F
Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta


Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

KOKOPNEWS.ID - Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan telah menyusun regulasi untuk menghentikan proyek reklamasi sesuai janjinya dalam kampanye.

“Kami sudah siapkan langkah-langkahnya. Tunggu saja nanti kalau sudah selesai diumumkan. Yang jelas komitmen kami tetap tertulis di 23 janji Anies-Sandi,” jelas Anies di Balai Kota, Selasa (17/10).

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memulai hari pertamanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (17/10). Salah satu janji yang dinilai cukup berat untuk dipenuhi adalah terkait komitmen menghentikan reklamasi.

Padahal, saat ini pemerintah pusat telah mencabut moratorium pembangunan reklamasi untuk pulau C, D dan G. Ketiga pulau tersebut diberikan sanksi karena tidak memenuhi seluruh perizinannya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono mengatakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus menepati janjinya untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya untuk pulau C, D, dan G.

“Mereka berdua tak punya pilihan lain untuk menghentikan reklamasi. Janji itu paling diingat oleh warga saat Anies-Sandi gencar berkampanye untuk menarik hati masyarakat Jakarta,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (17/10/2017).

Dia menuturkan tiga pulau yang telah dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah (Pulau C dan D) serta PT Muara Wisesa Samudra (Pulau G) telah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI yang kini dipimpin Anies Sandi.

Pemerintahan saat ini harus mencari solusi untuk menghentikan pembangunan mega proyek pantai utara Jakarta tersebut meski Menteri Koordinator Bidang Maritim telah mencabut moratorium reklamasi beberapa waktu lalu.

“Solusinya sudah dipaparkan sejak masa kampanye, yaitu memanfaatkan peruntukkan pulau untuk fasilitas publik, bukan dibangun properti bintang lima seperti yang sudah diiklankan pengembang,” katanya.

Nirwono menilai ada dampak signifikan jika Anies-Sandi mengingkari janji kampanye, yaitu dengan tiba-tiba berbalik arah melanjutkan reklamasi 17 pulau.

Pasalnya, proyek reklamasi paling menjadi sorotan dimana masyarakat benar-benar menanti langkah keduanya terhadap pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta.

“Kalau sampai mereka ingkar janji, masyarakat tak akan percaya lagi. Apapun program yang ditawarkan, warga Jakarta sudah pasti tak akan mau berpartisipasi. Hal yang sama juga berlaku untuk program perumahan rakyat yaitu DP Nol Rupiah,” jelasnya. [Gema Rakyat / bc]

Read More
AS Buka Dokumen G 30S PKI, Pengamat: Upaya Ganjal Jenderal Gatot Jadi Presiden

AS Buka Dokumen G 30S PKI, Pengamat: Upaya Ganjal Jenderal Gatot Jadi Presiden


AS Buka Dokumen G 30S PKI, Pengamat: Upaya Ganjal Jenderal Gatot Jadi Presiden

KOKOPNEWS.ID - Ada upaya Amerika Serikat (AS) menjegal Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Presiden Indonesia dengan dikeluarkannya dokumen rahasia G 30S PKI. 

Sinyalemen itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (19/10). "Selama ini yang dituduh terlibat dalam pembunuhan setelah G 30S PKI adalah TNI, khususnya Angkatan Darat (AD)," ungkap Muslim.

Menurut Muslim, AS ingin menggiring opini bahwa TNI, khususnya AD, bertanggungjawab pada peristiwa pembunuhan massal pasca G 30S PKI. Sehingga petingginya tidak layak menjadi Presiden Indonesia. 

"Pasca AS membongkar dokumen itu, media di Indonesia ikut memberitakan dan ingin menggiring opini perburuk citra TNI AD dan mencoba mengkaitkan dengan Jenderal Gatot Nurmantyo," papar Muslim. 

Muslim menegaskan, AS sudah melihat respon positif rakyat Indonesia yang mayoritas terhadap sosok Jenderal Gatot Nurmantyo. "Ada kepentingan AS tidak menghendaki Jenderal Gatot menjadi Presiden Indonesia," pungkas Muslim. 

Sebelum National Archives and Records Administration (NARA) membuka puluhan dokumen rahasia terkait Peristiwa 1965. Pada 2015, Badan Intelijen Pusat AS (CIA), lebih dulu mempublikasikan laporan agen CIA dari Jakarta tentang perihal yang sama.

Laporan yang dibuka badan telik sandi itu berisi data dan prediksi kejadian yang kemungkinan besar terjadi usai G 30S PKI. [itoday]

Read More
Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini

Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini



Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini

KOKOPNEWS.ID - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak juga menginginkan kalau proyek reklamasi akhirnya menjadi rusak. Kebijakan tersebut (reklamasi) jelas sudah ada kajian studinya, dan tidak bisa dianulir.

"Saya jadi pusing juga soal reklamasi ini. Saya tidak ingin (juga) reklamasi mau rusak. Saya punya anak-cucu. Hanya itu semua dipolitisasi," kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan di hadapan peserta Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandar Lampung, Kamis (19/10).

Luhut hadir memberikan ceramah umum bertema Pembangunan Kemaritiman untuk Mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan. Ia didampingi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Ketua Pengurus Pusat ISEI Muliaman D Hadad.

Menurut Luhut, semua pihak harus berpikir positif bagaimana sesuatu itu dapat terjadi di negara ini. "Sekarang ini, kita tidak pernah berpikir positif apa yang terjadi di negara ini," ujarnya saat menyinggung masalah reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia mengatakan proyek reklamasi yang ada di Indonesia sudah ada pada pemerintahan sebelumnya dan sudah melalui kajian studi yang komprehensif. "Kami juga tidak mau menganulir kebijakan yang sudah ditetapkan. (Ada yang bilang) terima duit. Terima duit dari mana?" katanya. [ROL]

Read More
Muslim: Pidato Anies Menyinggung Kolonial, Kalau Ada yang tak Terima Apakah Mereka Bagian dari itu

Muslim: Pidato Anies Menyinggung Kolonial, Kalau Ada yang tak Terima Apakah Mereka Bagian dari itu


Muslim: Pidato Anies Menyinggung Kolonial, Kalau Ada yang tak Terima Apakah Mereka Bagian dari itu

KOKOPNEWS.ID - Isi pidato Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan yang menyebutkan kata Pribumi ternyata berbuntut panjang. Hal ini lantaran ada pihak-pihak yang tidak terima sehingga memperkarakan Anies.

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub mengatakan tidak perlu diperpanjang soal pidato gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tidak perlu diperpanjang, kalau dicermati dalam pidato itu kan gubernur DKI Jakarta pak Anies tidak menyinggung soal etnis tertentu," ujar Muslim di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Politisi PAN ini menjelaskan dalam pidato tersebut dikatakan Anies tentang kemerdekaan dari kolonialisme, bukan menyerang etnis tertentu.

"Kolonialisme itu kan penjajah, lihat sejarah ada berapa kali penjajah (asing) menduduki Indonesia. Ada Portugis, Belanda dan Jepang, kalau ada pihak tertentu tidak terima? Maka apakah mereka bagian dari penjajah itu," sindir Muslim.

Muslim menambahkan, Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis, jadinya kalau sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) misalnya ada yang baru menjadi WNI, suaka telah diterima karena pernikahan atau memang cinta dan ingin menjadi WNI. "Ya tak perlu tersinggung, terima saja kekalahan. Dalam politik soal menang dan kalah itu biasa," tuturnya.

Sebelumnya Badan Reserse Kriminal Polri masih mempelajari laporan dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim akan melakukan proses penyelidikan dengan mengundang saksi dan ahli untuk mempelajari dugaan pidana tersebut.

"Kami pelajari dulu, nanti pelajari dulu. Nanti, kami undang ahli-ahli, kalau dalam bahasa hukumnya penyelidikan begitu," ujar Martinus kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/10/2017). [Harian Terbit]

Read More
Soal Dokumen G30SPKI, Menhan: Itu Amerika, Jangankan Orang Biasa, Presidennya Saja Dibunuh!

Soal Dokumen G30SPKI, Menhan: Itu Amerika, Jangankan Orang Biasa, Presidennya Saja Dibunuh!


Soal Dokumen G30SPKI, Menhan: Itu Amerika, Jangankan Orang Biasa, Presidennya Saja Dibunuh!

KOKOPNEWS.ID - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terlihat berang saat dikonfirmasi soal keberadaan dokumen tentang pembunuhan massal pada Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30SPKI.

Dokumen tersebut berupa kabel diplomatik Amerika Serikat yang berasal dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Dalam dokumen itu, TNI AD disebut sebagai motor dari pembunuhan massal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kampanye-kampanyenya yang didukung oleh Pemerintah AS melalui operasi senyap. 

"Amerika itu, dimana dia gak ikut? Semua perang-perang di timur tengah, pasti dia ikut semua," kata Ryamizard usai diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10).

"Jadi gini, Amerika itu jangankan orang biasa, Presiden-nya saja dibunuh, ya jadi hati-hati ajalah," tambah mantan KASAD itu.

Ryamizard menegaskan dokumen tersebut akan dicek kebenarannya terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah kata dia baru akan mempertimbangkan untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa kelam itu. Sehingga kata Ryamizard, akan ditemukan siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. 

"Pastinya saya akan cek dulu, gak usah pake kesana (Amerika) bisa panggil dubesnya jelaskan bagaimana sebenarnya, jadi gak kita diemin begitu aja," tegas Ryamizard.

Sebagaimana diberitakan, dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968 kembali dibuka. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.

Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberi tahu soal kemungkinan itu."

Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, "Jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil."

Disebutkan, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya dari negara-negara Barat. Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 yang menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September.

Soekarno menolak membaca dan malah memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan jengkel.[rmol]

Read More