F
Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta


Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

KOKOPNEWS.ID - Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan telah menyusun regulasi untuk menghentikan proyek reklamasi sesuai janjinya dalam kampanye.

“Kami sudah siapkan langkah-langkahnya. Tunggu saja nanti kalau sudah selesai diumumkan. Yang jelas komitmen kami tetap tertulis di 23 janji Anies-Sandi,” jelas Anies di Balai Kota, Selasa (17/10).

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memulai hari pertamanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (17/10). Salah satu janji yang dinilai cukup berat untuk dipenuhi adalah terkait komitmen menghentikan reklamasi.

Padahal, saat ini pemerintah pusat telah mencabut moratorium pembangunan reklamasi untuk pulau C, D dan G. Ketiga pulau tersebut diberikan sanksi karena tidak memenuhi seluruh perizinannya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono mengatakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus menepati janjinya untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya untuk pulau C, D, dan G.

“Mereka berdua tak punya pilihan lain untuk menghentikan reklamasi. Janji itu paling diingat oleh warga saat Anies-Sandi gencar berkampanye untuk menarik hati masyarakat Jakarta,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (17/10/2017).

Dia menuturkan tiga pulau yang telah dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah (Pulau C dan D) serta PT Muara Wisesa Samudra (Pulau G) telah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI yang kini dipimpin Anies Sandi.

Pemerintahan saat ini harus mencari solusi untuk menghentikan pembangunan mega proyek pantai utara Jakarta tersebut meski Menteri Koordinator Bidang Maritim telah mencabut moratorium reklamasi beberapa waktu lalu.

“Solusinya sudah dipaparkan sejak masa kampanye, yaitu memanfaatkan peruntukkan pulau untuk fasilitas publik, bukan dibangun properti bintang lima seperti yang sudah diiklankan pengembang,” katanya.

Nirwono menilai ada dampak signifikan jika Anies-Sandi mengingkari janji kampanye, yaitu dengan tiba-tiba berbalik arah melanjutkan reklamasi 17 pulau.

Pasalnya, proyek reklamasi paling menjadi sorotan dimana masyarakat benar-benar menanti langkah keduanya terhadap pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta.

“Kalau sampai mereka ingkar janji, masyarakat tak akan percaya lagi. Apapun program yang ditawarkan, warga Jakarta sudah pasti tak akan mau berpartisipasi. Hal yang sama juga berlaku untuk program perumahan rakyat yaitu DP Nol Rupiah,” jelasnya. [Gema Rakyat / bc]

Read More
AS Buka Dokumen G 30S PKI, Pengamat: Upaya Ganjal Jenderal Gatot Jadi Presiden

AS Buka Dokumen G 30S PKI, Pengamat: Upaya Ganjal Jenderal Gatot Jadi Presiden


AS Buka Dokumen G 30S PKI, Pengamat: Upaya Ganjal Jenderal Gatot Jadi Presiden

KOKOPNEWS.ID - Ada upaya Amerika Serikat (AS) menjegal Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Presiden Indonesia dengan dikeluarkannya dokumen rahasia G 30S PKI. 

Sinyalemen itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (19/10). "Selama ini yang dituduh terlibat dalam pembunuhan setelah G 30S PKI adalah TNI, khususnya Angkatan Darat (AD)," ungkap Muslim.

Menurut Muslim, AS ingin menggiring opini bahwa TNI, khususnya AD, bertanggungjawab pada peristiwa pembunuhan massal pasca G 30S PKI. Sehingga petingginya tidak layak menjadi Presiden Indonesia. 

"Pasca AS membongkar dokumen itu, media di Indonesia ikut memberitakan dan ingin menggiring opini perburuk citra TNI AD dan mencoba mengkaitkan dengan Jenderal Gatot Nurmantyo," papar Muslim. 

Muslim menegaskan, AS sudah melihat respon positif rakyat Indonesia yang mayoritas terhadap sosok Jenderal Gatot Nurmantyo. "Ada kepentingan AS tidak menghendaki Jenderal Gatot menjadi Presiden Indonesia," pungkas Muslim. 

Sebelum National Archives and Records Administration (NARA) membuka puluhan dokumen rahasia terkait Peristiwa 1965. Pada 2015, Badan Intelijen Pusat AS (CIA), lebih dulu mempublikasikan laporan agen CIA dari Jakarta tentang perihal yang sama.

Laporan yang dibuka badan telik sandi itu berisi data dan prediksi kejadian yang kemungkinan besar terjadi usai G 30S PKI. [itoday]

Read More
Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini

Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini



Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini

KOKOPNEWS.ID - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak juga menginginkan kalau proyek reklamasi akhirnya menjadi rusak. Kebijakan tersebut (reklamasi) jelas sudah ada kajian studinya, dan tidak bisa dianulir.

"Saya jadi pusing juga soal reklamasi ini. Saya tidak ingin (juga) reklamasi mau rusak. Saya punya anak-cucu. Hanya itu semua dipolitisasi," kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan di hadapan peserta Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandar Lampung, Kamis (19/10).

Luhut hadir memberikan ceramah umum bertema Pembangunan Kemaritiman untuk Mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan. Ia didampingi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Ketua Pengurus Pusat ISEI Muliaman D Hadad.

Menurut Luhut, semua pihak harus berpikir positif bagaimana sesuatu itu dapat terjadi di negara ini. "Sekarang ini, kita tidak pernah berpikir positif apa yang terjadi di negara ini," ujarnya saat menyinggung masalah reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia mengatakan proyek reklamasi yang ada di Indonesia sudah ada pada pemerintahan sebelumnya dan sudah melalui kajian studi yang komprehensif. "Kami juga tidak mau menganulir kebijakan yang sudah ditetapkan. (Ada yang bilang) terima duit. Terima duit dari mana?" katanya. [ROL]

Read More
Muslim: Pidato Anies Menyinggung Kolonial, Kalau Ada yang tak Terima Apakah Mereka Bagian dari itu

Muslim: Pidato Anies Menyinggung Kolonial, Kalau Ada yang tak Terima Apakah Mereka Bagian dari itu


Muslim: Pidato Anies Menyinggung Kolonial, Kalau Ada yang tak Terima Apakah Mereka Bagian dari itu

KOKOPNEWS.ID - Isi pidato Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan yang menyebutkan kata Pribumi ternyata berbuntut panjang. Hal ini lantaran ada pihak-pihak yang tidak terima sehingga memperkarakan Anies.

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub mengatakan tidak perlu diperpanjang soal pidato gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tidak perlu diperpanjang, kalau dicermati dalam pidato itu kan gubernur DKI Jakarta pak Anies tidak menyinggung soal etnis tertentu," ujar Muslim di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Politisi PAN ini menjelaskan dalam pidato tersebut dikatakan Anies tentang kemerdekaan dari kolonialisme, bukan menyerang etnis tertentu.

"Kolonialisme itu kan penjajah, lihat sejarah ada berapa kali penjajah (asing) menduduki Indonesia. Ada Portugis, Belanda dan Jepang, kalau ada pihak tertentu tidak terima? Maka apakah mereka bagian dari penjajah itu," sindir Muslim.

Muslim menambahkan, Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis, jadinya kalau sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) misalnya ada yang baru menjadi WNI, suaka telah diterima karena pernikahan atau memang cinta dan ingin menjadi WNI. "Ya tak perlu tersinggung, terima saja kekalahan. Dalam politik soal menang dan kalah itu biasa," tuturnya.

Sebelumnya Badan Reserse Kriminal Polri masih mempelajari laporan dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim akan melakukan proses penyelidikan dengan mengundang saksi dan ahli untuk mempelajari dugaan pidana tersebut.

"Kami pelajari dulu, nanti pelajari dulu. Nanti, kami undang ahli-ahli, kalau dalam bahasa hukumnya penyelidikan begitu," ujar Martinus kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/10/2017). [Harian Terbit]

Read More
Soal Dokumen G30SPKI, Menhan: Itu Amerika, Jangankan Orang Biasa, Presidennya Saja Dibunuh!

Soal Dokumen G30SPKI, Menhan: Itu Amerika, Jangankan Orang Biasa, Presidennya Saja Dibunuh!


Soal Dokumen G30SPKI, Menhan: Itu Amerika, Jangankan Orang Biasa, Presidennya Saja Dibunuh!

KOKOPNEWS.ID - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terlihat berang saat dikonfirmasi soal keberadaan dokumen tentang pembunuhan massal pada Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30SPKI.

Dokumen tersebut berupa kabel diplomatik Amerika Serikat yang berasal dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Dalam dokumen itu, TNI AD disebut sebagai motor dari pembunuhan massal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kampanye-kampanyenya yang didukung oleh Pemerintah AS melalui operasi senyap. 

"Amerika itu, dimana dia gak ikut? Semua perang-perang di timur tengah, pasti dia ikut semua," kata Ryamizard usai diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10).

"Jadi gini, Amerika itu jangankan orang biasa, Presiden-nya saja dibunuh, ya jadi hati-hati ajalah," tambah mantan KASAD itu.

Ryamizard menegaskan dokumen tersebut akan dicek kebenarannya terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah kata dia baru akan mempertimbangkan untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa kelam itu. Sehingga kata Ryamizard, akan ditemukan siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. 

"Pastinya saya akan cek dulu, gak usah pake kesana (Amerika) bisa panggil dubesnya jelaskan bagaimana sebenarnya, jadi gak kita diemin begitu aja," tegas Ryamizard.

Sebagaimana diberitakan, dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968 kembali dibuka. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.

Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberi tahu soal kemungkinan itu."

Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, "Jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil."

Disebutkan, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya dari negara-negara Barat. Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 yang menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September.

Soekarno menolak membaca dan malah memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan jengkel.[rmol]

Read More
Ahmad Baidhowi: Mereka akan Pakai Segala Cara Jatuhkan Gubernur DKI

Ahmad Baidhowi: Mereka akan Pakai Segala Cara Jatuhkan Gubernur DKI


Ahmad Baidhowi: Mereka akan Pakai Segala Cara Jatuhkan Gubernur DKI

KOKOPNEWS.ID - Anies Baswedan yang menjabat Gubernur DKI Jakarta bisa bernasib seperti Anas Urbaningrum yang masuk penjara karena saat ini mantan Rektor Universitas Paramadina itu menghadapi kekuatan besar.

“Anies dan Anas sama-sama HMI dan keduanya memiliki karir cepat, menghadapi kekuatan besar. Dan saat ini Anies sudah dilaporkan polisi karena pidato ‘pribumi’,” kata pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suarnasional, Rabu (18/10).

Kata Baidhowi, Anies sedang menghadapi kekuatan pengusaha reklamasi yang bisa mengendalikan kekuasaan di Indonesia.

“Kalau reklamasi dihentikan mengakibatkan pengembang rugi ratusan miliar bahkan mungkin mencapai triliun. Untuk menghadapi ini, pengembang akan menggunakan berbagai cara menjatuhkan Anies,” papar Baidhowi.

Baidhowi mengatakan, Anies bisa jatuh dengan rekayasa adanya korupsi dengan permainan yang sangat halus. “Bisa juga rekayasa amoral sehingga Anies jatuh di tengah jalan. Semua bisa terjadi karena Anies bersikeras menghentikan reklamasi,” jelas Baidhowi. [emc]

Read More
Tiga Tahun Jokowi, Amnesty Beri Rapor Merah

Tiga Tahun Jokowi, Amnesty Beri Rapor Merah


Tiga Tahun Jokowi, Amnesty Beri Rapor Merah

KOKOPNEWS.ID - Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengatakan, tidak ada yang signifikan terkait penangan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Padahal dalam kampanye 2014, keduanya berjanji untuk menyelesaikan kasus HAM dan memasukannya dalam Nawacita.

"Tiga tahun pemerintah Jokowi-JK dalam penanganan kasus HAM rapor merah," kata, Usman dalam diskusi dengan tema Evaluasi Kinerja HAM 3 Tahun Pemerintahan Jokowi di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.

Secara umum Amnesty International selama tiga tahun terakhir ini terus mendapatkan laporan-laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran HAM di berbagai daerah Indonesia. Pelanggaran HAM itu mencakup pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama dan berkumpul secara damai.

"Pelanggaran serius HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan tanpa adanya akuntabilitas penuh. Tidak bergerak majunya penuntasan kasus-kasus HAM serius masa lalu dan sebagainya," ujar Usman.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki kerangka hukum domestik dalam konstitusi dan legislasi lainnya yang kuat. Dalam Nawacita Jokowi-JK juga menyatakan bahwa ruang partisipasi dan kontrol publik seharusnya tetap dibuka, sehingga lembaga pemerintahan menjadi semakin akuntabel.

"Sayangnya, Amnesty International terus mendapat laporan kasus HAM terkait isu ini. Dimana penggunaan pasal-pasal pemidanaan represif seperti pidana makar, penodaan agama dan pencemaran nama baik terus terjadi di pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.

Isu yang menonjol dan terus digunakannya Pasal 156 dan 156 a KUHP mengenai penodaan agama dan undang-undang ITE yang banyak memakan korban dan menjadi polemik. Pemidanaan penodaan agama meroket di era SBY, namun tidak ada tanda akan menurun di era Jokowi-JK.

"Contohnya kasus pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau Ahok. Ahok merupakan figur pejabat tinggi pertama yang menjadi korban pasal penodaan agama yang represif," ungkapnya.

Tak hanya itu dalam kasus penodaan agama, Amnesty International setidaknya mencatat 16 orang yang sudah divonis bersalah selama pemerintahan Jokowi-JK.

Mesti memberi rapor merah dalam penangan HAM, Amnesty Internasional tetap melihat sisi positif pada pemberian grasi pada para petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka umumnya dipidana dengan Pasal 106-110 KUHP. "Sayang kebijakan positif ini terhenti karena tidak mendapat dukungan dari DPR RI," ucapnya.

Langkah positif lain adalah pernyataan Presiden Jokowi untuk membuka akses masuk ke Papua bagi para jurnalis asing. "Sayangnya implementasi masih terhambat oleh peraturan-peraturan di tingkat teknis, sehingga akses ini belum penuh dinikmati jurnalis asing." (Viva)

Read More
"Yang Terusik dengan Pidato Anies Patut Dipertanyakan Nasionalismenya"

"Yang Terusik dengan Pidato Anies Patut Dipertanyakan Nasionalismenya"


"Yang Terusik dengan Pidato Anies Patut Dipertanyakan Nasionalismenya"

KOKOPNEWS.ID - Pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin menegaskan, tidak ada yang salah terkait dengan isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Senin (16/10/2017).

Menurutnya, pidato Anies subtansinya untuk menggelorakan nasionalisme dengan konteks pribumi adalah pemain utama menentang kolonialisme.

“Oleh karena itu yang terusik dengan isi pidato Anies patut dipertanyakan nasionalismenya," kata Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (18/10/2017).

Aminudin juga meminta agar Pemerintahan Jokowi untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang larangan penyebutan kata Pribumi. Alasannya inpres tersebut bertengan dengan Konvensi PBB atau Internasional. Karena PBB sejak tahun 1994, menetapkan hari internasional bagi rakyat pribumi di seluruh dunia yang dirayakan setiap pada tanggal 9 Agustus. Pada tanggal tersebut kaum pribumi di seluruh dunia merayakannya, sekaligus mendiskusikan kondisinya.

PBB juga sudah pula menetapkan hak asasi bagi kaum pribumi di seluruh dunia: United Nations Declaration of the Rights of Indigeneous People. Dalam artikel 3, hak itu berbunyi: hak kaum pribumi untuk mengejar kepentingan ekonomi, sosial dan kultural. Pencabutan Inpres Nomor 26 tahun 1998 juga agar tidak orang lain lagi yang menjadi korban ketika menyebut kata pribumi.

"Jadi Inpres Nomor 26 Tahun 1998 mutlak harus dicabut karena selain rasis, memojokkan kaum pribumi juga bertengan dengan Declaration of Human Right PBB," paparnya.

Pilpres 2019

Sementara itu Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengakui pidato Anies soal pribumi memiliki dampak yang sangat besar. Terbukti di masyarakat terjadi pembelahan penyikapan, ada yang setuju namun tidak sedikit yang menyayangkan. Tidak heran kata pribumi telah melunturkan semangat rekonsiliasi yang sempat ditawarkan Anies di sesi awal pidato. Sehingga tawaran rekonsiliasi menjadi basi dan tergantikan oleh ketegangan antar kedua kubu.

"Bila melihat sosok Anies, maka dapat disimpulkan pidato tersebut sudah dipersiapkan dengan matang," ujarnya.

Sya'roni menilai, aada target besar yang ingin dicapai atas pidato yang disampaikan Anies. Diduga target tesebut berkaitan dengan peluang kekuasaan yang lebih tinggi. Dugaan tersebut sejalan dengan sejumlah hasil survei yang belakangan dilansir, dimana sebutkan elektabilitas Jokowi dan Prabowo mengalami penurunan. Survei Median misalnya, menyebutkan 63,8 persen menyatakan publik ingin figur baru selain Jokowi dan Prabowo.

"Maka di situlah ada peluang untuk meraih dukungan elektoral 63,8 persen tersebut. Untuk meraihnya, harus ditempuh dengan langkah politik," paparnya.

Kesempatan sambutan sebagai gubernur yang mendapatkan publikasi yang sangat luas, sambung Sya'roni, dijadikan Anies sebagai instrumen untuk melakukan penjajakan politik. Meskipun, mendapatkan kritik keras dari kubu lawan, namun Anies telah menancapkan visi besarnya tepat di relung sanubari terdalam mayoritas rakyat Indonesia. Selanjutnya, tinggal dipoles sedikit lagi, maka Anies sudah layak bertarung di Pilpres 2019.

"Niat itu (bertarung di Pilpres 2019) ada, tapi untuk memastikan peluangnya masih melihat dinamika politik ke depan. Namun pidato tersebut secara implisit menggambarkan optimisme Anies meraih dukungan publik yang sangat besar. Bila dikonfersikan dalam persentase bisa 70 : 30," tegasnya. [Harian Terbit]

Read More
Awas! Nasib Anies Baswedan Bisa Seperti Anas Urbaningrum, Ini Skenarionya?

Awas! Nasib Anies Baswedan Bisa Seperti Anas Urbaningrum, Ini Skenarionya?


Awas! Nasib Anies Baswedan Bisa Seperti Anas Urbaningrum, Ini Skenarionya?

KOKOPNEWS.ID - Gubernur DKI Anies Baswedan akan menghadapi “kekuatan besar” yang bisa saja mendorong mantan rektor Universitas Paramadina ini bernasib seperti Anas Urbaningrum.

Peringatan tersebut disampaikan pengamat politik Ahmad Baidhowi (18/10). "Anies dan Anas sama-sama memiliki karir cepat, menghadapi kekuatan besar. Dan saat ini Anies sudah dilaporkan polisi karena pidato 'pribumi'," ungkap Ahmad Baidhowi.

Menurut Baidhowi, saat ini Anies sedang menghadapi “kekuatan besar” yang berdiri di belakang konglomerat proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kekuatan besar ini bisa saja mengendalikan kekuasaan di Indonesia.

"Kalau reklamasi dihentikan, pengembang rugi ratusan miliar, bahkan mungkin mencapai triliun. Untuk menghadapi ini, pengembang akan menggunakan berbagai cara menjatuhkan Anies," papar Baidhowi. 

Baidhowi mengingatkan, Anies bisa jatuh dengan rekayasa adanya korupsi dengan permainan yang sangat halus. "Bisa juga rekayasa skandal moral, sehingga Anies jatuh di tengah jalan. Semua bisa terjadi karena Anies bersikeras menghentikan reklamasi," jelas Baidhowi. 

Setelah Anies jatuh, lanjut Baidhowi, Sandiaga Uno yang akan berkuasa. "Masalahnya Sandiaga itu dikenal lunak. Ada kemungkinan reklamasi akan berlanjut. Apalagi latar belakang Sandiaga yang pengusaha, tentu ada skenario pendekatan ala pengusaha dari pengembang," pungkas Baidhowi. 

Sebelumnya, wartawan senior Hersubeno Arief dalam tulisan bertajuk “Skenario Menjatuhkan Anies-Sandi di Tengah Jalan”, membeberkan sejumlah skenario menjatuhkan Anies-Sandi di tengah masa jabatan.

Menurut Hersubeno, setidaknya ada empat skenario atau cara yang bisa dilakukan. Pertama,  menjegal berbagai program Anies-Sandi  melalui pemerintah pusat. Kedua, melalui internal Pemprov. Ketiga, melalui proses politik di DPRD. Keempat melalui jalur hukum. [itoday]

Read More
5 Warna Lipstik Terbaik yang Wajib Dimiliki Setiap Wanita

5 Warna Lipstik Terbaik yang Wajib Dimiliki Setiap Wanita


5 Warna Lipstik Terbaik yang Wajib Dimiliki Seluruh Wanita

KOKOPNEWS.ID - Kebanyakan wanita merasa bersalah ketika memiliki koleksi lipstik yang terlalu banyak. Beragam koleksi warna lipstik yang sudah dimiliki bahkan belum tentu berguna atau cocok untuk diaplikasikan.

Tren warna makeup yang terbus berubah, membuat beragam warna lipstik dari merek yang berbeda pun hadir di pasaran. Tetapi jika Anda perhatikan, ada beberapa warna lipstik yang kerap hadir dan terulang kembali setiap tahun.

Jika Anda tetap ingin mengikuti tren makeup terbaru, tanpa menghabiskan terlalu banyak uang untuk belanja lipstik beragam warna, pilih 5 warna lipstik terbaik yang harus Anda miliki.

Seperti dikutip dari Magforwoman, Senin (26/9/2016), berikut 5 warna lipstik yang tak lekang waktu dan wajib dimiliki.

1. Merah

Lipstik merah penting untuk melengkapi perlengkapan makeup Anda. Lipstik merah adalah pilihan terbaik untuk riasan pesta dan membuat wajah terlihat berkarakter dan dramatis.

Anda tidak perlu memiliki semua varian warna merah. Pilihlah warna yang paling sesuai dengan warna kulit Anda. Jika Anda ingin membuatnya lebih seksi, tambahkan lipgloss.

2. Nude

Lipstik berwarna nude sangat penting untuk tampilan kasual. Warna ini juga aman untuk dipadankan dengan busana kerja. Pastikan Anda tidak memilih warna nude yang terlalu muda, karena dapat membuat wajah terlihat pucat.

3. Merah Muda

Pilih warna merah muda, yang cocok dengan sebagian besar koleksi busana Anda. Selain itu warna ini juga dapat dicampur dengan lipstik merah untuk efek mencerahkan, atau dicampur dengan lipstik nude untuk kesan natural.

4. Cokelat

Ketika lipstik nude membosankan, dan lipstik merah terlalu tebal, lipstik warna cokelat bisa menjadi pilihan terbaik untuk dipadukan dengan busana kasual dan busana kerja.

Faktanya warna cokelat tua juga menarik, dipadankan dengan pakaian pesta. PJika Anda menginginkan tampilan yang lebih ringan, pulaskan tipis secara perlahan pada bibir.

5. Ungu

Lipstik merah muda selalu sukses menampilkan kesan girly, namun tidak selalu cocok dikenakan dengan semua gaya busana. Jangan khawatir, lipstik berwarna ungu menjadi pilihan.

Idealnya pilih warna ungu muda, jika Anda telah memiliki lipstik berwarna merah muda tua. Kemudian, pilih warna ungu tua jika Anda memiliki warna merah muda.

Cobalah untuk memadukannya dengan varian warna lipstik yang Anda miliki sehingga dapat digunakan dalam berbagai kesempatan dan semua jenis pakaian. [Liputan6]

Read More
Gemura akan Laporkan Balik Pelapor Anies Baswedan

Gemura akan Laporkan Balik Pelapor Anies Baswedan


Gemura akan Laporkan Balik Pelapor Anies Baswedan

KOKOPNEWS.ID - Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) menyayangkan tindakan pihak tertentu yang melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kata pribumi saat pidato pelantikan.

"Cerdas sedikit kalau menafsirkan suatu istilah. Jelas sekali di situ Anies mengambil konteks saat penjajahan kolonial Belanda. Jangan diambil sepotong-sepotong kalimatnya lalu dipelintir sesuai kepentingan politik untuk menjatuhkan pihak lain. Mari bernegara dengan sehat, tidak dengan cara dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor polisi," ujar Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP Gemura Erni Bajo, Selasa (17/10).

Dia menambahkan, pihaknya sedang berkonsolidasi dan mempertimbangkan melaporkan balik pihak-pihak yang melaporkan Anies dengan dugaan pencemaran nama baik.

Erni mengatakan, Gemura mengajak para pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat untuk move on.

"Mari kembali merajut persatuan setelah sedikit terbelah saat pilgub lalu. Pilkada telah usai dan kini saatnya membangun Jakarta bersama-sama," kata Erni.

Meski begitu, sambung Erni, Gemura juga akan selalu siap menghadapi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pilkada ini.

"Menurut saya, istilah pribumi adalah kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan pernyataan jangan menjadi budak di negeri sendiri. Itu jadi sebentuk motivasi untuk kita," kata Erni.

"Dalam konteks kekinian, pribumi adalah rakyat yang tertindas oleh sekelompok orang yang berkuasa yang sewenang-wenang, warga yang termarginalkan oleh kepentingan pemodal besar, dan rakyat yang miskin karena tak ada pemberdayaan," imbuh Erni.

Menurut dia, kini saatnya masyarakat pribumi dalam konteks kekinian ini untuk bangkit kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Erni menambahkan, warga Jakarta harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota, diberi ruang seluas-luasnya, dan menjadi subjek dari pembangunan.

"Saatnya kini behenti merasa paling Pancasilais tapi tak mengerti makna sesungguhnya Pancasila, merasa paling jago menjaga kebinekaan tapi lupa merawat persatuan," tegas Erni. [jpc]

Read More
Kombes Argo: Polda Metro tidak Bisa Tutup Alexis

Kombes Argo: Polda Metro tidak Bisa Tutup Alexis


Kombes Argo: Polda Metro tidak Bisa Tutup Alexis

KOKOPNEWS.ID - Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi warga Jakarta Utara menuntut Alexis ditutup. Namun, Polda tidak bisa memenuhi tuntutan Forum Masyarakat Jakarta Utara yang meminta Alexis ditutup.

"Alexis yang mengijinkan siapa? Pemda toh," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (17/10).

Argo mengatakan, polisi tidak berhak menutup atau memberi ijin sebuah badan usaha di seluruh Pemrov. 

Karena terkait hal itu, Argo mengatakan Pemprov DKI Jakarta yang berwenang menentukan apakah sebuah badan usahamelanggar atau tidak dalam sebuah praktek usaha.

"Masalah kepolisian mengamankan berkaitan keamanan polisi wajib memberikan," ujarnya.

Sebelumnya Forum Masyarakat Jakarta Utara telah meminta ijin untuk melakukan aksi menuntut penutupan hotel Alexis pada Kamis (19/10). Forum tersebut menilai jika Alexis jadi sarang kemaksiatan di DKI Jakarta. [rol]

Read More
Ini Video Detik-detik Reporter TV One Diburu Saat Mendekati Kawasan Reklamasi

Ini Video Detik-detik Reporter TV One Diburu Saat Mendekati Kawasan Reklamasi


Ini Video Detik-detik Reporter TV One Diburu Saat Mendekati Kawasan Reklamasi

KOKOPNEWS.ID - Pemimpin Redaksi tvOne, Karni Ilyas, mengadukan insiden seorang reporternya bersama tim peliputan diusir ketika berusaha mereportase perkembangan reklamasi Teluk Jakarta.

Dia melaporkan itu kepada Bestari Barus, seorang anggota DPRD DKI Jakarta, ketika dihadirkan sebagai narasumber dalam forum Indonesia Lawyers Club bertajuk Proyek Pulau Reklamasi, Tak Terbendung? pada Selasa malam, 17 Oktober 2017.

Si reporter bersama tim, kata Karni, memang ditugasi mereportase reklamasi Teluk Jakarta setelah pemerintah pusat mencabut moratorium reklamasi. Orang yang mengusir ialah petugas keamanan perusahaan yang mengelola proyek reklamasi.

"Wartawan saya, perempuan, sampai diburu dengan speedboat dan ada sirine. Dilarang mendekat ke kawasan reklamasi," katanya kepada Bestari.

Karni tak habis pikir alasan wartawannya diusir dari kawasan proyek reklamasi itu. Padahal kawasan itu ialah Teluk Jakarta yang semestinya siapa saja bebas melintasinya.

"Mendekat ke pulau Singapura pun enggak masalah, asal lewat Imigrasi. Ini cuma lewat, udah tidak boleh," katanya.

Berikut video detik-detik saat Reporter Tv One diburu dengan speedboat oleh pihak yang mengaku sebagai petugas keamanan dari Pantai Indah Kapuk yang ditayangkan saat acara ILC TV One:



Read More
Ditolak Polda, 'Banteng Muda' Jakarta Laporkan Pidato Anies Soal Pribumi ke Bareskrim

Ditolak Polda, 'Banteng Muda' Jakarta Laporkan Pidato Anies Soal Pribumi ke Bareskrim


Ditolak Polda, 'Banteng Muda' Jakarta Laporkan Pidato Anies Soal Pribumi ke Bareskrim

KOKOPNEWS.ID - Banteng Muda Indonesia (BMI) melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut kata 'pribumi' dalam pidatonya usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/10) kemarin.

Namun demikian, Ketua Bidang Hukum dan HAM BMI DKI Jakarta Pahala Sirait mengungkapkan laporan yang dilayangkan pihaknya belum diterima oleh Polda Metro Jaya (PMJ). Setelah berkonsultasi di gedung SPKT PMJ, pengurus BMI Jakarta itu disarankan membuat laporan ke Bareskrim Polri.

"Ini masalah wilayah, karena yang kita laporkan seorang Gubernur, jadi saran dari Polda Metro Jaya kita disuruh membuat laporan di Mabes Polri," kata Pahala di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Pahala, setelah ini pihaknya akan melengkapi berkas tersebut sebelum melaporkan ke Bareskrim Polri sebagaimana arahan pihak Polda Metro Jaya.

"Jadi kita perlu melaporkan dan meluruskan sesuai UU 40 tahun 2008. Dan tidak sesuai dengan impres nomor 26 tahun 1998 di mana ada penghentian kan penggunaan kata pribumi dan nonpribumi dalam berbagai kegiatan, kebijakan dan penyelenggaran pemerintahan," tutur Pahala.

Dia mengungkapkan agar pidato Anies itu tidak menjadi bola liar, sehingga harus diproses secara hukum.

"Ini hanya masalah yuridiksi saja karena, kewenangan ini lebih tepat (berdasarkan) saran dari beliau-beliau di Polda Metro Jaya di Mabes Polri," demikian Pahala. [rmol]

Read More
Polda Kumpulkan Ulama dan Habaib, Ada Apa?

Polda Kumpulkan Ulama dan Habaib, Ada Apa?


Polda Kumpulkan Ulama dan Habaib, Ada Apa?

KOKOPNEWS.ID - Polda Metro Jaya mengumpulkan ulama dan habaib se DKI Jakarta. dalam acara giat zikir bersama bakda zuhur pukul 14.00 zikir dan doa akan dipimpin langsung Habib Umar bin Fafiz dari Tarim Hadhramaut, Yaman.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda internal Polda Metro dalam mempersatukan ulama dan polisi. "Kita udah persiapan kegiatan zikir. Intinya kita ada silaturahim polisi dan ulama-ulama. Apalagi mayoritas polisi juga Muslim," kata Argo saat ditemui Republika.co.id di kantornya, Selasa (17/10).

Argo berharap, melalui zikir bersama yang dipimpin langsung oleh pengasuh pesantren Daarul Musthofa Tarim Hadhramaut ini kehidupan bangsa dan negara Indonesia dapat aman dan sentosa. "Zikir dan doa ini digelar biar negara kita ini diberi berkah, keselamatan oleh Allah SWT dan agar tidak terjadi apa-apa," katanya.

Dikatakan Argo, agenda zikir bersama ini memang terbilang spontan karena memanfaatkan momentum Habib Umar yang dijuluki wali qutb afdal atau waliyullah yang hanya ada seribu tahun sekali muncul kewaliannya ini berada di Indonesia. Untuk itu, dia berharap, semua personel Polda Metro Jaya dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT bersama guru mulia habib Umar bin Hafidz. [ROL]

Read More
Prabowo: Target 2019 Memenangkan Mandat Rakyat

Prabowo: Target 2019 Memenangkan Mandat Rakyat


Prabowo: Target 2019 Memenangkan Mandat Rakyat

KOKOPNEWS.ID - Partai Gerindra tampaknya benar-benar akan kembali mencalonkan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

Hal itu terbaca jelas saat pendaftaran Gerindra sebagai salah satu parpol peserta Pemilu 2019 di KPU RI, Jakarta, Sabtu (14/10).

Setengah jam sebelum kedatangan Prabowo di kantor KPU, ratusan kader dan simpatisan Gerindra antusias meneriakan yel-yel "Prabowo Presiden, Gerindra Menang".

Dan sebanyak 38 kotak plastik kontainer yang berisi berkas pendaftaran yang diserahkan ke KPU, semua bertuliskan "Prabowo Presiden, Gerindra Menang".

Selanjutnya, statement dari Prabowo sendiri saat konferensi pers setelah melakukan pendaftaran. Saat ditanya apakah target dari partai yang dipimpinnya di Pemilu 2018, mantan Danjen Kopassus itu tegas menjawab ingin mendapatkan mandat dari rakyat.

"Targetnya adalah memenangkan mandat dari rakyat," tegas Prabowo.

Namun dipertegas soal keyakinannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres, Prabowo hanya tertawa.

Pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa hanya kalah sidikit dibanding pesaingnya yang saat ini menjabat presiden dan wapres, Jokowi-JK. Pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 53,13 persen sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara 46,84 persen. [rmol]

Read More
Akibat Panik, Jokowi Salah Reaksi Kepada TNI

Akibat Panik, Jokowi Salah Reaksi Kepada TNI


Akibat Panik, Jokowi Salah Reaksi Kepada TNI

KOKOPNEWS.ID - Saya menemukan satu keanehan pada statment Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menegaskan bahwa dirinya adalah Panglima Tertinggi TNI. “Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, saya ingin perintahkan kepada bapak, ibu, saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara tempo hari.

Dalam analisa saya, kalimat itu cukup itu menjelaskan bahwa Jokowi sedang cemas. Ketidakcakapan Jokowi mengendalikan kepemimpinan nasional, telah memicu banyak kecemasan dalam pemerintahannya. Termasuk kecemasannya terhadap pembangkangan militer.

Sebagai orang yang sedikit banyak mempelajari ilmu kepemimpinan, saya bisa katakan bahwa ada degradasi mental dalam diri Jokowi. Yang kemudian itu menjelaskan tentang situasi kabinet dalam pemerintahannya. Kepercayaan diri Jokowi dalam memimpin republik ini, jelas terlihat mulai memudar. Dan ini berbahaya bagi situasi politik, ekonomi dan keamanan negara kita.

Jokowi terkesan cemas dikudeta oleh militer. Padahal, hantu kudeta militer itu justru muncul dari internal kabinet dan dari dirinya sendiri. Namun malangnya, kecemasan itu terus menerus diproduksi dan diutarakan kepada publik, tak lain bertujuan untuk menarik simpati publik dan mengkandangkan militer. Jokowi dan kabinetnya tampak benar-benar ketakutan dengan gerakan yang mungkin muncul dari militer. Padahal sekali lagi, itu hanyalah hantu yang mereka ciptakan sendiri.

Belajar dari pengalaman sejarah, kudeta militer diberbagai negara di dunia, biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan politik sipil, kurang demokratis, dan tidak mampu mengendalikan situasi ekonomi. Ketiga hal tersebut memang sering memicu pembangkangan militer diberbagai negara.

Melihat fakta sejarah itu, lalu kita korelasikan dengan pernyataan Jokowi diatas, tentu menjadi semakin jelas bahwa ketiga hal tersebut berarti tidak selesai oleh pemerintah.

Pertama, kabinet Jokowi tidak cakap dalam mengendalikan situasi politik nasional, gelombang protes terus muncul dari rakyat, baik itu protes melalui demonstrasi terbuka dan protes di sosial media.

Kedua, Mereka tidak cakap dalam menerapkan konsep demokrasi di Indonesia. Penangkapan demi penangkapan kepada para kritikus massif terjadi. Penegakan hukum yang adil terasa tidak dijalankan dengan baik.

Dan ketiga, kabinet Jokowi tidak mampu mengendalikan situasi ekonomi nasional. Hutang terus membesar, lapangan kerja semakin sempit (ditandai dengan tutupnya beberapa gerai usaha seperti seven eleven, matahari dan Ramayana).

Karena ketiga hal tersebut tidak mampu dikendalikan oleh kabinet Jokowi, praktis mempengaruhi hubungan antara sipil dan Pemerintah. Biasanya, situasi seperti inilah yang menyebabkan munculnya gerakan pembangkangan dari militer. Fakta itulah yang kemudian menimbulkan kecemasan dalam diri Jokowi dan juga dalam internal kabinet. Maka tak heran, bila kemudian Jokowi membuat pernyataan seperti tersebut diatas.

Walaupun sebenarnya, saya juga tidak begitu yakin militer kita bakal melakukan pembangkangan. Mengingat rekam jejak militer kita tidak pernah melakukan pembangkangan kepada pemerintah hasil proses demokrasi. Adapun pernyataan-pernyataan jenderal Gatot Nurmantyo yang sering dipersepsikan sebagai bentuk manuver kepada Pemerintah, itu hanya sebagai bentuk dari akumulasi dari keresahan yang tengah dirasakan rakyat dan juga kecemasan yang tumbuh dalam diri pemerintah sendiri, akibat ketidakmampuannya dalam soal pengendalian-pengendalian tadi.

Maka sebenarnya, hari ini kita dihadapkan dengan realitas kepemimpinan yang lemah. Kepemimpian yang tidak percaya diri. Kepemimpinan yang penuh dengan kecemasan karena telah sadar melakukan banyak kekeliruan. Atau lebih tepatnya, kita sedang dihadapkan dengan kepemimpinan tanpa visi. Alhasil, kegaduhan demi kegaduhan pun terpaksa harus kita telan setiap hari.

Oenulis Setiyono [Aktual

Read More
Rizal Ramli: Kejam, Biaya Bayar Listrik di Negeri Ini Lebih Mahal dari Biaya Makan

Rizal Ramli: Kejam, Biaya Bayar Listrik di Negeri Ini Lebih Mahal dari Biaya Makan


Rizal Ramli: Kejam, Biaya Bayar Listrik di Negeri Ini Lebih Mahal dari Biaya Makan

KOKOPNEWS.ID - Menteri Koordinator Perekonomian di era Gus Dur dan ekonom senior Rizal Ramli sejak duduk di pemerintahan Joko Widodo sangat getol menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 900 volt ampere. Dia pun menyarankan skema jitu untuk mendulang keuangan PLN, tanpa harus menaikkan TDL.

Namun sayangnya, selepas dia dilengserkan dari Kabinet Jokowi, TDL 900 VA dinaikkan di awal tahun ini. Proposal yang dulu diajukan para menteri Jokowi dan Rizal menolaknya, kembali diajukan dan akhirnya ‘di-acc’ Jokowi.

“Waktu saya di kabinet (Jokowi) saya ngotot untuk menolak TDL naik. Tapi mereka (menteri ekonomi Jokowi) mengusulkan untuk mencabut subsidi. Dalihnya, banyak yang dapat subsidi ini ternyata bukan orang miskin. Karena tidak terdaftar di daftar orang miskin. Kalau begitu, itu daftarnya yang ngaco. Bukan listrik malah naik,” kritik Rizal di Jakarta, ditulis Minggu (8/10).

Apalagi, bagi dia, penerima listrik 450 VA itu sudah pasti miskin, sedang yang 900 VA itu ‘near poor’ atau nyaris miskin. Jadi kebijakan menaikkan tarif dasar listrik itu sangat salah.

“Saya mohon maaf. Saya tidak setuju pemerintah mau menaikkan listrik 450 VA dan 900 VA. Kenapa? Kalau rakyat gunakan 450 VA. Itu sudah pasti miskin. Itu hanya tiga titik lampu, kulkas kecil kalau ada. Dan kalau mau nyetrika harus nyabut yang lain dulu, masa itu disebut orang kaya,” tandas RR, panggilan akrabnya.

Sementara, kata dia, untuk kapasitas 900 VA itu kategorinya nyaris miskin. Dan begitu ada harga naik, itu langsung jatuh miskin. Memang ada tiga persenan orang yang pengguna listrik ini punya rumah kos-kosan. Akan tetapi hal itu tak signifikan.

Jadi kelompok yang near poor yang kebanyakan kelas menengah itu sangat dipusingkan dengan kenaikan TDL 900 VA ini. Karena mereka harus bayar rumah kontrakan sekitar Rp1 juta. Tadinya yang harus bayar listrik Rp300 ribu naik menjadi Rp900 ribu. Dan sisa dari penghasilan mereka itu tinggal Rp1,1 juta untuk transport dan makan.

“Artinya, mereka makan dan keluarganya bisa dengan mie saja. Mana ada negara di dunia ini dimana biaya listrik lebih tinggi dari ongkos makan. Kejam itu,” semprot RR.

Sementara kalau pun lakukan kebijakan kenaikan TDL, BUMN listrik itu cuma akan dapat tambahan Rp20 triliun. Tapi konsekeunsinya menambah orang miskin baru.

“Tapi ada kebijakan lain seperti efisiensi PLN dan nego ulang dengan pihak yang terkait dengan PLN itu bisa mencapai dana tambahan Rp65 triliun,” katanya. [aktual]

Read More
Din Syamsudin: Gatot Nurmantyo Tidak Takut pada Siapapun Kecuali Tuhan

Din Syamsudin: Gatot Nurmantyo Tidak Takut pada Siapapun Kecuali Tuhan


Din Syamsudin: Gatot Nurmantyo Tidak Takut pada Siapapun Kecuali Tuhan

KOKOPNEWS.ID - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengharapkan penerus tongkat komando Panglima TNI tetap merangkul umat Islam seperti yang dilakukan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Hubungan umat dengan TNI harus erat, tidak boleh ada yang memisahkan. Tapi ini tergantung Panglima TNI-nya. Kalau tak seperti Pak Gatot, umat Islam akan dilupakan lagi," katanya katanya dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah: Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Jumat (6/10/2017) malam.

Gatot akan purnatugas pada 13 Maret 2018 ketika usianya tepat 58 tahun. Calon pengganti pria asal Tegal itu kemungkinan besar adalah satu dari tiga kepala staf saat ini.

Din sependapat dengan gagasan perang proksi yang kerap dilontarkan Gatot dalam sejumlah kesempatan. TNI, kata dia, harus menjaga kedaulatan Indonesia karena negara lain mengincar kekayaan alam negeri ini.

"Saya lihat Pak Gatot ini sosok yang tak takut pada siapapun, kecuali Tuhan," ujarnya.

Saat ini, menurut Din, umat Islam membutuhkan sosok yang dapat membela kepentingan mereka. Sayangnya, dia melihat tokoh-tokoh yang diharapkan dapat bersuara justru memilih untuk diam.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini melihat posisi umat Islam dalam bidang kehidupan belum proporsional. "Jangan sampai umat Islam tak mendapatkan tempat yang sewajarnya."

Sementara itu, Jenderal Gatot juga memuji peranan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan, perumusan Pancasila, dan pendirian TNI. Menurutnya, jiwa patriotisme itu berasal dari semangat jihad untuk membela bangsa dan Tanah Air.

Dia pun mengajak umat Islam sebagai kelompok mayoritas untuk melindungi umat minoritas. Dengan perannya itu, Gatot mengatakan Indonesia dapat terhnidar dari skenario pecah-belah yang diharapkan bangsa lain.

"Banyak celah untuk merusak bangsa, tetapi selama umat Islam bersatu tidak akan," ucap mantan Panglima Kostrad ini. [kabar24]


Read More
Ini Alasan Panglima TNI Dekat dengan Umat Islam

Ini Alasan Panglima TNI Dekat dengan Umat Islam


Ini Alasan Panglima TNI Dekat dengan Umat Islam

KOKOPNEWS.ID - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo merasa heran karena kerap mendapatkan pertanyaan ihwal kedekatannya dengan kelompok umat Islam.

"Sejarah TNI memang begitu. Tentara asal-usulnya dari umat Islam," katanya dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah: Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Jumat (6/10/2017) malam.

Gatot bercerita asal usul TNI berasal dari tiga kesatuan militer yang didirikan oleh kaum santri pada 1943 yakni Divisi Mujahiddin, Hizbullah, dan Sabilillah. Setelah kemerdekaan, laskar-laskar ini melebur bersama elemen lain mendirikan Badan Keamanan Rakyat, sebagai cikal bakal TNI.

Menurut Gatot, perjuangan mereka semakin kuat setelah keluarnya fatwa jihad dari kiai. Elan 'Merdeka atau Mati' ini terlihat ketika berlangsung Perang 10 Nopember 1945 di Surabaya yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Di sisi lain, mantan Panglima Kodam Brawijaya ini mengatakan pemimpin pertama TNI Jenderal Soedirman juga bekas Komandan Hizbul Wathon dan guru Muhammadiyah. Setelah kemerdekaan, sebagian bekas pejuang itu melanjutkan karir kemiliteran, sisanya kembali menjadi orang sipil.

"TNI sadar betul tak bisa dipisahkan TNI dan umat Islam," ujarnya.

Gatot pun mengingatkan umat Islam untuk menjaga Pancasila sebagai konsensus dalam berbangsa dan bernegara. Pasalnya, ideologi tersebut juga dirumuskan oleh para kiai yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Umat Islam, kata Gatot, menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa guna melindungi umat agama lain di Tanah Air. Dia meminta jangan ada upaya-upaya untuk mengganti dasar negara dengan ideologi lain.

"Saya katakan bahwa Pancasila itu hadiah umat Islam kepada Indonesia," tuturnya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Salim Said juga memaparkan peranan umat Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, sebelum konsep mengenai keindonesian dilontarkan pada dekade 1920-an, Islam menjadi konsep perjuangan versus Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, lanjut Salim, kelompok santri mendominasi rekrutmen kesatuan Pembela Tanah Air yang lantas memegang pucuk TNI pada revolusi kemerdekaan. Namun, pascapengakuan kedaulatan 1949, pejuang berlatar belakang santri memilih keluar dari dunia militer.

"Orang Islam tidak ada budaya kerja sama dengan pemerintah. Jadi yang menguasai tentara kemudian bukan lagi santri," tuturnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meyakini peran umat Islam akan terus ada sepanjang Indonesia berdiri. Meski demikian, dia mewanti-wanti bahwa pada masa mendatang tantangan negeri ini tidak lagi perjuangan fisik tetapi perjuangan intelektual.

"Bangsa yang tanpa keunggulan strategis hanya akan menjadi obyek penderita dari kekuatan manapun dari luar maupun dalam," ujar Haedar. [Kabar24]

Read More