Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad

Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad



Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad

KOKOPNEWS.ID DPP Serikat Pekerja PLN (SP PLN) mendesak DPR mengusut peristiwa pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad pada acara Tabligh Akbar di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya, Gambir, Kamis (28/12/17) lalu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Departemen Humas SP PLN Parsahatan Siregar melalui siaran pers, Ahad (31/12) di Jakarta. 


"DPP SP PLN meminta kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi," papar Parsahatan. 

Baca Juga : Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati

Berikut ini isisiaran pers DPP SP PLN. 

Press Release Humas DPP SP PLN :

Sehubungan munculnya pemberitaan di media massa mainstream on line detikcom (28/12) terkait dengan penjelasan DPD SP PLN Distribusi Jakarta Raya perihal batalnya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah tabliq akbar di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya di Gambir, maka kami humas DPP SP PLN memberikan klarifikasi sbb :

1. Penjelasan dari DPD SP PLN Disjaya tersebut merupakan penjelasan versi panitia acara yang oleh manajemen PLN Disjaya meminta kepada DPD SP PLN untuk menulis kronologis yang disampaikan panitia. Karena pada pagi nya DPD SP PLN Disjaya telah menyampaikan kegundahan pembatalan tersebut karena disinyalir dan diduga merupakan instruksi dari PLN Pusat.

2. Permintaan ini disampaikan oleh manajemen PLN Disjaya pada saat pengurus DPD SP PLN Disjaya dipanggil oleh manajemen pada sore harinya setelah permasalahan pembatalan ceramah ustadz Abdul Somad viral dan menjadi perbincangan oleh publik.

3. Berkenaan dengan kronologis versi panitia tersebut yang disampaikan oleh DPD SP PLN Disjaya diupload atau diberitakan di media maintream on line detikcom oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka kami humas DPP SP PLN menyatakan keberatan, karena penjelasan versi panitia melalui DPD SP PLN Disjaya tersebut bukan untuk konsumsi dijadikan berita di media massa nasional.

Baca Juga : Persekusi Ustad Abdul Somad dan “Ahok Effect”

4. DPP SP PLN sangat mendukung terselenggaranya ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut di lingkungan pegawai PLN karena sesuai temanya sangat cocok untuk membangkitkan semangat ukhuwah dan sebagai perekat umat dalam memajukan bangsa Indonesia.

5. DPP SP PLN sekali lagi menyatakan sangat menyesali pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima, yang diduga dilakukan dan diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pantas diduga sebagai upaya mendeskriditkan pemerintah, serta mengadu domba antara umat dengan umaranya. Oleh sebab itu DPP SP PLN meminta kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi.

Demikian press release ini disampaikan agar informasi dari SP PLN dapat sampai seperti apa adanya dan tidak diplintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya.

Terima kasih.

SP PLN : Kuat...

PLN : Jaya...

Indonesia : Bangkit, Berdaulat, Merdeka - Merdeka - Merdeka...

Jakarta, 30 Desember 2017

Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN

Sekretariat: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Gd 1 Lt 9

Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan

(teropongsenayan)

Selengkapnya
Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum

Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum



Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum

KOKOPNEWS.ID - Kembali mencuatnya kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) membuat perhatian publik tertuju kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya putri Bung Karno tersebut disebut-sebut terlinat dalam kasus yang merugikan negara 4,58 triliun tersebut.

Mengingat posisi Megawati saat ini sebagai orang kuat karena ada di barisan pemerintah, publik khawatir Megawati tidak hadir jika sewaktu-waktu dipanggil KPK. 

Untuk itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Semua rakyat Indonesia harus taat pada hukum, tak terkecuali Megawati.

"Siapapun harus patuh pada hukum, tak terkecuali mantan presiden," kata Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan, justru akan lebih meringankan beban, jika Megawati hadir memberikan klarifikasi sehingga tuduhan yang selama ini dialamtkan kepadanya bisa terjawab.

"Kan bisa jadi forum klarifikasi. Jelaskan saja kalau memang tidak terlibat. Jangan takut," imbuh Adi.

Selanjutnya Adi mengapresiasi langkah KPK yang ingin menuntaskan pengusutan kasus BLBI.

"Pada prinsipnya kita harus mengapresiasi sekaligus mendukung upaya KPK menuntaskan kasus BLBI ini. Begitupun dengan pemerintahan Jokowi yang berkomitmen pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Adi.

Pada Kamis (28/12/17) lalu KPK memanggil mantan Wakil Presiden Boediono untuk mendalami kasus BLBI.  Ia dipanggil KPK sebagai saksi terkait kapasitasnya sebagai mentri keuangan di masa Megawati.

Hanya saja ketika ditanya terkait materi pemeriksaannya, Wapres RI 2009-2014 itu enggan menjelaskan lebih jauh.

"Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak," kata Boediono.  (rmol/wartaekonomi)

Selengkapnya
Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati

Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati



Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati

KOKOPNEWS.ID - Akhir-akhir ini ada perebutan terhadap label pancasialis sambil menuduh orang lain sebagai orang yang anti pancasila dan NKRI. 

Perebutan tersebut dimulai oleh pemerintah yang kemudian diikiti oleh orang-orang yang pro terhdap pemerintah.

Mendapati kalaim-kalim tidak berdasar tersebut, Ketua Progres 98, Faizal Assegaf melontarkan kritik cukup keras. Ia menilai klaim penguasa bahwa pihaknya merupakan satu-satunya kelompok yang loyal terhadap pancasila dan NKRI merupakan bentuk kemunafikan dan kebohongan publik.

Baca Juga : Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad

"Bagaimana mungkin disebut Pancasilais dan cinta NKRI, wong terbukti gemar menjual aset-aset negara, doyan ngutang luar negeri, bersikap diskriminasi serta ingkar janji," kritik Faizal.

Bahkan secara tegas Faizal mengatakan bahwa presiden Jokowi yang mengikuti jejak rekam Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencerminkan Pancasila yang diklaimnya.

Justru sebaliknya, kata Faizal, orang-orang yang selama ini dituduh sebagai anti pancasila seperti Ustadz Abdul Somad jauh lebih paham dan menghayati pancasila. Hal ini dibuktikan dengan kiprah Ustadz Somad selama ini yang dengan istikomah memberi pencerahan kepada masyarakat melalui caeramahnya di berbagai daerah di Indonesia.

"Sangat disayangkan ustadz Somad menjadi korban persekusi dan penistaan secara semena-mena, lantaran memilih jalan hidup yang bermartabat dan konsisten bersuara kritis," imbuhnya. 

Tidak hanya itu, Faizal juga menyinggung soal sikap represif pemerintah terhadap orang-orang yang getol mengkritiknya dengan cara dikriminalisasi. Menurut Faizal, seandainya Ustadz Somad mendekati pemerintah dan bersahabat dengan baik maka pasti akan dinobatkan sebagai tokoh toleran dan tentu akan mendapat sebutan Pancasialis. 
Namun karena Ustadz asal Riau tersebut memilih jalan kontra pemerintah maka berbagai macam sebutan yang menyudutkan disematkan padanya.

"Tapi jalan kemunafikan itu ditolak oleh ustadz Abdul Somad sehingga membuat umat bangga padanya. Kerendahan hati dan kecemerlangan yang terpancar dari ustad Somad memberi contoh dan sekaligus koreksi atas perilaku penguasa dan elite partai," ucap Faizal seperti dilansir rmol.co.

Faizal menyarankan agar Jokowi berhenti melakukan pencitraan dengan blusukan ke berbagai daerah. Ia meminta Jokowi mengikuti cara bung Karno. Walapun dekat dengan PKI, akan tetapi tidak memusuhi para ulama seperti Natsir dan Buya Hamka. Bung Karno menjalin persahabatan dengan kedua ulama ini walaupun sering dikritik karena kedekatannya dengan PKI.

"Saya kira ustad Abdul Somad sudah punya racikan spiritual untuk membimbing Jokowi dan Megawati ke jalan yang benar. Itulah sejatinya tugas ulama. Bukan seperti rohaniwan bermental ABS (asal bapak senang), bisikan mereka membuat penguasa bertindak zalim pada rakyat," cetusnya. (rmol)

Selengkapnya
Kritikan Pedas Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?

Kritikan Pedas Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?


Kritikan Pedas Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?

KOKOPNEWS.ID - Pernyataan Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan defisit anggaran sebesar 2,62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mengindisikan bahwa ekonomi negara masih berada dalam kondisi stabil mendapat kritikan pedas dari Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Menurut SMI, defisit anggaran per 15 Desember itu masih jauh di bawah batasan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBNP sebesar 2,92 persen.
Uchok mengatakan dirinya tidak setuju jika ekonomi negara dibilang stabil dalam kondisi defisit 2,62 persen seperti pernyataan Sri Mulyani.

"Saya tidak setuju kalau ekonomi negara stabil dengan defisit 2,62 persen," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan WhatsApp, Jumat (29/12).

Uchok mengakui bahwa kalau mengacu pada UU APBNP, angka 2,62 persen memang masih terbilang jauh. Namun, untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah harus melakukan langkah antisipatif.

Uchok mempertanyakan apa langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah defisit anggaran tersebut.

"Untuk menutup defesit anggaran ini, solusi menteri keuangaan apa? Apa lagi yang mau 'digadaikan' Sri Mulyani sehingga bisa menutupi defesit sebesar Rp 352.7 Triliun?," ketusnya.

Lebih lanjut, dia mengusulkan kepada mentri keuangan bahwa langkah yang harus diambil pemerintah harus berupa ide segar yang inovatif.

Kalau pemerintah dalam hal ini Menkeu mengandalkan pemasukan negara dari sektor pajak padahal data beli masyarakat sedang lemah, mustahil defisit anggaran itu bisa teratasi.

"Kemungkinan Sri Mulyani, bisa hanya bisa jual surat utang negara dengan bunga yang tinggi. Jadi tetap saja, solusinya untuk menutup defisit dengan cara cari utang baru. Tetapi, kalau tahun 2018, sumber utang baru tidak diperoleh, pajak tidak bisa digenjot, solusi hanya dua, yaitu jual aset atau pemangkasan anggaran kementerian dengan alasan efesiensi anggaran," ujarnya[rmol]
Selengkapnya
Datangi KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI?

Datangi KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI?


Datangi KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI?

KOKOPNEWS.ID Mantan Wakil Presiden Periode kedua kepemimpinan SBY, Boediono terlihat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada , Jakarta Selatan, Kamis (28/12) sekitar pukul 09.47 WIB.

Terkait kedatangan Boediono tersebut, KPK belum bisa memberikan konfirmasi. 

Boediono pun saat ditanya wartawan mengaku tidak tahu.

Saat ditanya awak media soal kedatangannya itu ke kantor KPK, Boediono mengaku tidak tahu.

"Kan saya baru datang. Nanti ditanya apa, kan saya nggak tahu," kata Boediono yang didampingi dua ajudannya.

Sebelum menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014, Boediono diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan Agustus 2001-Oktober 2004. Sebagai Menkeu, dia berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Boediono sendiri saat itu menggantikan Rizal Ramli. Rizal juga tercatat pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus BLBI.(Teropongsenayan)

Selengkapnya
Persekusi Ustad Abdul Somad dan “Ahok Effect”

Persekusi Ustad Abdul Somad dan “Ahok Effect”


Persekusi Ustad Abdul Somad dan “Ahok Effect”

KOKOPNEWS.ID - Persekusi itu terjadi lagi. Persekusi internasional itu menimpa Ustad Abdul Somad (UAS). Kejadiannya di Hongkong (HK) sepekan yang lalu. Tanpa dasar dan alasan yang jelas, mungkin karena dugaan yang berbau fitnah, Hongkong “menolak” kedatangan UAS. Ada banyak dugaan dan spekulasi tentang sebab penolakan HK kepada UAS. Dugaan yang paling kuat ialah, “Ahok Effect”.

Tampaknya HK “ikut-ikutan” menaruh dendam kepada orang-orang yang selama ini dianggap sebagai penyebab ‘kekakalan Ahok’ dalam Pilkada Jakarta setahun lalu. Dendam dan kemarahan itu masih begitu kuat, sampai harus ‘menolak’ kedatangan UAS tanpa alasan yang jelas. Hingga hari ini alasan penolakan itu masih nihil dan belum ada konfirmasinya.

Kejadian yang hampir sama (bahkan lebih parah), juga menimpa Jenderal Gatot Nurmantyo, pada saat ditolak masuk Amerika Serikat (AS), padahal kunjungan itu atas dasar undangan dari pejabat AS kepada Panglima TNI (ketika masih dijabat Gatot). Dua (2) peristiwa di atas terjadi dalam rentang waktu yang sangat berdekatan, dan sama-sama tak ada konfirmasi maupun klarifikasi yang jelas tentang sebab penolakan tersebut, setidaknya belum ada penjelasan resmi dari pemerintah.

UAS dan Gatot, menurut saya adalah tokoh yang sangat dekat dengan umat Muslim di Indonesia, terutama UAS. Ustad asal Riau ini bukan hanya dekat, bahkan salah satu ikon dari Aksi 212. Ustad ini memegang spirit Aksi 212. Aksi damai ummat Muslim Indonesia, sedangkan Jenderal Gatot terkesan parallel dengan aksi tersebut. Masalahnya adalah, Aksi 212 dan aksi-aksi ummat Muslim inilah yang menyebabkan kekalahan Ahok pada Pilkada Jakarta itu, sementara HK sudah berharap banyak dan menaruh harapan besar (mungkin sudah sangat yakin) dengan kemenangan Ahok. Akibatnya, HK kecewa berat, dendam dan marah luar biasa kepada tokoh-tokoh muslim di Indonesia. HK yang selama ini dianggap modern dan demokratis, ternyata belum mampu memahami demokrasi itu sendiri. Tampak dengan nyata, HK belum bisa menerima kekalahan itu.

Persekusi lain yang sebelumnya menimpa UAS ialah, persekusi di Bali. Jarak persekusi domestik dan internasional itu tidak begitu jauh, hanya berjarak paling lama satu bulan sebelumnya. Persekusi di Bali ini tentu saja lebih “kampungan” jika dibanding persekusi HK. Di Bali, ada teriak-teriak, ada segerombolan orang beringas, bahkan bawa golok (khabarnya). Yang paling “aneh” ada tuntutan dari para persekutor agar UAS baca Pancasila, nyanyi lagu kebangsaan, cium bendera kebangsaan. 

Tuntutan para persekutor ini jelas aneh dan ngawur, sebab UAS itu bukan orang asing di Indonesia. Ia bukan berasal dari China daratan atau China HK. UAS itu orang Indonesia asli. Ia lahir dari orang Indonesia asli, lahir, bersekolah, remaja dan tumbuh besar di Indonesia, punya KTP dan Pasport Indonesia. Warna kulitnya yang sedikit gelap itu bahkan sama gelapnya dengan kulit orang-orang yang melakukan persekusi itu. 

Bahkan wajah, warna kulit dan kurus-kurusnya mirip dengan Presiden Jokowi. Lho jadi kok para persekutor ini nuntut yang aneh-aneh. Para persekutor ini rupa-rupanya masih terobsesi dengan “masa kanak-kanak dulu”, masih terobsesi dengan jaman old. Romantika saat di SD atau SMP dulu ternyata masih jadi obsesi. Tuntutan yang bersumber dari obsesi seperti ini jelas saja ngawur-ngawuran, apalagi nuntutnya kepada UAS yang nota bene adalah pribumi (indigenous). Ah, dasar norak, kampungan...!

Kejadian aneh-aneh dan ngawur sebagaimana di atas inilah yang saya maksudkan sebagai “Ahok Effect”. Bukan tidak mungkin akan terulang lagi pada masa mendatang, terutama menimpa para ulama atau tokoh-tokoh muslim di Indonesia. Bahwa ternyata, demokrasi yang hari ini diterapkan di Indonesia masih menunjukkan anomalinya dan kecenderungan rusak. Demokrasi yang dipraktekan dalam pemilu dan pemilukada di Indonesia itu ternyata masih galau. 

Sekelompok orang yang kalah dalam pemilukada akhirnya membuat jargon-jargon dan secara munafik seakan-akan mencintai jargon tersebut, padahal sebaliknya. Orang-orang yang terkena “Ahok Effect” ini terlihat aneh perilakunya dan dengan mudah pula menuduh yang aneh-aneh. Perilaku yang paling aneh itu, dapat terlihat seperti orang yang lagi mabuk inek. Seperti orang lagi tripping. 

Orang yang lagi tripping ini kan banyak berhalusinasi. Orang ini sedang merasa berjalan “sendirian”, dan dia merasa hanya perjalanannya yang paling indah. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia cuma “geleng-geleng kepala sambil dengar musik dalam diskotik”. Esok hari setelah dia sadar dengan dunia nyata, halusinasinya muncul lagi. Apa itu…? Takut ketangkap Restik.

Halusinasi akibat dari “Ahok Effect” yang menimpa kalangan domestik itu bermacam ragamnya. Namun yang paling mencolok adalah munculnya perilaku sosial sebagian kecil orang yang merasa paling nasionalisme dan tanpa rasa malu menuduh orang lain tidak nasionalis. Merasa paling Pancasilais, paling Indonesianis, paling toleran, dan pada saat yang sama (tanpa rasa malu) menuduh ulama/tokoh muslim dengan tuduhan-tuduhan keji. Tuduhan yang paling keji sering dilontarkan pasa saat ini : ‘intoleran’, ‘anti Pancasila’, ‘anti kebhinekaan”, dan lain sebagainya. Seenaknya dewe nuduh. Dasar latteung….! Pargabus…!.

Terakhir saya mau sampaikan saran kepada Otoritas HK (lokal) maupun RRC, bahwa sebaiknya anda segera sadar dari halusinasi “Ahok Effect” tersebut, sebelumnya semuanya jadi terlambat. Anda perlu pahami bahwa kami umat Muslim Indonesia, tidak hanya menghormati Ustad Abdul Somad, tapi lebih dari itu, kami juga “menyayanginya” sebagaimana saudara kami. Ini keyakinan dalam keagamaan kami, dan baiknya anda menghormati hal itu. Kami juga tau, tokoh-tokoh Agama (Biksu) yang datang ke negara kami dari berbagai negara, tidak pernah kami larang dan kami ganggu sedikitpun, karena pengajaran agama/dakwah bagi kami adalah kemuliaan. 

Kami dengan mudah juga mengetahui berapa banyak imigran gelap asal China daratan yang bekerja disini, berapa orang China daratan yang bekerja di proyek Meikarta, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, bekerja di tambang Nikel Morowali Sulawesi, bekerja membangun Pembangkit Listrik. Tiap malam dapat kami saksikan bagaimana ratusan penduduk asal RRC hilir mudik dari bandara Cengkareng menuju Morowali. 

Kami juga dengan mudah dapat mengetahui berapa keuntungan yang anda peroleh dari “hutang” negara kami. Dengan mudah kami dapat mengetahui berapa banyak investasi dan modal yang anda tanamkan di negara kami, dan akhirnya nanti kami juga tau berapa banyak uang hasil korupsi di negara kami yang mengalir ke bank-bank di negara anda. Setelah tahun 2019, semua urusan yang kami sebutkan di atas akan kami tinjau ulang bahkan mungkin kami hentikan, jika halusinasi yang kami sebutkan di atas masih terus Anda pelihara.

Pekerjaan evaluasi, tinjau ulang atau mungkin penghentian proyek-proyek di atas dengan mudah dapat kami lakukan. Tergantung hasil Pemilu 2019. Dan saya mampu untuk melakukannya, tidak perlu menunggu saya jadi Presiden. Cukup hanya jika saya jadi “pembisik Presiden”.

Oleh Ahmad Bay Lubis (Warga Negara, Advokat, Wasekjen PPP)

(Teropongsenayan

Selengkapnya
Ade Armando Tak Sedih Kalau  Anaknya Jadi Gay atau Lesbian

Ade Armando Tak Sedih Kalau Anaknya Jadi Gay atau Lesbian


Ade Armando Tak Sedih Kalau  Anaknya Jadi Gay atau Lesbian

KOKOPNEWS.ID - Pernyataan mengejutkan datang dari Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando. Melalui akun Facebook-nya ia mengatakan tidak bersedih kalau anaknya menjadi gay atau lesbian.

“Saya tidak akan bersedih kalau anak saya mengatakan dia gay atau lesbian atau dia mengatakan dia tidak lagi percaya agama,” ungkap Dosen Universitas Indonesia (UI) itu pada, Selasa (26/12/2017).

Tidak hanya itu, sebelumnya ia juga membuat pernyaan yang sangat kontroversial. Ia mengatakan tak masuk akal jika LGBT diharamkan agama. Menurutnya, yang membuatnya sedih bukan LGBT tapi perbuatan kriminal seperti korupsi dan terorisme. 

“Saya akan bersedih kalau mengetahui anak dstaya korupsi, mencuri uang rakyat, memperkosa, merampas hak rakyat, mengedarkan obat bius, merampok,membunuh,menipu rakyat dengan menggunakan agama, menindas hak asasi manusia, menindas kaum minoritas, menjadi rentenir…,” katanya.

Tentu pernyataan Ade tersebut mendapat reaksi pedas dari warganet. Salah satunya seperti dikatakan oleh Bin Ahmad Fadhli bahwa Ade tidak pantas mempunyai gelar doktor. 

“Seorang yg bertitel Doctor,tapi tdk bisa memposisikan/mengelompokan pelanggaran&dosa yg di perbuat oleh manusia,yg namanya pelanggaran/menerjang larangan hukum agama semuanya dosa..!!,hanya saja ada pengelompokanya,ada dosa kekejian syahwat,ada dosage syirik,ada dosa perampasan hak org lain (mencuri/merampok/korupsi/dosa khianat dlm amanah dll),maaf Ade Armando ini Doctor ataukah Dok kotor Ade Armandobol..!!,” kata Bin Ahmad Fadhli.

Menyusul kemudian komentar dari netizen bernama Zulfikar Syarifuddin. Ia membuat komentar sindiran yang tak kalah pedasnya.

“Beginilah kalau orang ga ada sumbu di jadikan dosen.hati2 para orang tua yg anak nya ada di ui.entah akan jdi apa anak mu nanti hai para orang tua kalau guru nya ber mental dungu sperti si mando,?” susul akun Zulfikar Syarifuddin. [kiblat.net]

Selengkapnya
Meski Dicoret Kemendagri, Anies Tetap Jalankan TGUPP

Meski Dicoret Kemendagri, Anies Tetap Jalankan TGUPP


Meski Dicoret Kemendagri, Anies Tetap Jalankan TGUPP

KOKOPNEWS.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisyaratkan tetap akan mempertahankan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) meski dicoret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di APBD DKI 2018. Anies menilai pencoretan itu hanya bersifat rekomendasi.

"Sebetulnya untuk otoritas ada di kita, otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi jadi bisa tidak dijalankan," kata dia di Jakarta, Jumat (22/12).

Anies mengatakan, Pemprov DKI tetap akan menghormati kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu. Namun, dia menyesalkan rekomendasi itu yang seharusnya Kemendagri bersikap bijak terhadap hal tersebut.

"Rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan, aturan. Ya kita lihat saja," ujar dia.

Anies menyesalkan pencoretan nomenklatur TGUPP di APBD DKI 2018 oleh Kemendagri. Ia heran dengan pencoretan ini lantaran TGUPP sudah berjalan dari jaman kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI.

"Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi (TGUPP) yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh," kata dia.

Anies menilai keputusan Kemendagri aneh. Sebab, kata dia, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu mencoret TGUPP-nya sebagai sebuah institusi, bukan jumlah personalia atau anggaran yang sempat diperdebatkan. Dia mengaku masih memahami jika Kemendagri mengoreksi anggaran atau jumlah orang.

"Ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah, dianggap salah tempat dan macam-macam," ujar dia dengan nada kesal dan intonasi sedikit meninggi. (republika)


Selengkapnya
Sahruji Hilang Misterius di Wisata Waduk Nipah Banyuates

Sahruji Hilang Misterius di Wisata Waduk Nipah Banyuates


Sahruji Hilang Misterius di Wisata Waduk Nipah Banyuates

KOKOPNEWS.ID - Sampang, Madura - Seorang warga desa Msaran, Kecamatan Banyuates, Sampang, Madura bernama Sahruji hilang di obyek wisata waduk Nipah.

Pria berumur 43 tahun itu tidak diketahui keberadaannya setelah pamit mancing di waduk Nipah pada Kamis (21/12) pukul 15.00 WIB.

Salah seorang warga Banyuates, Rony menuturkan pihak keluarga berusaha mencari korban, namun hingga Jumat (22/12) malam Sahruji belum juga ditemukan. 

“Orangnya tidak ada,” tutur Rony sebagaimana dilansir Portalmadura.com.

Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Moh Imam mengatakan dugaan sementara Sahruji hilang karena tenggelam. Oleh karena itu BPBD Sampang bersama kepolisian dan Koramil Banyuates terjun ke lokasi untuk mencari korban. Walaupun hingga kini belum membuahkan hasil.

“Saat ini, petugas gabungan (tim) melakukan pencarian, namun belum menemukan korban,” kata Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan kalau usaha pencarian oleh tim dari BPBD tetap tidak berhasil maka pihaknya akan meminta bantuan dari Basarnas Surabaya. [Portalmadura]

Selengkapnya
Pembatalan Mutasi TNI: Kalau Bukan Politis, Apa Lagi?

Pembatalan Mutasi TNI: Kalau Bukan Politis, Apa Lagi?


Pembatalan Mutasi TNI: Kalau Bukan Politis, Apa Lagi?

KOKOPNEWS.ID - Sebelum resmi pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) melakukan mutasi perwira tinggi dengan surat Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017. Sekitar dua pekan kemudian, 20 Desember, panglima yang baru, Marsekal Hadi Tjahjanto, membatalkan mutasi sejumlah personel. Antara lain adalah Panglima Kostrad, Letjen Edy Rahmayadi.

Banyak yang bertanya-tanya mengapa Panglima Hadi Tjahjanto melakukan pembatalan mutasi? Adakah unsur politik?

Baca Juga : Jokowi Depak Gatot Mirip Anies Diusir Dari Kabinet

Pastilah ada motif politik di balik pembatalan itu. Menurut mantan perwira tinggi, Letjen (Pur) Syarwan Hamid, langkah mutasi yang dilakukan seorang panglima TNI tidak dilakukan seenak hati saja. Langkah itu melibatkan banyak stakeholder di lingkungan TNI dari semua angkatan. 

Jadi, sulit untuk mengatakan bahwa Marsekal Hadi tiba-tiba saja muncul dengan tindakan “aneh” kalau itu dilakukannya tanpa ada “permitaan” dari level kekuasaan yang tinggi. Beliau pastilah mendapatkan “jaminan keamanan” dari seseorang yang sangat besar otoritasnya di level tinggi. Sehingga, secara psikoligis Marsekal telah dibekali “alibi” yang sangat kuat.

Sekarang, di titik-titik mana saja kemungkinan pembatalan itu paling kental bernuansa politis?

Baca Juga : Anulir Keputusan Gatot, Panglima Menzalimi TNI!

Salah satu yang paling mencolok adalah pembatalan penggantian Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi (ER). Dia diperintahkan untuk tetap berada di posisi Pangkostrad. Di sini, agak sulit membantah tudingan orang bahwa pembatalan itu “politically motivated”. Bermotifkan politik. Bakal kerepotan untuk mengatakan bahwa pembatalan mutasi Letjen Edy semata-mata karena “keperluan urgen” TNI. 

Lantas, mengapa repot menjelaskan bahwa pembalatalan mutasi ER tidak bermotif politik? Sebab Jenderal ER sudah sangat jauh terlibat dalam proses pencalonan dirinya di pilkada gubernur Sumatera Utara. Dan, untuk saat ini, ER adalah salah satu nama yang sangat kuat posisinya dibanding nama-nama lain termasuk petahana sendiri, Tengku Erry Nuradi. 

Lalu, apa pentingnya bagi “level tinggi” untuk menghentikan ER dalam proses pilkada Sumut? Karena ER diusung oleh Gerindra (cq Prabowo Subianto) dan partai-partai lain yang berbseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Baca Juga : Salim Said: Perintah Menganulir Keputusan Gatot Bukan Dari Hadi, Tapi Presiden Jokowi

Terus, apakah begitu besar dampak politiknya bagi Jokowi jika ER terpilih menjadi gubernur Sumut? Jawabannya, dalam kontestasi Pilpres 2019 nanti, “there’s nothing too small to secure on your side”. Tidak ada istilah terlalu kecil untuk diamankan di kubu Anda. Sekalipun elektabilitas Pak Jokowi jauh di depan figur-figur lain, beliau dan timnya pastilah ingin mengamankan semua lini. Kalau bisa, mereka amankan seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. 

Faktor lainnya adalah, kalau ER menang di pilgub Sumut itu berarti basis pendukung Prabowo semakin luas. Kalau Sumut jatuh ke tangan Prabowo melalui ER, maka akan muncul dua perasaan: “rasa khawatir” dan “rasa yakin”. Ada pihak yang “cemas”, ada yang “tenang”.

Nah, apakah ada kemungkinan Pak Jokowi sendiri yang mengeluarkan perintah pembatalan mutasi periwira tinggi, termasuk Letjen ER?

Saya tidak yakin beliau sempat memikirkan hal-hal seperti itu. Tetapi, jelas sekali Pak Jokowi dan timnya tidak mungkin membiarkan orang yang bakal menjadi lawan di Pilpres 2019 melakukan perluasan basis politik.(Teropongsenayan)

Selengkapnya
Jokowi Depak Gatot Mirip Anies Diusir Dari Kabinet

Jokowi Depak Gatot Mirip Anies Diusir Dari Kabinet


Jokowi Depak Gatot Mirip Anies Diusir Dari Kabinet

KOKOPNEWS.ID - Langkah presiden Joko Widodo mempercepat proses pergantian Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI, patut dicermati sebagai manuver politik yang tidak etis.

Demikian disampaikan Ketua Progres 98, Faizal Assegaf melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (5/12). 

"Andai hubungan Jokowi dan Gatot berjalan mesra, saya kira proses pergantian Panglima TNI akan dibuat elegan, bermartabat dan tanpa tendensi," kata Faizal.

Baca Juga : Anulir Keputusan Gatot, Panglima Menzalimi TNI!

Jabatan Gatot berakhir pada bulan Maret 2018, namun kata Faizal, desakkan memecat Gatot terus-menerus digulirkan oleh PDIP dan kelompok kontra TNI pada Desember 2017.

"Hal itu memberi indikasi kuat bahwa Jokowi bertindak atas tekanan kekuatan terkait di lingkaran istana. Tentu akan memicu eskalasi politik jelang Pilpres 2019," kata Faizal.

Terlebih, imbuh Faizal, belakangan Istana mencurigai Gatot dekat dengan Islam dan merupakan jenderal titipan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta sangat loyal pada Prabowo Subianto. Lebih memperihatinkan lagi, Gatot difitnah telah merencakan kudeta melalui penggalangan kekuatan massa Islam dalam aksi 411 dan 212 di akhir tahun 2016. 

Baca Juga : Salim Said: Perintah Menganulir Keputusan Gatot Bukan Dari Hadi, Tapi Presiden Jokowi

"Sangat tidak elok Jokowi memanfaatkan dinamika politik yang tidak sehat tersebut untuk mempercepat pencopotan Gatot. Suka atau tidak bakal menimbulkan problem krusial dan sudah pasti memicu prahara politik nasional," tegas Faizal.

Untuk itu, sebaiknya DPR dan Presiden Jokowi menahan diri. Menurut Faizal, biarkan saja pergantian Gatot berjalan nomatif pada Maret 2018 mendatang. 

"Sehingga pergantian Panglima TNI tidak terkesan Gatot didepak mirip Anies diusir dari Kabinet," demikian Faizal. [RMOL]

Selengkapnya
Anulir Keputusan Gatot, Panglima Menzalimi TNI!

Anulir Keputusan Gatot, Panglima Menzalimi TNI!


Anulir Keputusan Gatot, Panglima Menzalimi TNI!

KOKOPNEWS.ID - Pembatalan surat keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga merupakan tindak penzaliman terhadap institusi TNI.

Begitu dikatakan Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1996-1999, Letnan Jenderal (Purn) Suharto, Rabu (20/12).

"Negara ini seperti sudah tidak ada hukum. Kudeta dibiarkan. DPD di kudeta, DHN 45 dikudeta, PKPI dikudeta, KADIN dikudeta, UUD 45 dikudeta. Sekarang TNI dikudeta," tegasnya.

Baca Juga : Salim Said: Perintah Menganulir Keputusan Gatot Bukan Dari Hadi, Tapi Presiden Jokowi

Pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI itu, lanjut Suharto, maka semakin membuktikan bahwa ada grand design untuk melemahkan NKRI dimana TNI yang merupakan tembok terakhir kedaulatan Indonesia sudah mulai digerogoti.

Di sisi lain, Suharto menilai pembatalan Skep oleh Marsekal Hadi tersebut memiliki banyak kejanggalan. "Pertama, menganulir sebagian Skep TNI (hanya 32 dari 85 perwira). Apa itu betul?" kata dia.

Kejanggalan lainnya, Skep itu dianulir oleh Jenderal Hadi yang saat Skep diterbitkan merupakan bawahan Jenderal Gatot.

"Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri," tegas Suharto. 

"Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain," tambahnya.

Yang lebih mengherankan lagi, Marsekal Hadi saat serah terima jabatan Panglima TNI sudah berjanji akan melanjutkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh Jenderal Gatot.

"Dia menyebut akan melanjutkan kebijakan Panglima lama (Gatot Nurmantyo, red), kok malah dilanggar. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi TNI. Kenapa tidak menganulir yang dulu dulu sekalian," tegasnya.

Oleh karena itu, Suharto berpesan bagi para anggota TNI untuk waspada terhadap bentuk pelemahan institusi.

"Ini adalah 'kekurangajaran' yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan," tandasnya. [rmol]


Selengkapnya
Manuver Jokowi: Meremehkan Golkar, Melemahkan PDIP

Manuver Jokowi: Meremehkan Golkar, Melemahkan PDIP


Manuver Jokowi: Meremehkan Golkar, Melemahkan PDIP

KOKOPNEWS.ID - Manuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses pemilihan ketua umum Golkar baru-baru ini, sangat produktif. Harus diakui kehebatan operator politik beliau. Setidaknya di depan umum Pak Jokowi bisa menunjukkan dua pukulan mematikan sekaligus. Pertama, Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliaulah yang sebenarnya menguasai Golkar. Kedua, dengan gerakan yang sama, beliau sekaligus melemahkan posisi PDIP.

Pak Jokowi berhasil membuat keluarga besar Golkar datang merengek agar Airlangga Hartarto direstui menjadi ketua umum. Di sini, Pak Jokowi berhasil mempermalukan orang Golkar dengan cara mempertontonkan penghambaan para ketua DPD I se-Indonesia yang datang menjumpai Presiden di Istana Bogor, 30 November 2017. 

Dalam nada bercanda saja, Pak Jokowi bisa menjadikan para ketua DPD Beringin seperti murid taman kanak-kanak. Ketika ditanya oleh Pak Jokowi apakah ada orang lain selain Airlangga yang mau dijadikan ketua Golkar, semuanya menjawan serentak “tidak ada”. Bahkan, di depan Munaslub Golkar sendiri Pak Jokowi sengaja menceritakan adegan merengek para ketua DPD tsb. Beliau mengatakan, “Saya layani mereka sewaktu meminta selfie satu-satu.” 

Rupanya, salah satu yang dibayangkan oleh para ketua DPD Golkar itu ialah foto selfie bersama Presiden. Luar biasa cara Pak Jokowi mengecilkan sebuah partai besar yang, kata Pak Jokowi sendiri, dihuni oleh orang-orang hebat. Partai yang memiliki sekian banyak teknokrat handal.

Kemudian, manuver Presiden yang, dengan mudah, “menentukan” nakhoda Golkar itu sekaligus berdampak ke PDIP sebagai basis kekuatan politik Pak Jokowi. Di sinilah kehebatan Pak Jokowi (tentunya tak lepas dari peranan Pak LBP). Dengan menaklukkan Golkar, Pak Jokowi mengirimkan isyarat kepada PDIP tentang blok politik besar yang bisa dia kendalikan. 

Tidak berlebihan pula untuk menduga bahwa Golkar, selain mendukung Pak Jokowi untuk Pilpres 2019, juga bersedia menjadi tunggangan beliau. Jadi, kepada PDIP beliau menyampaikan pesan bahwa kalau Banteng tidak mencalonkan beliau untuk 2019, Pak Jokowi sudah memiliki blok politik baru untuk dijadikannya mitra. Sehingga, beliau sekarang sudah bisa melenyapkan stigma “petugas partai” yang selama ini disematkan di dada beliau.

Inilah cara Pak Jokowi melemahkan PDIP secara tak langsung. Sebab, dengan keluarnya jaminan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019, beliau telah berkalkulasi bahwa dukungan Partai Beringin, PPP, Hanuran, dan Nasdem sudah lebih dari cukup untuk mempertahankan pencapresan Pak Jokowi. Tanpa dukungan PDIP, tidak masalah.

Jadi, situasinya sekarang ialah: Pohon Beringin rebah sujud di depan Pak Jokowi, sementara Banteng Hitam tak akan berdaya lagi mengancam the King of Mandailing. [Teropongsenayan]



Selengkapnya
Felix Peringatkan Keadaan Chaos Pasca Penolakan Uji Materi Pasal Kesusilan

Felix Peringatkan Keadaan Chaos Pasca Penolakan Uji Materi Pasal Kesusilan


Felix Peringatkan Keadaan Chaos Pasca Penolakan Uji Materi Pasal Kesusilan

KOKOPNEWS.ID - Mahkamah Konstitusi telah menolak permintaan Uji Materi Pasal Zina dan LGBT yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA). Penolakan ini dinilai oleh pegiat media sosial Felix Siauw sebagai sebuah keputusan yang zalim dan akan menuai reaksi yang besar.

“Jelas itu putusan yang zalim karena akan bikin masalah besar. Karena 86% orang-orang di Indonesia adalah seorang Muslim. Semua Muslim meyakini bahwa LGBT sebuah perbuatan yang nista, tidak boleh dibiarkan begitu saja,” kata Felix di kawasan Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Dai mualaf ini pun mengapresiasi langkah AILA. Ia menilai, langkah AILA itu bagian dari dakwah.

“Saya pikir itu adalah bagian daripada dakwah. Artinya merupakan bagian dari dakwah ketika seseorang memperjuangkan apa yang dia yakini, kemudian menjadi peraturan yang legal. Dan itulah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kalaupun kemudian itu ditolak, ya itulah sistem di negeri ini,” ujarnya.

Felix memperingatkan, keadaan chaos jika tidak ada peraturan mengenai larangan LGBT. Dia mengumpamakan dengan kejahatan-kejahatan lain. Jika tak ada hukuman terhadap para pelakunya, warga akan bertindak main hakim sendiri.

“Karena sebenarnya negara itu kan penegak hukum. Setelah penegak hukumnya nggak ada berarti tidak ada negara sebenarnya,” ujarnya.

Felix juga berharap lebih agar pasal LGBT tak hanya masuk KUHP dan direvisi. Dia mengatakan bahwa sumber permasalahan di Indonesia adalah tidak dijadikanya Al Quran sebagai dasar hukum.

“Artinya kalau Alquran tidak menjadi dasar hukum, Al Quran hanya menjadi pertimbangan hukum. Selama kemudian Alquran masih menjadi pertimbangan, hukum itu berubah kapanpun juga,” terang Felix.

“Tapi kalau Al-Quran dijadikan sebagai dasar hukum maka tidak akan pernah berubah. Jadi jangan pernah harap lebih kepada itu,” sambungnya. [Kiblat]

Selengkapnya
Salim Said: Perintah Menganulir Keputusan Gatot Bukan Dari Hadi, Tapi Presiden Jokowi

Salim Said: Perintah Menganulir Keputusan Gatot Bukan Dari Hadi, Tapi Presiden Jokowi


Salim Said: Perintah Menganulir Keputusan Gatot Bukan Dari Hadi, Tapi Presiden Jokowi

KOKOPNEWS.ID - Pengamat militer Salim Said mengaku nyaris yakin jika keputusan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menganulir keputusan Panglima Gatot Nurmantyo soal mutasi 16 perwira di jajaran TNI bukan inisiatif pribadi mantan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) itu.

"Saya nyaris yakin keputusan yang mendadak dan kontoriversial oleh panglima TNI Hadi bukan inisiatif dia. Saya sudah banyak bicara dengan banyak perwiara TNI AU yang kenal pribadi dan tau karir panglima TNI Hadi. Dia bukan tipe orang yang berani ambil keputusan berani kayak gini," kata Salim kepada wartawan, Kamis (21/12).

Bahkan, Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan keputusan mendadak oleh Panglima TNI adalah tidak lazim. Apalagi kata Salim, Hadi merupakan orang kedua yang berhasil jadi panglima TNI dari matra AU.

"Buat saya ini aneh, panglima TNI baru dilantik, ditambah dia ini adalah orang AU kedua yang jadi panglima. Ini jelas menjadi tanda tanya besar," kata Salim.

Untuk itu, Salim pun mengaku sudah melakukan sejumlah komunikasi dengan beberapa perwira tinggi dan petinggi politik atas keputusan panglima TNI tersebut. Dia pun mendapat kesimpulan jika pembatalan merupakan petunjuk dari atasan panglima TNI.

"Ini petunjuk dan perintah dari atasannya, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Pertanyannya kenapa presiden beri perintah pembatalan? Padahal kan Jenderal Gatot masih aktif. Kalau ada apa-apa kan mestinya dari awal peringatkan Gatot dong. Makanya saya yakin ini ada unsur politis," tegas Salim.

Lebih lanjut, Salim pun menganalisa keputusan politis dibalik kepentingan Presiden Jokowi. Menurut hemat Salim, ada dua dugaan yang bisa menguatkan. Pertama Presiden memang tidak suka dengan Gatot Nurmantyo dan kedua ada beberepa kelompok kepentingan yang berhasil menekan Presiden Jokowi.

"Jadi salah satu teori mengatakan Presiden enggak begitu happy dan merasa menurut sumber saya merasa dilampaui. Artinya dia perintahkan Hadi ubah saja deh. Dugaan lain ada tekanan dan kepentingan disekelilingnya. Jadi ada kekesalan presiden kepada Gatot Nurmantyo yang melakukan mutasi jelang pensiun," kata Salim.

Salim pun memberikan contoh soal adanya kepentingan luar yang menekan Presiden Jokowi. Salah satunya dalam kasus pembatalan pensiun dini terhadap Pangkonstrad Edy Rahmayadi.

"Edy Rahmayadi kan mendaftarkan diri sebagai gubernur. Kalau dia dibatalkan dia kehilangan kesempatan. Jadi ada yang menilai kalau ada kepentingan yang ingin menjegal Edy. Tapi siapa yang diuntungkan kalau dia tidak maju. Ini masih pertanyaan," demikian Salim. [rmol]

Selengkapnya
AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal

AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal


AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal

KOKOPNEWS.ID - Tindakan Amerika Serikat (AS) memveto drfat resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal desakan pembatalan pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel memicu reaksi kontras bagi Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senang dan memuji Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley karena telah memveto resolusi tersebut.

”Terima kasih, Duta Besar Haley,” tulis Netanyahu di akun Twitter-nya. 

”Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran Anda menghilangkan kegelapan (seperti yang mereka lakukan), satu orang mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump, terima kasih, Nikki Haley,” lanjut Netanyahu.

Sebaliknya, Otoritas Palestina kesal dan mengecam veto tersebut. “Veto tersebut tidak dapat diterima, hal itu mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS yang jadi satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menganggap tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan. 

Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar. [Sindonews]

Selengkapnya
Catatan Saksi Mata: Ada "Yang Tidak Beres" di Aksi Indonesia Bela Palestina Kemarin

Catatan Saksi Mata: Ada "Yang Tidak Beres" di Aksi Indonesia Bela Palestina Kemarin


Catatan Saksi Mata: Ada "Yang Tidak Beres" di Aksi Indonesia Bela Palestina Kemarin

KOKOPNEWS.ID - Ada yang janggal didalam Aksi Bela Palestina 1712, yups...kalian yang terbiasa ikut Aksi Bela Islam, pasti juga merasakan.

Ini hanya sebagai CATATAN dari saksi mata... semoga di masa depan bisa lebih diantisipasi.

Bagaimanapun, para ulama kita sudah menyatakan, jangan dipertajam perbedaan, perbesar persatuan. Ulama panutan kita, walaupun seperti di'kerdilkan', tapi masih berbesar hati dan jiwanya.

Tulisan mas Al Ghifari ini pasti banyak yang merasakan saat Aksi Bela Palestina di Monas kemarin, terutama yang di area depan panggung.

Ada "Yang Tidak Beres" di Aksi Indonesia Bela Palestina Kemarin
Oleh: Al-Ghifari

(Saksi di Reuni 212, Live ILC dan Aksi Bela Palestina 1712)

Saya adalah peserta Aksi Bela Palestina di Monas pada 17 Desember 2017 yang diadakan oleh MUI bersama ormas-ormas Islam, kelompok pengajian dan berbagai elemen masyarakat.

Saya datang sejak pukul 03.00 pagi, ikut shalat subuh berjamaah bersama puluhan ribu orang dan hadir di barisan terdepan sejak acara mulai hingga acara selesai.

Saya menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh saling bergantian untuk maju menyampaikan orasi nan penuh semangat menggerakkan hati umat agar senantiasa bersatu bela Palestina.

Dari seluruh tokoh yang hadir, salah satu tokoh yang saya perhatikan sangat atraktif adalah salah satu Ketua PBNU KH. Marsyudi Suhud. Saat acara kemarin didapuk menjadi Ketua Pelaksana Aksi Bela Palestina.

Kenapa saya perhatikan? Karena pertama, ini tokoh unik. Dianggap berpikiran maju karena membolehkan mengucapkan natal dan bahkan memberi ceramah rohani pada saat perayaan Natal.

Kedua, terkenal nyentrik dikalangan Kyai PBNU dan berbeda dengan Kyai pada umumnya yang tawadhu dan menjunjung tinggi adab serta menjaga tingkahnya dari gunjingan umat.

Bahkan foto kyai ini dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan nampak mesra, dengan mengedepankan husnudzon saja, sepertinya tidak patut untuk dishare ke publik.

Ketiga, dalam program ILC saat membahas kontroversi Reuni 212 yang dipermasalahkan, beliau nampak tidak jelas penyikapannya. Bahkan berkali-kali dibelakang panggung ILC sering ngobrol berempat dengan Denny Siregar, Abu Janda dan Aan Anshori.

Dua orang ini (Denny Siregar dan Abu Janda), kita sudah tahu sendiri sepak terjangnya...

Aan Anshori sendiri mengaku tokoh muda NU yang berjuang untuk kesetaraan. Dalam berbagai bisik-bisik di kalangan aktivis, Aan semangat sekali membela LGBT. Apakah dia juga Gay seperti foto dan kabar yang beredar di sosmed?

Kyai Marsyudi ini dibelakang live ILC selalu bersama mereka. Ingat hadits Rasul; "Ruh-ruh itu seperti tentara yang berhimpun yang saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal (sifatnya, kecenderungannya dan sama-sama sifatnya) maka akan saling bersatu, dan apabila saling berbeda maka akan tercerai-berai.”

Saya bicara dalam hati "ngga beres ini kyai", saat dia bolak balik berempat di ruangan ILC. Tapi baiklah, kita kedepankan sikap positif. Dan begitu juga saat di panggung Aksi Bela Palestina kemarin.

Awalnya, ketika mewakili PBNU untuk berorasi, tidak ada yang janggal. Saya catat semua kata-katanya. Tentang perlunya kita bela Palestina karena janji Allah.

Juga mengajak kepada bangsa di dunia yang lain untuk mewujudkan Palestina merdeka dan berdaulat. Dan mendorong segenap umat Islam untuk terus mendukung rakyat Palestina sampai mendapatkan hidup yang damai.

Kecuali soal ledekan Al-Aqsa dan Quds yang dia baca dengan sebutan Kudus. Walaupun itu joke ya.

Saat selesai acara pembacaan Petisi MUI menolak Yerusalem sebagai ibukota Israel yang dibacakan oleh Sekjen MUI itulah insiden itu terjadi. Saat proses pembacaan awalnya memang ada keributan dibelakang ulama antara Kyai Marsyudi dengan beberapa ulama. Nampak ketegangan.

Sesaat setelah petisi dibacakan, tiba-tiba KH. Marsyudi merebut mic MC yang dipegang oleh KH. Bahtiar Nasir. Dan langsung hendak menutup acara berbicara "pembacaan do'a oleh...[dan seterusnya].."

Untungnya panitia dan massa di depan berkata kompak "beluuuum".

Awalnya, kejadian ini, oleh kita yang didepan panggung mengira hanya miskomunikasi. Tapi agak lucu. Karena penanggungjawab jalannya acara bisa diambilalih micnya dan ada perubahan acara.

Keanehan lain nampak. Saat anak-anak muda diminta orasi, ada dua nama yang diteriakan massa umat. Fahri Hamzah dan Felix Siauw. Massa merasa tidak puas karena dua tokoh muda ini tidak tampil.

Tampak Kyai Marsyudi kembali bersitegang dengan panitia pengatur jalannya acara. Entah apa yang diperbincangkan. Tapi yang jelas, acara setelah itu jadi seperti tidak teratur rapi.

Kenapa umat hanya berteriak Fahri Hamzah dan Felix Siauw. Saya yakin ini soal hati dan perasaan umat dan rakyat yang bisa diwakili oleh mereka berdua. Mereka adalah bintang ILC saat tema "212: Perlukah Reuni".

Fahri Hamzah sendiri adalah orator yang kata-katanya di orasi Reuni 212 dua pekan lalu menjadi viral dan terus jadi narasi yang mengisi umat hingga sekarang. Wajar umat merindukan hadir.

Umat tentu saja bertanya. Ini ada apa? Kenapa mereka tak muncul berorasi padahal sudah berada di panggung? Apakah ketegangan itu bisa diasumsikan bahwa memang ada koordinasi yang tak selesai dikalangan ormas? Adakah agenda lain yang masuk? Adakah proses pembusukan dan pengkerdilan?

Kepada para pemimpin umat. Tolong jangan mau dijebak dan ditakuti atau dikecilkan. Kesadaran umat sudah mengalir dan menemukan bentuknya. Orator dan pemimpin narasi seperti Fahri dan Felix harusnya ditampilkan.

Janganlah mau kita disetir oleh opini soal ormas anti Pancasila, antikebhinnekaan, radikalisme dan lain sebagainya. Apalagi dijebak kesepakatan-kesepakatan dengan orang-orang yang ingin mengkerdilkan gelombang umat.

Umat sudah bersatu. Segera klarifikasi kejadian kemarin. Jangan mau lagi disabotase atau dikerdilkan gerakan ini. Wassalam. [Portalislam]


Selengkapnya
Jokowi tak Hadiri ‘Aksi Bela Palestina’, Pengamat: Takut Dianggap Dukung Kelompok Radikal

Jokowi tak Hadiri ‘Aksi Bela Palestina’, Pengamat: Takut Dianggap Dukung Kelompok Radikal


Jokowi tak Hadiri ‘Aksi Bela Palestina’, Pengamat: Takut Dianggap Dukung Kelompok Radikal

KOKOPNEWS.ID Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir pada acara akbar yang digelar umat Islam. Yang terbaru presiden ke tujuh tersebut kembali tidak hadir pada acara Aksi Bela Palestina di Monas (17/12/17)  yang digagas oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). Diduga ketidakhadiran orang nomor satu di Indonesia itu karena panitianya disebut sebagai kelompok radikal.

Padahal acara yang digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Amerika Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai ibu kota Israel tersebut merupakan acara yang sangat penting dan sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pembelaan terhadap Palestina. 

Tentu ketidakhadiran presiden itu memunculkan banyak spekulasi dari masyarakat. Pengamat politik Ahmad Baidhowi mengatakan ada orang-orang tertentu yang membisiki Jokowi agar tidak hadir pada Aksi Bela Palestina 1712. 

“Ada pembisik melarang Jokowi ikut aksi bela Palestina di Monas," kata Baidhowi. 

Hal yang sama juga terjadi pada Aksi Bela Islam 212 yang mana kehadiran Jokowi waktu itu disayangkan oleh orang-orang dekatnya. Karena mereka khawatir Jokowi dekat dengan kelompok yang diduka radikal.

"Saat itu tidak sedikit pendukung Jokowi yang menyatakan kekecewaan atas ikutnya Jokowi dalam Aksi 212. Apalagi saat itu yang jadi bintang Habib Rizieq Shihab yang bertindak sebagai khotib dan imam Shalat Jumat," kata Baidhowi. 

Hal itu terjadi, karena para pendukung Jokowi ingin membuat narasi bahwa lawan Jokowi 2019 nanti adalah mereka yang berpaham radikal. 

"Itu sesuai narasi pendukungnya yang menyatakan lawan Jokowi 2019 adalah kelompok radikal," papar Baidhowi. 

Tapi ternyata, cara tersebut justru menjatuhkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Banyak lembaga survei yang menyebut elektabilitas Jokowi hampir disalip pesaing beratnya Prabowo Subianto. 

"Rakyat kecil juga mulai tidak simpati dengan Jokowi, walaupun dipoles apapun, kebijakan Jokowi banyak merugikan rakyat," jelas Baidhowi.  

Lebih lanjut Baidhowi mencontohkam pendukung Jokowi yang membuat elektabilitasnya semakin anjlok seperti Denny Siregar dan Abu Janda.

"Model Denny Siregar, Abu Janda, maupun akun anonim di medsos pendukung Jokowi membuat citra buruk Jokowi," pungkas Baidhowi. [SA/Itoday]

Selengkapnya