Negara Kunjungi AS

KokopNews, New York - Sekjen PBB Desak Donald Trump Cabut Kebijakannya Soal Larangan Tujuh Negara  Kunjungi AS - Kebijakan presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melarang warga dan pengungsi dari 7 negara yang mayoritas muslim mendapat tanggapan dari Sektretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Sekjen PBB Desak Donald Trump Cabut Kebijakannya Soal Larangan Tujuh Negara  Kunjungi AS
Gambar : republika.co.id
Guterres mengatakan bahwa kebijakan presiden pengganti Barck Obama tersebut bukanlah cara terbaik untuk melindungi negara AS. 'Saya pikir ini bukan cara terbaik melindungi AS ataupun suatu negara terhadap kemungkinan ancaman terorisme. Jika kebijakan ini tidak secepatnya dihapus maka mungkin akan timbul pengaruh yang lebih besar,' kata Guterres dikutip dari Repiblika.co.id.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa aturan tersebut justru memberi keuntungan bagi kelompok teroris itu. Menurutnya, mereka mempunyai banyak cara untuk merekrut anggota dari luar tujuh negara yang dicekal dalam kebijakan Trump tersebut. 'Jika sebuah organisasi teroris ingin mencoba menyerang AS, mereka akan menggunakan orang-orang yang mempunyai paspor dari negara yang tidak masuk dalam daftar cekal yang disebutkan AS' kata Guterres.

Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut akan sia-sia dan tidak efektif untuk menanggulangi terorisme. 

Ia mendesak untuk segera mencabut kebijakan tersebut sebelum menimbulkan masalah di kemudian hari.

Seperti diberitakan, tidak berselang lama dari pelantikannya, presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan imigrasi yang dijanjikan saat pada masa kampanye. Kebijakan tersebut dibuat pada Jumat 27/01 untuk membatasi kedatangan orang-orang dari tujuh negara yakni Irak, Libya, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, Somalia untuk sementara waktu ke AS.

Perinciannya, bagi para wisatawan ke AS jangka waktunya 90 hari. Sedangkan, bagi pengungsi 120 hari. Aturan ini dibuat untuk melindungi warga AS dari terorisme.

Read More
Mahfud MD : Ancaman Ahok Terhadap Kiai Makruf Amin Merupakan Kejahatan Yang Sangat Besar

Mahfud MD : Ancaman Ahok Terhadap Kiai Makruf Amin Merupakan Kejahatan Yang Sangat Besar

KokopNews, Mahfud MD : Ancaman Ahok Terhadap Kiai Makruf Amin Merupakan Kejahatan Yang Sangat Besar - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Lembaga Bantuan Hukum PBNU Prof DR Moh Mahfud MD marah saat mendengar suara rekaman pemeriksaan ketua umum Majlis Ulama Indinesia (MUI) Dr (HC) KH Makruf Amin dalam sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok). 

Mahfud MD : Ancaman Ahok Terhadap Kiai Makruf Amin Merupakan Kejahatan Yang Sangat Besar
Gambar : republika.co.id
Dalam sidang ke-8 tersebut, tim pengacara Ahok mengancam Kiai Makruf Amin dengan bukti rekaman yang katanya berisi percakapan via telepon antara kiai Makruf dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

Mahfud MD mengatakan bahwa ancaman tersebut merupakan kejahatan besar dan jelas. 'Ini adalah kejahatan yang sangat besar dan jelas. Dia mengancam kok, namun dia ngeles tadi saat konferensi pers,' kata Mahfud dikutip dari Republika Online.

Pria asal Madura tersebut juga mengatakan, tim pengacara Ahok menegaskan dalam konferensi pers bahwa mereka tidak mengancam kiai yang menduduki jabatan tertinggi di PBNU tersebut. 

Menurut Mahfud mereka ngeles, sebab ancaman terhadap saksi sudah sering merek lontarkan kepada saksi pelapor di pengadilan. 'Pengacara dan Ahok sudah jelas menista KH Makruf Amin, tadi ngeles, sudah jelas,' kata Mahfud

Lebih lanjut Mahfud MD menggaris bawahi ancaman terhadap Rais Aam PBNU itu saat pengacara mengatakan kepada majlis hakim 'ini keterangan palsu majlis hakim, dicatat'.

Selama ini dia ia berusaha objektif dalam memberi penilaian terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Bahkan ketika Buya Syafii Maarif dibully habis-habisan karena dengan tegas membela Ahok, Mahfud mengaku mendukung mantan Ketua Umum Muhammadiyah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan Mahfud saat dikatakan Fatwa MUI bukanlah hukum positif, Mahfud membenarkannya. 

Namun, saat ini Ahok dan pengacaranya malah menista pemimpin yang ia hormati. 'Tapi ini Ahok dan pengacaranya mejista pemimpin saya' kata Mahfud.

Sementara menanggapi soal adanya percakapan antara SBY dan Kiai Makruf yang dipermasalahkam oleh Ahok dan timnya, Mahfud mangatakan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Sebab Agus-Sylvi ingin bertemu dengan pengurus PBNU dimana Kiai Makruf merupakan Rais Aam. 'Lalu apa salahnya orang menerima telepon itu? Lah Ahok kalau datang gak telepon dulu apa?.

Ia pun menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti sikap PBNU yang menerima permintaan maaf yang dilontarkan Ahok. Tapi teekait kasus penyadapan harus tetap ditindak lanjuti agar negara ini tidak hancur.
Read More
Ahok Rendahkan Martabat KH Makruf Amin, Kiai Said : Warga NU Tidak Akan Pilih Orang Yang Menyinggung NU

Ahok Rendahkan Martabat KH Makruf Amin, Kiai Said : Warga NU Tidak Akan Pilih Orang Yang Menyinggung NU

KokopNews,  Ahok Rendahkan Martabat KH Makruf Amin, Kiai Said : Warga NU Tidak Akan Pilih Orang Yang Menyinggung NU  - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siraj mengatakan kerugian besar bagi orang yang menyinggung perasaan NU. Lebih-lebih orang itu ingin mengikuti pemilihan kepala daerah. 'Kalau menyinggung, orang NU enggak akan pilih' kata Kiai Said, Kamis 2/02/2017 dikutip dari Republika Online.

Ahok Rendahkan Martabat KH Makruf Amin, Kiai Said : Warga NU Tidak Akan Pilih Orang Yang Menyinggung NU
Gambar : nu.or.id
Hal tersebut merupakan tanggapan kiai Said terkait sikap Gubernur DKI Jakarta non aktiv Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terhadap Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amin saat menjadi saksi ahli pada sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok.

Siapapun orangnya akan sangat rugi jika menyinggung tokoh NU, mengingat NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia 

Selain itu, Kiai Said juga membantah tuduhan Ahok dan tim kuasa hukumnya bahwa PBNU mendukung pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Beliau juga menegaskan tidak ada titipan apapun dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  'Engak ada itu titipan, cuma ada saran kalau SBY selama ini sudah berjasa besar berdirinya Universitas NU itu dimudahkan dari SBY' ujar Kiai Said seperti dilansir Republika Online.

Perihal kunjungan pasangan Agus-Sylvi ke kantor PBNU, Kiai Said mengatakan bahwa saat itu dihadiri banyak orang sehingga tidak mungkin ada istilah yang disebut titipan. Karena hal tersebut merupakan kegiatan biasa yang juga dilakukan PBNU terhadap semua kalangan.

Seperti diketahui, pada saat sidang dugaan penistaan agama yang ke-8 KH Makruf Amin hadir sebagai saksi ahli. Dalam persidangan tersebut banyak pertanyaan yang bernada menyudutkan datang dari tim kuasa hukum Ahok.

Salah satunya terkait dengan adanya telepon dari SBY kepada kiai Makruf sehari sebelum pertemuan Agus-Sylvi dengan pengurus PBN. Namun hal tersebut dibantah oleh Kiai Makruf. 

Dari situ , Ahok dan tim pengacaranya memganggap bahwa Kiai Makruf telah memberikan kesaksian palsu dan akan diproses secara hukum.

Tidak hanya itu, Ahok juga mengatakan bahwa Kiai Makruf tidak pantas menjadi saksi karena dinilainya tidak objektiv. Bahkan yang paling aneh, Ahok menuding sikap keagamaan MUI tentang penistaan agama merupakan pesanan dari SBY.

Melihat sikap Ahik dan timnya terhadap Kiai Makruf yang notabene merupakan sesepuh dan sangat dihormati dikalangan warga NU, maka Banser dan PMII melakukan protes keras kepada Ahok.

Bahkan tokoh-tokoh NU yang selama ini diam, turut angakat bicara diantaranya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, KH Salahuddin Wahid dan lain-lain.
Read More
Mahfud MD Pun Marah Atas Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin

Mahfud MD Pun Marah Atas Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin

KokopNews, Mahfud MD Pun Marah Atas Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) kepada KH Makruf Amin dalam sidang dugaan penistaan agama yang ke-8 sangat tidak beradab dan diluar kotidor hukum. Oleh sebab itu sangat wajar jika jika warga nahdliyin emosi terhadap pernyataan yang merendahkan martabat KH Makruf Amin.

Mahfud MD Pun Marah Atas Sikap Ahok Pada Kiai Makruf Amin
Gambar : republika.co.id
Bahkan Mahfud MD pun juga ikut marah atas sikap Ahok tersebut. Ia mengatakan bahwa selama ini dia diam saja dengan ulah Ahok yang tidak hormat kepada para ulama dan Habaib. Tapi dengan sikap Ahok di persidangan tersebut Mahfud MD kini emosi bersama dengan warga nahdliyin yang lain.

Seperti diketuhui, kader Ansor dan PMII menyayangkan dan marah besar atas tindakan Ahok. Karena ucapannya yang tidak berakhlak kepada KH Makruf Amin. Semua orang tahu bahwa Kiai Makruf adalah sosok ulama yang sangat dihormati oleh warga NU. Ditambah lagi dengan posisinya di PBNU yang menempati tingkatan paling tinggi yaitu Rais Aam.

Mahfud melanjutkan, bahwa apa yang dilakukan Ahok dan tim kuasa hukumnya pada sidang tersebut sudah keluar dari substansi. Tidak hanya itu, ada juga pernyataan yang justru menjadi blunder hukum yang punya konsekuensi hukum yang sangat serius. Seperti misalnya pengakuan Ahok bahwa dia mengetahui ada komunikasi atau percakapan melalui telepon antara SBY dan KH Makruf Amin.

Mahfud juga mempertanyakan dari mana bukti percakapan itu diperoleh. Sebab bukti percakapan tidka bisa diperoleh dari sembarang orang karena hanya bisa dileroleh dari lembaga penegak hukum. Jika itu terjadi maka itu namanya pencurian yang jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Terkait dengan adanya telepon antara SBY dengan Kiai Makruf, Mahfud mengatakan siapapun orangnya termasuk kiai Makruf bebas bertemu dan berkomunikasi dengan siapapun. Dan itu dijamin dalam hukum dan konstitusi. 

Selanjutnya Mahfud juga menanggapi Ahok yang mempermaslahakan status kiai makruf yang penah menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era SBY. 'Memang ada pelanggaran hukum bila KH Makruf menjadi anggota Wantimpres?. Maksudnya apa dengan penghinaan terhadap sosok ulama terkemuka tersebut?. Kata Mahfud, seperti dilansir republika online.

Kalau memang Ahok merasa berkeberatan dengan apa yang disampaikan Kiai Makruf ketika menjadi saksi ahli maka seharusnya disampaikan dengan lebih beradab. Keberatan tersebut bisa disampaikan nanti ketika membaca nota pembelaan. Sementara apa yang diucapkan Ahok kepada Kiai Makruf itu sudah masuk menyerang ranah pribadi.

Seperti dikerahui, sebelumnya dalam sidang kasus dugaan penistaan agama, Ahok mengancam akan memproses hukum KH Makruf Amin. Hal itu karena ia menilai Kiai Makruf memberikan kesaksian palsu.

Kiai Makruf dinilai telah melakukan kebohongan dengan mengatakan tidak pernah mendapat telepon dari SBY. Padahal, kata Ahok, pihaknya mempunyai bukti terkait hal tersebut.

Tidak hanya itu, Ahok mengatakan Kiai Makruf tidak pantas menjadi saksi dalam kasus penistaan agama karena sudah tidak objektif. 

Sontak apa yang dikatakan Ahok dan tim kuasa hukumnya tersebut membuat warga nahdliyin marah dan emosi.
Read More
Ditanya Soal Dugaan Penyadapan SBY, Jokowi : Kok Barangnya Dikirim Ke Saya?

Ditanya Soal Dugaan Penyadapan SBY, Jokowi : Kok Barangnya Dikirim Ke Saya?

KokopNews, Jakarta - Ditanya Soal Dugaan Penyadapan SBY, Jokowi : Kok Barangnya Dikirim Ke Saya? - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantan presiden RI berharap pemerintah menegakkan hukum sehubungan dengan tuduhan penyadapan yang diarahkan kepadanya. Tuduhan penyadapan itu muncul setelah Basuki Tjahja Purnama, terdakwa kasus penistaan agama dan tim kuasa hukumnya menyebut SBY mengintervensi sikap keagamaan Majlis Ulama Indonesia (MUI).

Ditanya Soal Dugaan Penyadapan sby, jokowi : Kok Barangnya Dikirim Ke Saya?
Gambar : republika.co.id
Diaebutkan bahwa SBY sempat menelepon ketua umum MUI KH Makruf Amin sehari sebelum pertemuan cagub-cawagub Agus-Siylvi di kantor PBNU.

Karena tuduhan penyadapan telepon SBY itu diarahkan kepada pemerintah maka presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi jawaban. Jokowi mempertanyakan mengapa masalah itu dikaitkan dengan pemerintah. Padahal isu dugaan penyadapan itu pertama kali muncul dalam persidangan Ahok yang ke-8.

Mestinya menurut Jokowi hal tersebut ditanyakan ke Ahok dan tim kuasa hukumnya. 'Kok Barangnya dikirim ke saya?. Kata Jokowi dikutip dari repiblika.co.id.

Jokowi menambahkan bahwa dugaan penyadapan yang melibatkan SBY tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah tidak pernah menginstruksikan agar melakukan penyadapan terhadap SBY. Lebih-lebih ia merupakan mantan presiden. 

Namun demikian, Pramono enggan menanghapi dinamika yang terjadi di peraidangan Ahok yang menyebut ada percakapan antara SBY dan KH Makruf Amin.

Sebelumnya, SBY menggelar Konferensi Pers untuk menjawab tudingan Ahok dan tim kuasa hukumnya bahwa SBY memesan Fatwa penodaan agamabkepada KH Makruf Amin.

SBY mengatakan tudingan tersebut memunculkan spekulasi bermacam-macam di masyarakat. Lebih jauh SBY mempertanyakan adanya bukti percakapan melalui telepon antara dirinya dengan KH Makruf Amin.
Read More
Disebut Intervensi Sikap Keagamaan MUI, Ini Tanggapan SBY

Disebut Intervensi Sikap Keagamaan MUI, Ini Tanggapan SBY

KokopNews, Disebut Intervensi Sikap Keagamaan MUI, Ini Tanggapan SBY - Dalam sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama, Basuki Thahja Purnama (Ahok) menyebut mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menelepon Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amin. Ahok menuduh SBY melakukan intervensi atas keluarnya sikap keagamaan MUI terkait pidato Ahok yang menjadikannya teesakwa. 

Disebut Intervensi Sikap Keagamaan MUI, Ini Tanggapan SBY
Gambar : detik.com
Untuk itu, SBY memberikan klarifikasi. Terkait dengan pertemuan Agus-Silylvi dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) ia membenarkannya. Pertemuan terjadi pada tanggal 7 Oktober 2016. Menurut SBY pada tanggal tersebut Agus-Sylvi juga dijadwalkan berkunjung ke kantor Muhammadiyah.

Sementara tema pertemuan itu adalah mohon doa restu agar perjuangannya dalam pilkada DKI Jakarta berhasil.

Sebagai tokoh yang mendapat gelar 'Wise Person Council' dari beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan sekaligus sebagai Ayah Agus Harimurti tentu sangat wajar jika SBY berkomunikasi dengan tokoh NU dan Muhammadiyah. Dalam komunikasinya ia hanya menitipkan salam agar Agus-Sylvi bisa minta pendapat tentang islam dan dunia.

SBY mengatakan dirinya tidak tahu kalau kegiatan di kantor PBNU saat Agus-Sylvi berkunjung itu juga dihadiri KH Makruf Amin. Walaupun demikian, Ia menegaskan bahwa kehadiran Kiai Makruf adalah sebagai Rais Aam PBNU, bukan sebagai Ketua Umum MUI.

Dia juga menjelaskan dirinya tidak ikut serta dalam rombongan Agus-Sylvi karena putranya tersebut sudah mandiri. Disamping itu nanti Agus dikira ada dibawah bayang-bayang ayahnya.

Selanjutnya, SBY dengan tegas membantah tudingan Ahok terkait intervensinya untuk keluarnya sikap keagamaan yang dikeluarkan MUI.

SBY mengakui bahwa saat itu dirinya berkomunikasi dengan Kiai Makruf tapi bukan dirinya yang nelepon atau Kiai Makruf. Melainkan melalui staf kiai Makruf yang menyambungkan telepon dengan dirinya.

Oleh sebab itu, SBY menyarankan pihak Ahok untuk mengklarifikasi kepada MUI terkait sikap keagamaan yang dikeluarkan MUI. SBY juga memersilahkan bertanya kepada MUI apakah sikap keagamaan itu lahir dibawah tekanan SBY.

Seperti diketahui, pada sidang kasus peniataan agama kemaren, Selasa 31/01/2017 KH Makruf Amin menjadi saksi ahli. Dalam persidangan tim kuasa hukum Ahok mencecar Kiai Makruf dengan berbagai pertanyaan termasuk adanya komunikasi yang bersangkutan dengan SBY.
Read More