Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme


Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

KOKOPNEWS.ID - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat, kelompok radikalisme di Indonesia bakal berperan dalam Pilpres 2019. Mereka diprediksi akan bersatu melawan petahana, Joko Widodo.

"Jadi, Pilpres 2019 nanti menjadi pertarungan antara Jokowi dengan kelompok radikalisme," ujar Boni dalam acara diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Kelompok radikalisme itu, lanjut Boni, tidak sendirian. Sebab, jumlah mereka terbilang masih kecil. Mereka justru diprediksi akan dirangkul oleh kelompok agama-politik yang cenderung bersifat pragmatis.

Kelompok agama-politik ini, lanjut Boni, salah satunya berbentuk partai politik.

Kedua kekuatan tersebut, lanjut Boni, cenderung menggunakan isu-isu irasional untuk menggerus kepercayaan publik terhadap lawannya. Dalam konteks Pilpres 2019, tentu lawannya adalah Jokowi.

"Kalau terhadap Jokowi, dibilang PKI-lah, anti-Islam dan isu-isu lain yang irasional. Dia tidak berteriak soal kinerja, dia tidak berbicara tentang apa yang sudah dikerjakan Jokowi," ujar Boni.

Isu tersebut pun berpotensi merasuki masyarakat Indonesia yang disebut Boni 60 persen tidak memiliki pemahaman politik yang baik.

"Sebagian besar pemilih Indonesia itu akan memilih sosok berdasarkan isu tertentu, atau figur yang sedang dihebohkan atau mengikuti mobilisasi yang dilakukan misalnya oleh ketua RT, RW dan sebagainya," ujar Boni.

Lebih-lebih, isu tersebut bisa mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu Boni berharap masyarakat mulai menggiatkan literasi terhadap isu-isu tertentu yang muncul, terutama isu agama terhadap calon presiden. [Kumparan]

Selengkapnya
Arya Wedakarna Tak Mau Minta Maaf kepada Ustadz Abdul Somad, Alasannya Mengejutkan

Arya Wedakarna Tak Mau Minta Maaf kepada Ustadz Abdul Somad, Alasannya Mengejutkan


Arya Wedakarna Tak Mau Minta Maaf kepada Ustadz Abdul Somad, Alasannya Mengejutkan

KOKOPNEWS.ID - Dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One, baru-baru ini, presenter Tv One menyarankan Arya Wedakarna untuk minta maaf kepada Ustadz Abdul Somad.

Namun, anggota DPD RI asal Bali yang sempat menuding Ustadz Abdul Somad anti-Pancasila itu enggan minta maaf. Ia beralasan, hal itu bukan masalah benar atau salah dan bukan masalah maaf atau tidak. Dan minoritas bukan berarti harus minta maaf kepada mayoritas.

Baca Juga : Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad

“Pak Arya, tapi kita tidak perlu melebar ke mana-mana. Ini kan kasusnya Ustadz Abdul Somad, yang terbukti ternyata cinta kebangsaan, hafal Pancasila, dan lain-lain sebagainya. Yang tadinya sempat diragukan. Adakah mungkin ya semacam permintaan maaf gitu loh, kepada Ustadz Abdul Somad dari perwakilan masyarakat Bali, begitu,” kata presenter memotong Arya yang justru melebar membicarakan kasus lain.

“Saya rasa ini bukan masalah maaf atau tidak. Karena tentunya masyarakat Bali kalau saya hitung ada lima organisasi yang keberatan. Dan organisasi ini tidak ada related atau hubungan dengan saya. Dan lima organisasi ini adalah organisasi yang sah, organisasi yang dilindungi oleh undang-undang, dan mereka punya hak berbicara. Bukan berarti ketika kami umat Hindu sebagai minoritas dan mayoritas di Bali bukan berarti kami ini harus meminta maaf kepada mayoritas. Ini bukan masalah salah dan benar,” kata Arya.

Baca Juga : Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

Menurutnya, permasalahannya adalah, apakah akar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

“Permasalahannya adalah, apakah akar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dan saya menyampaikan, ini yang mungkin dikutip oleh media, dan saya terima kasih bahwa TV One memberikan saya waktu pertama kali mengklarifikasi. Bahwa kawan-kawan yang protes kedatangan UAS, jauh sebelum UAS sampai tiba di tanah pulau dewata, itu sudah ada proses media. Itu semua sudah terekam. Sudah ada aparat keamanan, TNI, Polri yang mengawal jalannya rapat-rapat itu. Keberatan ini sebenarnya sudah beberapa hari sebelum datang. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa panitia lokal ngotot padahal yang perlu saya garis bawahi, Bali tidak pernah menolak safari dakwah agama apa pun,” lanjutnya.

Berikut ini videonya:


[Tarbiyah]

Selengkapnya
Protes Trump, Din Syamsuddin Serukan Boikot Produk AS dan Israel

Protes Trump, Din Syamsuddin Serukan Boikot Produk AS dan Israel


Protes Trump, Din Syamsuddin Serukan Boikot Produk AS dan Israel

KOKOPNEWS.ID - Demonstrasi dan boikot adalah kombinasi cerdas sebagai bentuk protes kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pendapat ini disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsyuddin, usai menghadiri acara 2017 Religions for Peace Asia Interfaith Youth Peace Camp di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

"Ya wajar kalau kita demo sebagai ekspresi dari bangsa yang cinta keadilan dan saya dengar MUI juga, bahkan Ketua Umum (MUI), akan mempimpin demo besar-besaran hari Ahad tanggal 17 Desember," kata Din Syamsuddin.

"Saya kira itu sah-sah saja sebagai ekspresi, baik karena sentimen keagamaan bagi Muslim, baik sentimen bahwa Yerusalem itu tempat suci bagi agama Nasrani, Kristen, dan Islam," lanjut mantan Ketum Muhammadiyah ini.

Baca Juga : MUI Ancam Boikot Produk AS Jika Trump Tidak Cabut Pernyataannya

Din Syamsuddin berpandangan, Indonesia sebenarnya bisa mengambil suatu langkah nyata untuk mendukung Palestina. Misalnya memboikot produk Israel, baik makanan dan minuman, yang berkontribusi pada Israel.

"Perlu dikombinasikan dengan cara cerdas seperti yang saya sampaikan tadi itu, yakni melakukan boikot. Sudah ada daftar 20-an lebih produk makanan, minuman yang favorit di antara kita diyakini berkontribusi kepada Israel," ucap Din Syamsuddin tanpa menyebutkan nama-nama produk di daftar yang dia maksud.

Pemboikotan itu, menurut Din Syamsuddin, akan berdampak nyata baik bagi Israel maupun Amerika. Karena bila bangsa Indonesia masih berteriak tolak keputusan Trump namun masih mengkonsumsi produk Israel, maka apa yang diperjuangkan akan sia-sia.

Baca Juga : Nasir Djamil Serukan Boikot Produk Amerika dan Israel

"Daftarnya ada itu, dan kita banyak menjadi pelanggannya, baik minuman, makanan, pakaian. Sementara kita berteriak saja menentang Trump tapi kita menjadi konsumen dari produk itu, ya sami mawon," paparnya.

Mantan Ketum MUI ini juga menegaskan, tidak hanya produk makanan saja yang bisa diboikot oleh masyarakat Indonesia. Politik, budaya serta ekonomi Israel dan Amerika pun bisa diboikot.

"Jadi kalau mau yang cerdas cara bereaksi itu menurut saya harus ada boikot. Boikot politik, boikot budaya, boikot ekonomi, mungkin nanti akan ada efek jera, baik bagi Israel maupun AS," tutur Din Syamsuddin. [Kumparan]

Selengkapnya
Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad

Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad


Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad

KOKOPNEWS.ID - Persekusi yang menimpa Ustaz Abdul Somad saat akan berceramah di Bali pada Jumat (8/12) lalu berbuntut panjang. Sejumlah warga yang diduga sebagai persekutor telah dilaporkan ke polisi.

Menanggapi pelaporan ke polisi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menyebutkan, beberapa orang yang dilaporkan sudah meminta maaf. Namun, dia memastikan penyelidikan persekusi Ustaz Abdul Somad tetap berlangsung.

"Ada permohonan maaf dari beberapa elemen yang ada di Bali atas kejadian ini, tapi permohonan maaf itu tidak akan menggugurkan proses hukum," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/12).

Baca Juga : Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

Iqbal menjelaskan polisi telah menerima beberapa laporan terkait tindakan yang dialami Ustaz Abdul Somad. Pelaporan tidak hanya dilakukan ke Bareskrim Polri, tapi juga ke beberapa Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.

Sebab pelaporan yang tersebar di beberapa daerah, penanganan kasus ini akan berada dalam pengawasan Bareskrim Polri. "Prinsipnya Mabes Polri akan nanti melakukan supervisi, kalau misalnya semua laporan itu kemungkinan besar akan ditarik di situ. Bareskrim akan menangani," katanya.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya untuk memberikan ceramah di Denpasar, Bali, Ustaz Abdul Somad mendapat pertentangan dari sekelompok orang yang menamakan diri Koalisi Rakyat Bali (KRB) meminta Ustaz Somad pergi dari Bali.

Sempat terjadi dialog antara panitia ceramah Abdul Somad dengan pimpinan kelompok itu. Mediasi dihadiri petugas keamanan dari kepolisian dan TNI. Hingga kemudian hasil mediasi selama beberapa jam itu menghasilkan keputusan Abdul Somad mencium bendera merah putih disaksikan oleh Kapolresta Denpasar, Dandim 1611/Badung, dan perwakilan dari massa KRB.

Acara Abdul Somad mencium bendera pun dilakukan di lobi hotel, setelah itu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berikrar kebangsaan. Pukul 19.15 Wita Abdul Somad kembali ke kamar dan menuju tempat ceramah di Masjid An-Nur Jl. Diponegoro Denpasar. [Kumparan]

Selengkapnya
Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!


Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

KOKOPNEWS.ID - Melalui akun Facebook, dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando meralat tudingan bahwa Ustadz Abdul Somad adalah Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau.

Tokoh liberal ini menyatakan mencabut postingan di akun Facebook yang menyebut Ustadz Abdul Somad Pengurus HTI.

“Ustad Abdul Somad ternyata bukan Pengurus HTI Riau. Saya sudah dapat bantahannya. HTI sendiri membantah bahwa Abdul Somad adalah pengurus HTI. Jadi saya cabut post FB saya bahwa Abdul Somad pengurus HTI ya. Maaaaaaaf ya, pak Abdul Somad,” demikian tulis Ade Armando.

Soal sikap seenaknya Ade Armando tersebut, tokoh Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI), Fery Mokoginta meminta agar Ade Armando dituntut secara hukum.

“Tolong nih dosen tukang ngibul dituntut juga biar tidak jadi kebiasaan, maaf kok sak enak udel Ade Armando, pertanyaan saya apakah Anda memaafkan dia?” tegas Fery di akun Twitter @FeryMokoginta.

Fery bahkan menegaskan, sikap Ade Armando mempermalukan Universitas Indonesia. “Kepada Yth Mahasiswa UI, apakah Anda tidak malu punya dosen begini? Seandainya saya kuliah di UI lalu ada dosen model begini, pastilah saya pindah tempat kuliah tanpa bilang-bilang di universitas baru pindahan dari UI, malu,” tegas @FeryMokoginta.

Ade Armando sempat menyebut Ustadz Abdul Somad telah membuat citra Islam menjadi buruk serta mempermalukan Islam. Tak hanya itu, Ade menyebut Ustadz Abdul Somad tidak ganteng dan tidak pintar.

Pernyataan Ade Armando itu dalam konteks membela sikap artis Rina Nose yang melepas jilbabnya. Ketika itu Ustadz Abdul Somad memberikan nasehat kepada Rina Nose.

 “Somad juga membuat citra islam menjadi buruk. Kalau pemuka agamanya saja seburuk ini, wajarlah kalau banyak orang menganggap Islam sebagai agama terbelakang,” kata Ade Armando melalui akun Facebook (20/11).  

“Somad adalah semacam Rizieq Shihab dalam skala kecil,” lanjut Ade.[itoday]

Selengkapnya
Donald Trump Dibidik Kasus Pecehan Seksual

Donald Trump Dibidik Kasus Pecehan Seksual


Donald Trump Dibidik Kasus Pecehan Seksual

KOKOPNEWS.ID - Sekitar 50 perempuan anggota legislatif dari Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat menyeru Kongres menggelar investigasi atas tuduhan beberapa wanita telah dilecehkan secara seksual oleh Presiden Donald Trump.

"Kita tak boleh mengabaikan begitu banyak perempuan yang menyampaikan tuduhan kepada Tuan Trump," tulis para perempuan legislator asal Demokrat. Petisi ini kecil kemungkinan lolos karena Partai Republik saat ini mengendalikan Kongres.

Surat yang disebarluaskan kelompok kerja wanita Demokrat yang terdiri dari para perempuan anggota DPR, sudah ditandatangani oleh 56 legislator. Mereka menindaklanjuti laporan tiga wanita yang menuduh Trump melecehkan mereka dan menyeru Kongres untuk menyelidiki prilaku sang presiden.

Permintaan agar Kongres menyelidiki kasus ini telah dikirimkan kepada pimpinan Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan di DPR.

"Presiden harus diizinkan menghadirkan bukti dalam pembelaan dirinya sendiri," tulis perempuan-perempuan Demokrat itu.

Tahun lalu Trump meminta maaf karena telah mengeluarkan kata-kata vulgar soal perempuan beberapa pekan sebelum Pemilu 2016. [Antara/suara-islam.com]

Selengkapnya
Blak blakan! AM Fatwa Ungkap Catatan Ulah Arya Wedakarna yang Bahayakan Persatuan Nasional

Blak blakan! AM Fatwa Ungkap Catatan Ulah Arya Wedakarna yang Bahayakan Persatuan Nasional


Blak blakan! AM Fatwa Ungkap Catatan Ulah Arya Wedakarna yang Bahayakan Persatuan Nasional

KOKOPNEWS.ID - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPR daerah pemilihan Riau, Muhamad Lukman Edy melaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Arya Wedakarna. Senator asal Bali itu diduga sebagai salah satu aktor di balik intimidasi yang dialami Ustaz Abdul Somad di Bali beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD, AM Fatwa mengatakan Wedakarna juga pernah melakukan pelanggaran semasa dirinya masih menjabat sebagai pimpinan BK DPD. Ini berarti pria bernama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ini telah melakukan dua kali pelanggaran yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional.

"Yang bersangkutan (Arya) melakukan lagi pelanggaran pada tingkat yang membahayakan persatuan nasional," kata AM Fatwa melalui sambungan telepon langsung dengan Tv One, Rabu, 13 Desember 2017.

Baca Juga : AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara

Pertama, menurut AM Fatwa, Arya dalam setiap pemaparannya selalu mengatakan nasionalisme Bali, padahal negara hanya mengenal nasionalisme Indonesia. Arya juga sempat dilarang oleh senator DPD asal Sumatra Utara untuk melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut karena isu serupa. Ini yang membuat BK DPD sempat akan memberhentikannya sementara.

Wedakarna, kata tokoh masyarakat asal Bone ini secara bertahap bisa kembali menjadi anggota dengan beberapa langkah dan tindakan, seperti membuat permohonan maaf terbuka melalui media massa, yaitu media nasional dan media lokal.

Pada kasus sebelumnya tiga senator asal Bali pada sidang paripurna meminta untuk menunda sementara pemberhentian Arya.

"Ditunda tapi tidak dicabut. Keputusan ini efektif berlaku kembali. Dia bukan hanya tidak melaksanakan hukuman sebelumnya, tapi justru membuat ulah lagi dan dilaporkan kembali setelah saya tidak lagi menjadi ketua," kata AM Fatwa.

Baca Juga : Terbongkar! Terduga Provokator Arya Wedakarna Ternyata Anti Islam, Begini Sepak Terjangnya

Ulah kedua Arya Wedakarna tak lain terkait provokasi terhadap Ustaz Abdul Somad yang berujung pada tindak persekusi oleh beberapa kelompok masyarakat Bali terhadap Ustaz asal Riau itu

BK DPD sebelumnya telah menerima pengaduan tentang Wedakarna dari masyarakat Muslim di Bali, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). AM Fatwa mengatakan masyarakat tidak mungkin terus bertoleransi kepada seseorang yang kerap mengeksploitasi perbedaan di masyarakat dan memperuncing perbedaan itu.

"Badan Kehormatan kali ini tidak boleh main-main lagi. Mereka harus melaksanakan kembali keputusan itu," kata AM Fatwa.

Sikap Wedakarna mengorbankan kepentingan bangsa, persatuan nasional, dan kerja sama baik yang sudah dibina antarumat beragama. AM Fatwa mengatakan masyarakat tak perlu bersolidaritas kepada seorang Wedakarna dan melawan keputusan lembaga kehormatan, kecuali yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan atasnya. [rol]

Baca Juga : Jadi Dalang Penghadang Ustadz Somad, BK DPD Didesak Untuk Memecat Arya Wedakarna

Selengkapnya
AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara

AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara


AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara

KOKOPNEWS.ID - Anggota DPD RI dari Bali Arya Wedakarna yang tersangkut kasus persekusi terhadap Ustadz Abdul Somad ternyata sudah mendapat hukuman Diberhentikan Sementara.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Badan Kehormatan DPD RI A.M. Fatwa saat telewicara dengan tvOne di acara APA KABAR INDONESIA PAGI, tadi pagi Rabu (13/12/2017).

A.M. Fatwa menjelaskan bahwa Arya Wedakarna sebelumnya sudah mendapat peringatan dua kali karena ulahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya bagi persatuan Indonesia.

Berikut selengkapnya video penjelasan Am Fatwa:

[portalislam]

Selengkapnya
Polisi Siap Petakan Aksi Demo Palestina 17 Desember

Polisi Siap Petakan Aksi Demo Palestina 17 Desember


Polisi Siap Petakan Aksi Demo Palestina 17 Desember

KOKOPNEWS.ID - Setelah mengadakan unjuk rasa pasca keluarnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerussalem, beberapa ormas rencananya akan kembali melakukan unjuk rasa. Untuk kemungkinan itu, kepolisian siap melakukan pemetaan peserta dan personel gabungan. "Nanti kita siapkan, petakan berapa jumlah peserta dan personelnya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (13/12).

Kepolisian belum mendapatkan informasi pasti tentang demo lanjutan yang rencananya akan diadakan pada 17 Desember 2017 mendatang. Selain itu, siapa saja yang akan bergabung dalam demo itu juga belum diketahui oleh kepolisian. "Belum dapat info siapa yang akan demo nanti. Yang penting siapa pun yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum ada UU-nya, ada aturannya, silakan sampaikan ke kepolisian, nanti akan mengamankan," jelas Argo.

Baca Juga : Soal Yerusalem, Kiai Ma'ruf akan Turun Demo Kedubes AS

Bagi kepolisian, dia mengatakan, yang terpenting adalah masyarakat melapor kepolisian jika ingin melakukan suatu kegiatan, apalagi kegiatan yang melibatkan sekelompok orang maupun ormas. Ini agar kepolisian dapat melakukan pengamanan dengan maksimal dan tidak berakhir ricuh.

Sebelumnya, ribuan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, untuk menyampaikan protes terkait kebijakan Presiden Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan menggelar aksi paling besar untuk Palestina di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) 2017 pada Ahad (17/12) depan. Aksi Indonesia bersatu Bela Palestina Ini akan digelar untuk merespons Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengakui sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kabar aksi ini dihembuskan oleh Ketua Umum GNPF Ulama Ustaz Bachtiar Nasir dalam kegiatan orasi kemanusiaan Indonesia bersatu Bela Pastina di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa (12/12). "Alhamdulillah MUI akan pimpin aksi paling besar untuk Palestina. Sekarang sedang rapat," ujarnya saat dalam acara tersebut. [rol]


Selengkapnya
Novanto Diam Saja Saat Ditanya Hakim

Novanto Diam Saja Saat Ditanya Hakim


Novanto Diam Saja Saat Ditanya Hakim

KOKOPNEWS.ID - Sidang perdana Setya Novanto sebagai terdakwa kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pun dimulai.

Di awal persidangan, Ketua Majelis Hakim, Dr. Yanto sempat menanyakan nama Novanto. Namun hingga tiga kali ditanya Novanto hanya terdiam. 

"Apakah saudara bisa mendengar suara saya?" tanya hakim Yanto kepada Setya Novanto. 

Karena Novanto tetap tidak menjawab, hakim Yanto akhirnya bertanya kepada Jaksa penuntut Umum (JPU) KPK. 

"Saudara Penuntut Umum apakah terdakwa sebelum dibawa ke sini diperiksa dokter?" tanya hakim. 

"Yang bersangkutan terdakwa mengeluh sakit namun saat diperiksa, dokter menyatakan yang bersangkutan bisa menjalani persidangan dengan tekanan darah 110/80, denyut nadi 80 menit," jelas JPU. 

Menurut JPU, dokter yang memeriksa Novanto pagi tadi juga hadir dalam persidangan ini. 

"Kami membawa tiga dokter yang tadi memeriksa terdakwa," kata jaksa. 

Salah satu dokter yang hadir itu, Johanes Hutabarat kemudian ditanya majelis hakim. 

"Betul Saudara yang pagi tadi memeriksa terdakwa?" tanya hakim. 

"Betul Yang Mulia," jawab Johanes. 

"Kapan pemeriksaan?" tanya hakim lagi.

"Tadi pagi jam 8," ucapnya. 

Menurut Johanes, saat pemeriksaan pagi tadi, Novanto berbicara lancar dengannya.[rmol

Selengkapnya
MUI Ancam Boikot Produk AS Jika Trump Tidak Cabut Pernyataannya

MUI Ancam Boikot Produk AS Jika Trump Tidak Cabut Pernyataannya


MUI Ancam Boikot Produk AS Jika Trump Tidak Cabut Pernyataannya

KOKOPNEWS.ID - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kyai Ma’ruf Amin menyatakan akan memboikot semua produk Amerika Serikat (AS) jika Donald Trump tidak mencabut pernyataannya soal Yerusalem.

“Kalau Donald Trump tidak menarik pernyataannya. MUI akan ajak pemerintah dan pemimpin di dunia untuk memboikot seluruh produk AS,” katanya kepada Islampos.com, Selasa (12/12) di Gedung MUI Pusat.

Menurutnya ini sebagai bentuk sanksi yang harus diterima Donald Trump atas ucapannya. Karena pernyataannya semakin menegaskan bentuk persetujuan AS atas penjajahan Israel.

Selain itu, MUI mengajak negara-negara di dunia terutama di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir dan negara-negara Teluk untuk bersatu melawan penjajahan.

“Segala bentuk penjajahan di muka bumi harus ditentang dan dilawan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang tercantum dalam tujuan bernegara pada alinea ke-IV UUD 1945,” tuturnya. [Islampos]

Baca Juga : Nasir Djamil Serukan Boikot Produk Amerika dan Israel

Selengkapnya
Kasus Ustad Somad, Tito Pasif

Kasus Ustad Somad, Tito Pasif

Kasus Ustad Somad, Tito Pasif


KOKOPNEWS.ID - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memilih bersikap pasif ihwal kasus intimidasi terhadap Ustad Abdul Somad di Bali, Jumat lalu. Menurutnya, belum ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan persekusi terhadap sang Ustad lantaran belum ada laporan resmi kepada polisi.

"Belum ada laporan," kata Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Menurutnya, polisi baru bisa bekerja bila ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, bila belum ada laporan maka polisi tak bisa berbuat apa-apa. 

Sebelumnya, Jumat (8/12), puluhan orang yang menamakan diri Komponen Rakyat Bali (KRB) menggeruduk Hotel Aston Denpasar, tempat Ustad Somad beristirahat saat hendak berdakwah di Bali. Massa menilai pria kelahiran Pekanbaru, Riau, tahun 1977 itu sosok yang radikal dan anti NKRI. 

Baca Juga : Soal Video Penolakan Ustaz Abdul Somad, Polisi Sebut itu Hoax

Sejurus kemudian, mereka meminta Ustad Somad mencium bendera merah putih sebagai tanda pro NKRI. Insiden ini berakhir setelah pihak keamanan turun tangan dan Ustad Somad menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Alumni Al-Azhar (Mesir) dan Al-Hadith (Kerajaan Maroko) itu pun sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. 

Nah, ihwal kasus ini polisi belum bisa bertindak karena belum ada laporan resmi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan korps baju cokelat bersikap netral atas dugaan intimidasi ini. 

"Bahwa persekusi (intimidasi-red) itu tidak boleh ya nanti kita lihat apakah terjadi atau bagaimana nanti kasusnya seperti apa," ujar Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin. "Ya Polri netral lah, pokoknya kalau ada itu (intimidasi) tidak boleh. Kita lihat nanti konteks permasalahannya seperti apa," tambahnya. 

Baca Juga : Pengamat: Negara Diam Saat Ustadz Abdul Somad Dipersekusi, Bakal Makin Banyak Ulama Didzalimi

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menyerahkan kasus ini ke Polda Bali. Alasannya, kasus perundungan yang menimpa Ustad Somad dikategorikan tidak berdampak secara nasional. "Kalau berdampak nasional kita kelola. ini kan tidak. Cukup di Polda setempat saja," tegas Martinus di kantornya kemarin. 

Singkat cerita, kisah ini sepertinya berlanjut ke meja hijau. Pelaku penghadangan dilaporkan pengacara bernama Ismar Syafrudin, kasus dugaan persekusi ini dilaporkan ke penyidik di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, kemarin. Ismar mengatakan, tindakan melaporkan ke polisi atas nama pribadi. Dia merasa sakit hati dengan perlakukan yang diterima Ustad Somad. "Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum melihat peristiwa yang menyakitkan buat kami atas persekusi terhadap ustaz kami, ulama kami. Ya kami harus melakukan tindakan hukum," kata Ismar di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, kemarin. 

Baca Juga : Ahmad Dhani Sebut Ustaz Somad Tak akan Dipersekusi kalau Dukung Jokowi

Menurutnya, orang yang paling utama dilaporkan Ismar ke polisi adalah nggota Dewan Perwakilan Daerah asal Bali dan sejumlah organisasi masyarakat di Bali. "Yang paling utama ada beberapa di media salah satu yang akan kita laporkan adalah Bapak Arya Wedakarna. Beliau adalah salah satu anggota DPD Bali," ujarnya. 

Ismar melaporkan Arya karena dugaan melakukan provokasi di media sosial dengan menyebarkan berita bahwa Ustad Somad anti-NKRI dan anti-Pancasila, yang kemudian direspons masyarakat dengan munculnya rasa kebencian. 

Sementara, ormas di Bali yang dilaporkan ke polisi di antaranya Laskar Bali, Garda Nasional Patrio Indonesia (Ganaspati), Patriot Garda Nusantara dan Perguruan Silat Sandimurti. "Total ada 10 tapi baru ada lima yang akan kita laporkan hari ini. Yang paling utama Arya Wedakarna, Ketut Ismaya, Jamiya Mulyandari, Hus Yadi, Micko Jatmika, sama Arif itu yang paling utama yang sudah kita dapatkan bukti-bukti awal," katanya. 

Arya Wedakarna angkat bicara. Dia justru mempertimbangkan menuntut balik Ismar. Baginya, ini tindakan pencemaran nama baiknya di mata publik. "Ada kemungkinan saya akan menuntut balik. Kita akan persiapkan semua dokumen," kata Arya, kemarin. 

Kendati begitu, Arya membenarkan pernah menulis sebuah postingan di akun media sosial terkait tragedi persekusi yang menimpa Ustad Somad di Bali. Postingan tersebut ditulis antara 1 sampai 3 Desember 2017. "Itu (postingan) kalau tidak salah ada di FB," pungkas Arya. 

Dari Bali, Sekjen DPP Laskar Bali, I Ketut Ismaya menyampaikan permohonan maaf kepada umat muslim di Indonesia atas insiden pengadangan Ustad Somad. Dia mengaku organisasinya terjebak dalam situasi tersebut. Permohonan maaf itu diwujudkan melalui sumpah ritual Hindu Pejati.[rmol]

Baca Juga : Ternyata Bukan Senjata untuk Adang Ustaz Somad, Tapi ...

Selengkapnya
Trump Idap Predemensia?

Trump Idap Predemensia?


Trump Idap Predemensia?

KOKOPNEWS.ID - Seorang dokter ahli gangguan otak Dr Ford Vox mengklaim bahwa Presiden AmerikaSerikat (AS) telah menunjukkan gejala-gejala predemensia. Dokter spesialis otak di Atlantas Shepherd Center itu mendiagnosis gejala tersebut dari penggunaan bahasa Trump yang kacau, tidak mempedulikan kesopanan dan bertentangan dengan dirinya sendiri.

Kendati demikian ia belum pernah memeriksa Trump secara langsung, dan ini menjadi pertanyaan mengenai validasi diagnosanya tersebut. Ia menjelaskan diagnosanya itu ketika Trump menentang dirinya sendiri, berbicara tidak teratur saat diwawancara, menunjukkan ekspresi emosi negatif, dan juga lupa menandatangani jika ada prosesi penandatanganan plakat atau semacamnya dalam sebuah seremonial. Menurut Dr Vox, hal itu menunjukkan gejala penyakit yang mengkhawatirkan.

Baca Juga : Jika Trump Tetap Kekeh, Ini Lima Hal yang Akan Dilakukan Erdogan

Diagnosa awal tersebut diperkuat dengan pembawa acara televisi Joe Scarborough yang mengatakan bahwa orang-orang terdekat Trump selama kampanye presiden mengatakan kepadanya bahwa Trump mengalami gejala tahap awal demensia. Termasuk pidato bersejarah Trump yang mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang mendapat kecaman dari banyak pihak secara global.

Sementara untuk mengatasi berondongan pertanyaan dari wartawan mengenai kondisi kesehatanTrump, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada Jumat bahwa Trump akan menjalani pemeriksaan fisik pada awal tahun depan. Ia juga berjanji bahwa hasil pemeriksaan medis tersebut akan dibagikan ke publik.

Seperti dilaporkan Daily Mail Online, Rabu (13/12), bagaimanapun juga diagnosis awal Dr Vox itu mendapatkan pujian dari para kritikus Trump. Banyak yang mempertanyakan kemampuannya bagaimana bisa mendiagnosis seseorang yang belum pernah ia temui secara langsung. Dan itu terjadi beberapa bulan setelah Stat menerbitkan artikel oleh dokter lain yang memperingatkan diagnosis oleh orang yang tak memiliki kualifikasi tentang Trump. [rol]


Selengkapnya
Kepala Kurikulum Nasional Ngaku Kecolongan Ada Buku SD Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel

Kepala Kurikulum Nasional Ngaku Kecolongan Ada Buku SD Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel


Kepala Kurikulum Nasional Ngaku Kecolongan Ada Buku SD Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel

KOKOPNEWS.ID - Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) Awaluddin mengaku kecolongan dengan adanya konten buku kelas 6 SD yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada kurikulum 2006. Padahal buku itu tidak akan digunakan lagi per Juli 2018.

"Karena dipakai untuk K-2006, berarti dipakai di kelas 6 di sekolah yang menggunakan K-2006 yang akan berakhir pada Juli 2018. Oleh karena itu kami turunkan dalam sistem web BSE (buku sekolah elektronik)," papar Awaluddin Selasa (12/12/2017) malam.

Menurutnya, saat ini Kemendikbud sedang menganalisis bagaimana buku tersebut bisa lolos verifikasi. Padahal di dalamnya menuliskan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Untuk itu kami siapkan ralatnya. Lagi identifikasi untuk hal ini," terang Awaluddin.

Berdasarkan penelusuran, penyebutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terdapat di halaman 69. Buku tersebut disusun oleh Sutoyo dan Leo Agung. Judul bukunya 'IPS 6 untuk SD/MI Kelas 6'. Kemendikbud membeli hak cipta buku tersebut dari CV Sahabat. Kemudian, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud pada 2009 silam.

Di bagian sampul belakang buku tertulis kalimat "Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran."

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sendiri menilai lolosnya buku itu sebagai hal yang memalukan. Ini adalah buah dari ketidakceramatan Tim Penilai Buku. "Itu sebuah kekhilafan yang memalukan," kata Muhadjir. (Teropongsenayan)

Selengkapnya
RR: Cita-Cita Saya Dari Kecil Ingin Membuat Indonesia Hebat

RR: Cita-Cita Saya Dari Kecil Ingin Membuat Indonesia Hebat


RR: Cita-Cita Saya Dari Kecil Ingin Membuat Indonesia Hebat

KOKOPNEWS.ID - Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli membuka rahasia untuk tetap awet muda. Pria yang baru berulang tahun pada 10 Desember itu menjelaskan resep tetap awet muda adalah selalu memiliki jiwa muda, semangat muda dan bergaul dengan anak muda.

"Jadi saya tidak merasa tua," ujarnya dalam acara "Tokoh Kita" di JackTV, Selasa (12/12).

Meski sudah tidak duduk di kabinet, aktifitas keseharian Rizal Ramli masih tetap padat. RR, demikian Rizal Ramli disapa, sering diundang sebagai pembicara dan dosen tamu di kampus dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, dari sisi kesibukan tidak ada perbedaan yang signifikan saat menjadi menteri dan tidak lagi menjabat menteri. Bahkan tamu yang datang ke rumahnya lebih banyak dibanding sebelumnya.

Baca Juga : Rizal Ramli: Jokowi Digerogoti Sri Mulyani

Dalam pengamatannya ada saja pejabat negara yang tidak lagi dikunjungi, bahkan oleh anak buah, setelah pensiun.

"Kalau kita nggak abis-abis, diundang ke seluruh Indonesia, di undang ke luar negeri. Jadi asik-asik saja tuh," ungkapnya.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, dalam hal upaya mengubah Indonesia jadi lebih baik, memang ada perbedaan antara jadi pejabat dan tidak. Saat duduk di eksekutif, perubahan lebih cepat karena masuk dalam sistem. Sementara apabila berada di luar di luar dibutuhkan perjuangan ekstra untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik.

Baca Juga : Rizal Ramli Ungkapkan Pemikiran Paling Gila Sri Mulyani

Rizal mencontohkan saat memperjuangkan undang-undang BPJS bersama buruh dimana butuh waktu hampir satu tahun lamanya.

Namun saat menjadi Menko Kemaritiman ada 21 inisiatif yang langsung dilakukannya. Sayangnya, substansi dari gebrakan itu tidak menjadi sorotan. Publik lebih terkesima dengan jurus rajawali kepret. Padahal di saat yang sama dirinya juga mengeluarkan jurus rajawali bangkit.

Misalnya revaluasi aset BUMN, 10 destinasi wisata baru, dan bebas visa bagi 160 negara untuk menongkrak target kunjungan wisatawan.

"Cita-Cita saya dari kecil ingin membuat Indonesia hebat, Indonesia makmur. Jadi di luar di dalem enggak penting. Cuma masalah efisiensinya saja," ujar Rizal.[rmol]

Baca Juga : Rizal Ramli Sempat Dibully Soal PLN, Tapi Kini Kritiknya Terbukti
Selengkapnya
Hilangkan Jejak, Arya Wedakarna Edit Tulisan di Facebook Soal Ustadz Abdul Somad

Hilangkan Jejak, Arya Wedakarna Edit Tulisan di Facebook Soal Ustadz Abdul Somad


Hilangkan Jejak, Arya Wedakarna Edit Tulisan di Facebook Soal Ustadz Abdul Somad

KOKOPNEWS.ID - Arya Wedakarna dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI karena diduga menjadi dalang penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad. BK DPD RI pun diminta memberhentikan Arya dengan tidak hormat.

Arya mengaku tidak takut dengan laporan tersebut. Ia mengaku yakin tidak bersalah dan tidak ada bukti dirinya menjadi dalang penolakan Ustadz Abdul Somad. Alasannya, dirinya tidak berada di lokasi saat massa hendak mengusir Ustadz Abdul Somad.

Ia juga mengaku tidak ada pernyataan bahwa dirinya menyuruh atau memprovokasi untuk menolak Ustadz Abdul Somad.

Baca Juga : Terbongkar! Terduga Provokator Arya Wedakarna Ternyata Anti Islam, Begini Sepak Terjangnya

Bukankah tempo hari Arya menyatakan menolak Ustadz Abdul Somad karena anti Pancasila? Rupanya, tulisan di Facebook pada 1 Desember itu sudah diedit.

Kini, tulisan di Facebook itu telah diedit menjadi sebagai berikut:

”Semeton Bali, kami menerima aspirasi dari masyarakat @rendraprism dan @sutyaalit terkait dgn hal ini. Dan sudah viral dimedsos sejak beberapahari lalu. Semoga aparat keamanan, pecalang jagabaya desa adat sayaga dan FKUB dapat menindaklanjuti hal ini mangde Bali Damai. Siapapun boleh datang ke Bali asal tetap komitmen dengan Pancasila. Ngiring kawal NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari jaga toleransi di Bali. Untuk aparat Polri dan TNI untuk membantu mengkomunikasikan hal ini. Kami meyakini bahwa umat Hindu di Bali tidak akan menolak kegiatan apapun karena Bali adalah bagian NKRI, dan semoga hal ini bisa diselesaikan dgn baik musyawarah mufakat. Kami yakin masalah bisa diselesaikan dgn adil. Semoga segera diklarifikasi oleh panitia dan pihak berwenang. Untuk umat yang berkeberatan, mohon tenang sambil menunggu klarifikasi.”

Namun, tulisan asli telah diabadikan sejumlah media.

Bahkan, Jawa Pos hari ini masih mengutip status lama Arya Wedakarna.

Dalam akun Facebook-nya, Arya menuding Ustad Abdul Somad adalah anti-Pancasila.

“Siapa pun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila. Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” kata Wedakarna melalui fan page Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat (1/12). Demikian Jawa Pos. [tarbiyah]

Baca Juga : Jadi Dalang Penghadang Ustadz Somad, BK DPD Didesak Untuk Memecat Arya Wedakarna

Selengkapnya
Tersangka Pengeboman di NY Peringatkan Trump di Facebook

Tersangka Pengeboman di NY Peringatkan Trump di Facebook


Tersangka Pengeboman di NY Peringatkan Trump di Facebook

KOKOPNEWS.ID - Akayed Ullah, tersangka pelaku pengeboman di New York (NY) menuliskan sebuah pesan kepada trump di Facebook. Postingan yang ditulis Akayed terungkap dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Federal pada Selasa (12/12).

"Trump, Anda gagal melindungi bangsamu," adalah hal yang ditulis Akayed. Jaksa menyatakan, imigran dari Bangladesh tersebut melakukan pemboman terinspirasi oleh kelompok Negara Islam di negaranya. Akayed melukai dirinya sendiri dan tiga orang lainnya pada serangan Senin (11/12) pagi.

Pria berusia 27 tahun ini dikenai tuduhan meledakkan sebuah perangkat kasar yang dililitkan pada tubuhnya di sebuah underpas di Terminal Bus Otoritas Pelabuhan Manhattan pada waktu sibuk.

Departemen Kepolisian New York (NYPD) membuat sebuah postingan di twitter bahwa Akayed menghadapi tuntutan negara termasuk kepemilikan senjata secara kriminal, mendukung tindakan terorisme, dan membuat ancaman teroris. Tuduhan federal yang diumumkan pada hari Selasa termasuk memberikan dukungan material kepada sebuah organisasi teroris asing, menggunakan senjata pemusnah massa dan mengebom sebuah tempat umum.

Menurut keluhan federal yang diajukan jaksa, Akayed setelah penangkapan mengatakan dirinya melakukan hal tersebut untuk Negara Islam. Dirinya juga mengatakan kepada penyidik bahwa dia merasa termotivasi oleh serangan udara Amerika terhadap target ISIS.

Keluhan tersebut juga mengatakan bahwa Akayed menggunakan material termasuk lampu natal untuk membuat alat peledaknya. Alat tersebut kemudian ditempelkan di tubuhnya dengan tali Velcro.

Dalam sebuah pencarian di rumah tersangka di wilayah Brooklyn, New York City, mengungkapkan ditemukannya pipa logam, potongan kawat, dan sekrup logam yang sesuai dengan bahan bom yang ditemukan di tempat kejadian. "Tersangka mengakui bahwa dia mulai meneliti bagaimana merakit sebuah bom sekitar setahun yang lalu dan telah merencanakan serangan khusus selama beberapa minggu. Dia memilih lokasi dan waktu yang bisa memaksimalkan korban jiwa," ujar jaksa Kim Joom.

Akayed sendiri bermigrasi ke AS dengan visa keluarga pada tahun 2011 dari daerah Chittagong di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh mengatakan, bahwa dirinya tidak memiliki catatan kriminal di negara tersebut. Paman Akayed menyatakan kunjungan terakhir yang dilakukannya adalah pada bulan September selama enam minggu.

Istri Akayed tidak ikut bergabung dengannya di AS. Istri dan pihak keluarga saat ini sedang diperiksa untuk ditanyai dan mencoba memahami bagaimana Akayed bisa mengalami radikalisasi.

Presiden AS Donald Trump mengatakan serangan hari Senin yang menyusul serangan teror di Manhattan pada bulan Oktober yang menewaskan delapan orang disoroti sebagai kebutuhan mendesak dan perlu reformasi legislatif untuk melindungi rakyat Amerika. "Amerika harus memperbaiki sistem imigrasi yang lemah yang memungkinkan terlalu banyak orang yang berisiko dan tidak memiliki hak untuk mengakses negara kita," ujar Trump. [rol]

Baca Juga : Nasir Djamil Serukan Boikot Produk Amerika dan Israel

Selengkapnya
Anies Bersyukur Banjir Cepat Surut

Anies Bersyukur Banjir Cepat Surut


Anies Bersyukur Banjir Cepat Surut

KOKOPNEWS.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banjir yang terjadi pada hari Senin (11/12) mengalami surut yang relatif cepat. Anies mengakui memang hujan cukup lebat dan di atas rata-rata.

"Kemudian di beberapa tempat sempat terjadi genangan tapi kita bersyukur bahwa genangan itu surut relatif cepat dan ada beberapa titik yang terjadi lahan genangan seperti di Dukuh Atas," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Secara total di Jakarta ada 145 rumah pompa, ada 152 pompa stastioner dan 150 pompa yang mobile atau bergerak, katanya.

"Kemarin yang tidak berfungsi itu di Dukuh Atas, sehingga menimbulkan genangan, dua yang berfungsi sehingga perlu waktu, seharusnya tidak terjadi," kata Anies.

Baca Juga : Anies: Banjir Kemarin Tanggung Jawab Saya

Sedangkan beberapa daerah seperti Jalan Gatot Subroto, daerah Selatan yang terjadi genangan cukup tinggi yakni Kuningan sebagian saluran air terhambat karena proyek yang sedang berjalan baik MRT, LRT maupun proyek lainnya, katanya.

"Saya sudah komunikasi dan cek langsung bahkan kita sudah lihat di lapangan masalahnya adalah karena sebagai dari tali air, sebagian dari saluran-saluran air itu terhambat oleh proyek-proyek yang sedang berjalan," kata Anies.

Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah koordinasi terus mereka sudah berkali-kali mengingatkan soal ini, katanya.

"Kita tegaskan bahwa jangan menyepelekan soal saluran air. Proyek harus jalan tapi saluran air juga harus diperhatikan karena situasi seperti kemarin itu merepotkan warga, jadi proyek-proyek yang berjalan saya akan instruksikan kepada semuanya untuk memastikan semua tali air berfungsi," kata Anies.

Baca Juga : Jakarta Kebanjiran, Jokowi Jadi Sasaran Bully Netizen

Gubernur harapkan tidak ada saluran-saluran air yang sama sekali terhambat, apalagi di daerah jalan protokol. Jadi dari kejadian-kejadian kemarin diinstruksikan untuk bersihkan semua saluran air yang menghambat.

"Lalu ada sebuah tanggul yang jebol didaerah Jati Padang disana saya temui mereka ada 23 orang yang mengungsi di Musolah, karena ada lantai-lantainya," kata Anies.

Pagi ini proses konstruksi pengerjaan tanggul di Jati Padang itu dilakukan. Jadi kita posisinya siaga untuk memastikan semua efek dari kejadian kemarin dan tanggul yang jebol, itu menjadi bahan untuk memperbaiki kesiagaan, katanya. (Teropongsenayan)

Selengkapnya
Survei Membuktikan, Elektabilitas Presiden Jokowi Kian Merosot

Survei Membuktikan, Elektabilitas Presiden Jokowi Kian Merosot


Survei Membuktikan, Elektabilitas Presiden Jokowi Kian Merosot

KOKOPNEWS.ID - Jelang Pilpres tahun 2019, elektabilitas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana justru kian merosot. Hal itu nampak nyata dalam hasil survei Indonesia Network Election Survei (INES) baru-baru ini.

Direktur Eksekutive INES, Edi Sektianto mengatakan bahwa merosotnya elektabilitas Jokowi tersebut erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat Indonesia dalam tiga tahun terakhir yang justru makin tambah parah. 

"68,3 persen responden mengatakan, bahwa hidup mereka kekurangan karena pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari," katanya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (12/12).

Baca Juga : Fadli: Catat Omongan Saya, Prabowo Jadi Presiden 2019

Karena penghasilannya tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata dia, para responden pun mengaku beberapa kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa diabaikan. Misalkan kebutuhan akan pakaian dan lauk pauk. 

"27,8 persen mengatakan cukup, tidak ada sisa pendapatan yang bisa disimpan. Dan sisanya sebanyak 3,9 persen menyatakan ada peningkatan pendapatan," tambahnya.

Kondisi itu, menurut Edi, diperparah dengan sebanyak 71,7 responden menyatakan selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan, 26,7 persen mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 1,6 persen menyatakan banyak tersedia lapangan kerja. 

INES kemudian mencari tahu seberapa besar tingkat elektabilitas Presiden Jokowi. Dari 12 nama, Jokowi hanya meraih 27, 2 persen. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat nilai tertinggi yakni 41,8 persen.

Disusul Gatoto Nurmantyo 7,8 persen, Anies Basweden 1,1 persen, Sri Mulyani 1,1 persen, Puan Maharani 5,7 persen, Agus Yidhoyono 1,1 persen, Harry tanoe 0,7 persen, Zulkifli Hasan, 2,1 persen, Cak Imin 1,7 persen, Rizal Ramli 1,6 persen, Tito Karnavian 1,7 persen. Sementara tidak memilih nama 6,4 persen. 

Baca Juga : Elektabilitas Prabowo Melejit, Rakyat Tak Puas Kinerja Jokowi

Saat disandingkan Jokowi, Prabowo dan Gatot Nurmantyo, lagi-lagi Jokowi tumbang dengan Prabowo. Dimana Prabowo memperoleh 52,1 persen disusul Jokowi 31,1 persen dan Gatot Nurmantyo 16,7 persen. 

"Dari hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK gagal. Karena tak ada satupun janji kampanye Jokowi-JK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun ini. Mulai dari janji menolak hutang luar negeri sampai swasembada pangan," tegasnya.

Yang terjadi kata dia justru sebaliknya. Pasalnya hutang luar negeri terus bertambah dan ketersediaan pangan kita justru dipasok oleh impor. Kemudian tak ada perbaikan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masyarakat umum masih saja mendapatkan kesulitan dikarenakan biaya yang tinggi untuk mengakses kedua hal tersebut. 

Lebih lanjut kata dia, melesatnya Gerinda dan Prabowo Subianto merupakan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Gerindra adalah Prabowo dan Prabowo adalah Gerindra. 

"Tanpa bermaksud mengecilkan pihak lain, tapi itulah pandangan responden," imbuhnya.

Banyak hal dalam pandangan responden terkait Gerindra. Hal yang sangat dominan adalah sikap Prabowo Subianto yang menunjukan sikap kenegerawanan yang tidak di miliki oleh politisi lain. Prabowo dianggap tegas mendisplinkan kader-kadernya yang berkasus. Tidak ada toleransi bagi kader-kadernya yang melanggar hukum. Gerindra juga di anggap partai yang kadernya paling sedikit terlibat kasus korupsi. Baik terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK maupun kasus-kasus korupsi lainnya. Berbeda dengan PDIP dan Golkar dimana kader-kadernya banyak terkena OTT KPK. 

Baca Juga : Survei Median: 63,8% Masyarakat Tak Menginginkan Jokowi di Pilpres 2019

"Prabowo dianggap tak memiliki dendam politik walau dikhianati oleh kawan sekutunya. Bahkan Golkar sebagai salah satu partai tertua saat ini sedang dalam kondisi terparah sepanjang sejarahnya dari tingkat elektabilitas. Selain karena basis massa Golkar yang menjadi bancakan banyak partai-partai senapas, seperti Nasdem, Demokrat, PKPI dll juga dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang membelitnya," paparnya. 

Survei ini INES mengunakan metode penelitian yang berlokasi di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indoensia. Pelaksanan survei pada 22 November sampai 1 Desember 2017. Dengan jumlah responden sebanyak 2180 orang. Mereka tersebar secara proposional di 178 kabupaten/ kota. Data berasal dari laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor domestik atau publik, dengan aneka profesi dengan ragam pendidikan dan ragam umur. Adapun Margin of error ± 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [rmol]

Selengkapnya
Terbongkar! Terduga Provokator Arya Wedakarna Ternyata Anti Islam, Begini Sepak Terjangnya

Terbongkar! Terduga Provokator Arya Wedakarna Ternyata Anti Islam, Begini Sepak Terjangnya


Terbongkar! Terduga Provokator Arya Wedakarna Ternyata Anti Islam, Begini Sepak Terjangnya

KOKOPNEWS.ID - Kasus pelarangan jilbab dan busana muslimah di Bali yang disuarakan oleh Aliansi Hindu Muda Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) yang dipimpin Arya Wedakarna terus menuai protes dan kecaman dari umat Islam di Indonesia.

Sikap anti terhadap Islam bukanlah yang pertama kali ditunjukkan oleh Arya Wedakarna yang juga President World Hindu Youth Organisation (WHYO) ini. Lelaki berusia 34 tahun ini telah seringkali melecehkan Islam dan syari’at Islam. Sebelumnya, Arya menuding penyebar virus HIV/Aids di Bali adalah umat Islam.

INILAH SOSOK PENGHINA SYARI’AT ISLAM DI BALI, ARYA WEDAKARNA

Nama lengkapnya adalah Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III , SE (MTRU), M.Si. Biodata Arya bisa ditemukan dalam websitenya, http://vedakarna.com. Di sana dijelaskan bahwa Arya Wedakarna adalah lelaki kelahiran Denpasar, 23 Agustus 1980. Gelarnya Raja Majapahit Bali Abhiseka Ratu Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan I.

Baca Juga : Pengadang Ustaz Somad di Bali Dipolisikan Pakai Tiga Pasal

Berulang kali dia mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). Tercatat ia pernah menyabet gelar sebagai doktor termuda di Indonesia saat berusia 27 tahun dan rektor termuda di Indonesia dengan usia 28 tahun. Ia sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Mahendradatta Bali, yang dikatakannya sebagai universitas tertua di Bali yang didirikan oleh ayahnya, Shri Wedastera Suyasa, bersama Presiden Sukarno.

Pendidikan SD-SMAnya ditempuh di Bali. Tahun 2000 ia menempuh pendidikan di Melbourne Languange Center, Australia. Pada 2002 ia kembali ke Indonesia dan masuk ke Jurusan Manajemen Transportasi Udara di Universitas Trisakti. Kemudian ia menyelesaikan S-2 dan S-3 nya di Universitas Satyagama Jakarta.

Ia mengklaim memiliki keahlian dalam bidang transportasi udara dan manajemen pemerintahan. Arya Wedakarna juga pernah terjun ke dunia hiburan. Ia menjadi model dan bintang film serta sinetron.

SEPAK TERJANG ARYA WEDAKARNA DALAM MELECEHKAN UMAT ISLAM & SYARI’AT ISLAM

Dalam artikelnya berjudul “HIV/AIDS, Jihad Model Baru di Bali?”, yang dimuat tabloid TOKOH edisi edisi 9-15 Januari 2012, pria berusia 32 tahin ini terang-terangan menuduh orang-orang Islam sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Bali dan melalui merekalah virus HIV/AIDS disebarkan untuk menghancurkan generasi muda Hindu Bali.

Baca Juga : Arya Wedakarna Bantah Terlibat Persekusi Ustaz Abdul Somad

“Tentu cafe liar ini dilengkapi dengan SDM para pekerja seks komersial (PSK) yang saya yakini (lagi) didominasi oleh perempuan non-Hindu dan pendatang luar Bali,” tulisnya di paragraf kedua artikel itu.

Meski tidak tegas menyebut para PSK itu adalah perempuan-perempuan Islam, tetapi pernyataan Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali itu dipertegas lagi dalam tulisannya di paragraf empat. Arya Wedakarna tegas memfitnah Islam bahwa gerakan penyebaran HIV/AIDS adalah jihad tersembunyi yang dilakukan kelompok kecil fundamentalis Islam.

“Dan kini, saya dituntut makin percaya, ternyata gerakan penyebaran HIV/AIDS ini adalah gerakan jihad tersembunyi yang dilakukan oleh kelompok kecil fundamentalis Islam yang sama-sama menjadi sponsor Bom Bali I dan Bom Bali II,” tulisnya.

“Kenapa? Menurut mereka, Bali tidak akan pernah bisa hancur karena Bom, ini di buktikan Bom bali I dan Bom Bali II Tidak mampu menghancurkan kekuatan taksu Bali. Bali sebagai pulau Hindu yang disayangi Dunia,” lanjutnya.

Baca Juga : Fahri Hamzah: Bangsa Ini Butuh Ustadz Abdul Somad

Cacian dan fitnah murahan Arya Wedakarna tak berhenti sampai disitu, ia bahkan menuding berdirinya warung-warung pecel lele, nasi pedas, tukang cukur, sertifikasi halal bagi hotel dan restoran di Bali adalah upaya untuk menghancurkan Basli.

“Tetapi, kini ada senjata model baru untuk menghancurkan Bali yakni gerakan ekonomi seperti gerakan pecel lele, nasi tempong, nasi pedas, tukang cukur, gerakan labelisasi Halal di setiap Hotel dan restoran di bali (saya akan bahas di setiap tulisan berikutnya),” tulisnya.

Arya Wedakarna menjelaskan bahwa dalam hal penyebaran HIV/AIDS, diduga orang-orang Bali, anak-anak muda Bali ketika mereka datang ke cafe, maka PSK tidak menyarankan untuk memakai kondom, tapi sebaliknya jika kaum pendatang yang memanfaatkan PSK, maka sangat disarankan memakai Kondom.

“Mungkin gadis PSK itu sudah di cuci otaknya, agar Bali ini 10 tahun ke depan banyak suami-suami, anak-anak muda yang mati nelangsa karena HIV/AIDS,” tandasnya.

Sebelumnya, di paragraf yang sama ia juga menuduh program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan pemerintah merupakan cara untuk mengurangi populasi warga Hindu. Karena kebodohannya, dia menyebut ada umat agama lain boleh berpoligami hingga lima orang. Entah agama mana yang dia fitnah.

“Belum lagi aksi pemerintah dan program KB-nya yang sukses mengurangi jumlah Krama Hindu dengan paksaan selalu punya anak dua (yang di satu sisi umat lain boleh berpoligami dengan istri maksimal lima orang). Tentu hal ini akan merugikan keluarga Hindu yang terlanjur punya dua anak, tapi putranya mati karena AIDS atau rabies,” katanya.

Cacian dan fitnah murahan Arya Wedakarna tak berhenti sampai disitu, ia bahkan menuding berdirinya warung-warung pecel lele, nasi pedas, tukang cukur dari kaum pendatang, serta sertifikasi halal pada hotel dan restoran di Bali adalah upaya untuk menghancurkan Bali.


Menjelang hari raya Idul Adha pada 2012 lalu, ia mengimbau supaya umat Islam di Bali tidak memotong sapi sebagai hewan kurban. Alasannya sapi adalah hewan yang disucikan kaum Hindu.

“Saya menghimbau semeton Islam agar tidak menyembelih sapi sebagai kurban. Mungkin bisa diganti dengan dengan hewan lainnya. Ini penting, karena di Bali, Sapi adalah hewan yang disucikan, dan juga dipercaya sebagai kendaraan Dewa Siwa. Dan mayoritas orang Bali adalah penganut Siwaisme,” katanya seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (24/10/2012).

Tak berhenti sampai disitu, Arya juga mengimbau kepada perusahaan-perusahaan dan pejabat di Bali jika ingin membagikan dana CSR supaya tidak berupa sapi.

”Karena umat Hindu harus memberi contoh dan teladan sebagaimana tatwa yang diajarkan Sang Sulinggih. Mari hargai perasaan umat Hindu sehingga persatuan bisa dijaga,” ungkap President World Hindu Youth Organization (WHYO) ini.

Arya Wedakarna juga menyudutkan ruang gerak muslim di Bali. Baru-baru ini, para siswi dan karyawati muslim di Bali disulitkan dengan himbauan untuk tidak boleh menggunakan jilbab di beberapa sekolah umum dan perusahaan swasta di Bali. [Pembelaislam]

Selengkapnya