Pemerintah Dicurigai Ingin Seret TNI dan Polri ke Ranah Politik

Pemerintah Dicurigai Ingin Seret TNI dan Polri ke Ranah Politik


Pemerintah Dicurigai Ingin Seret TNI dan Polri ke Ranah Politik

KOKOPNEWS.ID - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mencurigai ada sinyal dari Pemerintah untuk menyeret Polri dan TNI masuk ke gelanggang politik.

"Ini wajib untuk kita waspadai, sebab sudah ada sinyal dan koding dugaan ke arah sana, ada resiko yang tak main-main yaitu mengganggu kualitas demokrasi itu sendiri (fair play). Kita ingin memastikan jangan sampai demokrasi dan pilkada dibajak oleh oknum yang punya niat untuk curang dalam kontestasi elektoral Pilkada Serentak 2018,” kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/01/2018).

Padahal, kata dia, konsekuensi dihapusnya dwifungsi ABRI, memastikan netralitas polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, jangan digoda-goda terjun ke politik praktis.

"Para kontestan baik calon bupati, wali kota dan gubernur jangan salahkan mereka nanti menolak hasil proses pemilu karena tidak menjunjung semangat jujur dan adil (jurdil). Jangan paksa dan berharap mereka menerima hasil dengan legowo, apabila diduga ada yang ganjil dan tak beres dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018," tandasnya.

Bagaimana masyarakat tidak menaruh kecurigaan, ada yang tak lazim dan peristiwa langka setelah reformasi bahwa Penjabat Gubernur dari pati Polri.

Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kontestasi elektoral pilkada dan melanggar regulasi serta fatsun politik. Jangan coba-coba kembali menarik-narik, main mata, atau menjadikan jaringan TNI dan Polri sebagai komoditas politik demi mendulang elektoral kemenangan," pungkasnya.[teropongsenayan]


Selengkapnya
Joshua Menolak Minta Maaf Pada Umat Islam

Joshua Menolak Minta Maaf Pada Umat Islam


Joshua Menolak Minta Maaf Pada Umat Islam

KOKOPNEWS.ID - Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Joshua Suherman ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penistaan agama, Selasa 9 Januari 2018. Laporan tersebut tertuang dalam nomor LP/30/1/2018, atas dugaan tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik Youtube.

Ketua Umum FUI, Rahmat Hirman mengucapkan bahwa materi stand up comedy yang dibawa oleh Joshua mengandung pelecehan agama.

“Ia membandingkan Annisa dan Cherly, terhadap keunggulan Annisa selama ini karena dia adalah seorang muslim. Inilah yang membuat para umat muslim kemudian merasa dilecehkan dalam hal ini,” kata Rahmat saat ditemui di Bareskrim Polri, Selasa 9 Januari 2018.

Lantas, bagaimana reaksi Joshua atas pelaporan tersebut? Menurut kuasa hukum mantan artis cilik ini, Achmad Budi Prayoga, kliennya tak terkejut.

“Reaksinya, ya dari Joshua siap menghadapi segala proses hukum yang akan dijalaninya,” kata Achmad saat dihubungi VIVA, Rabu 10 Januari 2018.

Saat ditanya, apakah Joshua berniat meminta maaf atas lawakannya yang dianggap melecehkan umat Islam itu, Achmad menjelaskan tidak ada rencana tersebut.

“Karena konten yang dibicarakan oleh Joshua sendiri tidak mengandung pelecehan agama maupun mencemarkan agama Islam,” ungkapnya menjelaskan.

Sementara itu, terkait dengan laporan yang telah dicatat oleh Bareskrim Mabes Polri, kasus ini dikenakan tiga pasal yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 156a KUHP. [dakwahmedia.co]

Selengkapnya
Anies Baswedan Menyurati BPN Batalkan Hak Guna Bangunan Pulau Reklamasi

Anies Baswedan Menyurati BPN Batalkan Hak Guna Bangunan Pulau Reklamasi


Anies Baswedan Menyurati BPN Batalkan Hak Guna Bangunan Pulau Reklamasi

KOKOPNEWS.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Mentri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan Djlil untuk menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan yang telah diberikan kepada pengembang atas seluruh Pulau Hasil Reklamasi yang antara lain Pulau C, Pulau D dan pulau G.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Anies Baswedan tertanggal 29 Desember 2017 nomor 2373/-1.1.794.2. Di dalam surat itu tertera penjelasan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian mendalam dan menyeluruh terkait kebijakan dan pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta. 

"Jadi kita sudah banyak melakukan kajian soal ini, memang saya tidak banyak berbicara, yang kita lakukan adalah menyusun kebijakan, menyusun langkah-langkah dan semuanya memiliki konstruksi hukum yanh solid. Jadi semua pertimbangan legal, itu ada di dalam setiap langkah kita. Termasuk ketika kita memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Kepala BPN," kata Anies.

Anies menyebut dalam surat tersebut bahwa kajian mengenai reklamsi perlu dilakukan karena banyak masukan dari masyarakat dan para ahli. Selama ini telah ditemukan dampak buruk yang muncul dari kebijakan dan pelaksanaan reklamasi.

"Tanpa adanya rancangan peraturan daerah tersebut (rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) maka tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil reklamasi," kutip dalam surat tersebut.

Untuk itu, Anies meminta kepada BPN utnuk membatalkan segala appaun yang berkaitan dengan reklamasi.

"Saya menyampaikan kepada BPN, untuk tidak menerbitkan dan atau membatalkan segala Hak Guna Bangunan untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G," tulis dalam surat tersebut.[tempo]

Selengkapnya
Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad

Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad



Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad

KOKOPNEWS.ID DPP Serikat Pekerja PLN (SP PLN) mendesak DPR mengusut peristiwa pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad pada acara Tabligh Akbar di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya, Gambir, Kamis (28/12/17) lalu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Departemen Humas SP PLN Parsahatan Siregar melalui siaran pers, Ahad (31/12) di Jakarta. 


"DPP SP PLN meminta kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi," papar Parsahatan. 

Baca Juga : Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati

Berikut ini isisiaran pers DPP SP PLN. 

Press Release Humas DPP SP PLN :

Sehubungan munculnya pemberitaan di media massa mainstream on line detikcom (28/12) terkait dengan penjelasan DPD SP PLN Distribusi Jakarta Raya perihal batalnya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah tabliq akbar di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya di Gambir, maka kami humas DPP SP PLN memberikan klarifikasi sbb :

1. Penjelasan dari DPD SP PLN Disjaya tersebut merupakan penjelasan versi panitia acara yang oleh manajemen PLN Disjaya meminta kepada DPD SP PLN untuk menulis kronologis yang disampaikan panitia. Karena pada pagi nya DPD SP PLN Disjaya telah menyampaikan kegundahan pembatalan tersebut karena disinyalir dan diduga merupakan instruksi dari PLN Pusat.

2. Permintaan ini disampaikan oleh manajemen PLN Disjaya pada saat pengurus DPD SP PLN Disjaya dipanggil oleh manajemen pada sore harinya setelah permasalahan pembatalan ceramah ustadz Abdul Somad viral dan menjadi perbincangan oleh publik.

3. Berkenaan dengan kronologis versi panitia tersebut yang disampaikan oleh DPD SP PLN Disjaya diupload atau diberitakan di media maintream on line detikcom oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka kami humas DPP SP PLN menyatakan keberatan, karena penjelasan versi panitia melalui DPD SP PLN Disjaya tersebut bukan untuk konsumsi dijadikan berita di media massa nasional.

Baca Juga : Persekusi Ustad Abdul Somad dan “Ahok Effect”

4. DPP SP PLN sangat mendukung terselenggaranya ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut di lingkungan pegawai PLN karena sesuai temanya sangat cocok untuk membangkitkan semangat ukhuwah dan sebagai perekat umat dalam memajukan bangsa Indonesia.

5. DPP SP PLN sekali lagi menyatakan sangat menyesali pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima, yang diduga dilakukan dan diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pantas diduga sebagai upaya mendeskriditkan pemerintah, serta mengadu domba antara umat dengan umaranya. Oleh sebab itu DPP SP PLN meminta kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi.

Demikian press release ini disampaikan agar informasi dari SP PLN dapat sampai seperti apa adanya dan tidak diplintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya.

Terima kasih.

SP PLN : Kuat...

PLN : Jaya...

Indonesia : Bangkit, Berdaulat, Merdeka - Merdeka - Merdeka...

Jakarta, 30 Desember 2017

Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN

Sekretariat: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Gd 1 Lt 9

Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan

(teropongsenayan)

Selengkapnya
Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum

Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum



Jika Diperiksa KPK, Megawati Harus Taat Hukum

KOKOPNEWS.ID - Kembali mencuatnya kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) membuat perhatian publik tertuju kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya putri Bung Karno tersebut disebut-sebut terlinat dalam kasus yang merugikan negara 4,58 triliun tersebut.

Mengingat posisi Megawati saat ini sebagai orang kuat karena ada di barisan pemerintah, publik khawatir Megawati tidak hadir jika sewaktu-waktu dipanggil KPK. 

Untuk itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Semua rakyat Indonesia harus taat pada hukum, tak terkecuali Megawati.

"Siapapun harus patuh pada hukum, tak terkecuali mantan presiden," kata Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan, justru akan lebih meringankan beban, jika Megawati hadir memberikan klarifikasi sehingga tuduhan yang selama ini dialamtkan kepadanya bisa terjawab.

"Kan bisa jadi forum klarifikasi. Jelaskan saja kalau memang tidak terlibat. Jangan takut," imbuh Adi.

Selanjutnya Adi mengapresiasi langkah KPK yang ingin menuntaskan pengusutan kasus BLBI.

"Pada prinsipnya kita harus mengapresiasi sekaligus mendukung upaya KPK menuntaskan kasus BLBI ini. Begitupun dengan pemerintahan Jokowi yang berkomitmen pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Adi.

Pada Kamis (28/12/17) lalu KPK memanggil mantan Wakil Presiden Boediono untuk mendalami kasus BLBI.  Ia dipanggil KPK sebagai saksi terkait kapasitasnya sebagai mentri keuangan di masa Megawati.

Hanya saja ketika ditanya terkait materi pemeriksaannya, Wapres RI 2009-2014 itu enggan menjelaskan lebih jauh.

"Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak," kata Boediono.  (rmol/wartaekonomi)

Selengkapnya
Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati

Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati



Ustadz Abdul Somad Lebih Pancasilais Dari Jokowi Dan Megawati

KOKOPNEWS.ID - Akhir-akhir ini ada perebutan terhadap label pancasialis sambil menuduh orang lain sebagai orang yang anti pancasila dan NKRI. 

Perebutan tersebut dimulai oleh pemerintah yang kemudian diikiti oleh orang-orang yang pro terhdap pemerintah.

Mendapati kalaim-kalim tidak berdasar tersebut, Ketua Progres 98, Faizal Assegaf melontarkan kritik cukup keras. Ia menilai klaim penguasa bahwa pihaknya merupakan satu-satunya kelompok yang loyal terhadap pancasila dan NKRI merupakan bentuk kemunafikan dan kebohongan publik.

Baca Juga : Serikat Pekerja PLN Minta DPR Usut Pembatalan Ceramah Ustad Abdul Somad

"Bagaimana mungkin disebut Pancasilais dan cinta NKRI, wong terbukti gemar menjual aset-aset negara, doyan ngutang luar negeri, bersikap diskriminasi serta ingkar janji," kritik Faizal.

Bahkan secara tegas Faizal mengatakan bahwa presiden Jokowi yang mengikuti jejak rekam Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencerminkan Pancasila yang diklaimnya.

Justru sebaliknya, kata Faizal, orang-orang yang selama ini dituduh sebagai anti pancasila seperti Ustadz Abdul Somad jauh lebih paham dan menghayati pancasila. Hal ini dibuktikan dengan kiprah Ustadz Somad selama ini yang dengan istikomah memberi pencerahan kepada masyarakat melalui caeramahnya di berbagai daerah di Indonesia.

"Sangat disayangkan ustadz Somad menjadi korban persekusi dan penistaan secara semena-mena, lantaran memilih jalan hidup yang bermartabat dan konsisten bersuara kritis," imbuhnya. 

Tidak hanya itu, Faizal juga menyinggung soal sikap represif pemerintah terhadap orang-orang yang getol mengkritiknya dengan cara dikriminalisasi. Menurut Faizal, seandainya Ustadz Somad mendekati pemerintah dan bersahabat dengan baik maka pasti akan dinobatkan sebagai tokoh toleran dan tentu akan mendapat sebutan Pancasialis. 
Namun karena Ustadz asal Riau tersebut memilih jalan kontra pemerintah maka berbagai macam sebutan yang menyudutkan disematkan padanya.

"Tapi jalan kemunafikan itu ditolak oleh ustadz Abdul Somad sehingga membuat umat bangga padanya. Kerendahan hati dan kecemerlangan yang terpancar dari ustad Somad memberi contoh dan sekaligus koreksi atas perilaku penguasa dan elite partai," ucap Faizal seperti dilansir rmol.co.

Faizal menyarankan agar Jokowi berhenti melakukan pencitraan dengan blusukan ke berbagai daerah. Ia meminta Jokowi mengikuti cara bung Karno. Walapun dekat dengan PKI, akan tetapi tidak memusuhi para ulama seperti Natsir dan Buya Hamka. Bung Karno menjalin persahabatan dengan kedua ulama ini walaupun sering dikritik karena kedekatannya dengan PKI.

"Saya kira ustad Abdul Somad sudah punya racikan spiritual untuk membimbing Jokowi dan Megawati ke jalan yang benar. Itulah sejatinya tugas ulama. Bukan seperti rohaniwan bermental ABS (asal bapak senang), bisikan mereka membuat penguasa bertindak zalim pada rakyat," cetusnya. (rmol)

Selengkapnya
Kritikan Pedas Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?

Kritikan Pedas Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?


Kritikan Pedas Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?

KOKOPNEWS.ID - Pernyataan Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan defisit anggaran sebesar 2,62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mengindisikan bahwa ekonomi negara masih berada dalam kondisi stabil mendapat kritikan pedas dari Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Menurut SMI, defisit anggaran per 15 Desember itu masih jauh di bawah batasan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBNP sebesar 2,92 persen.
Uchok mengatakan dirinya tidak setuju jika ekonomi negara dibilang stabil dalam kondisi defisit 2,62 persen seperti pernyataan Sri Mulyani.

"Saya tidak setuju kalau ekonomi negara stabil dengan defisit 2,62 persen," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan WhatsApp, Jumat (29/12).

Uchok mengakui bahwa kalau mengacu pada UU APBNP, angka 2,62 persen memang masih terbilang jauh. Namun, untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah harus melakukan langkah antisipatif.

Uchok mempertanyakan apa langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah defisit anggaran tersebut.

"Untuk menutup defesit anggaran ini, solusi menteri keuangaan apa? Apa lagi yang mau 'digadaikan' Sri Mulyani sehingga bisa menutupi defesit sebesar Rp 352.7 Triliun?," ketusnya.

Lebih lanjut, dia mengusulkan kepada mentri keuangan bahwa langkah yang harus diambil pemerintah harus berupa ide segar yang inovatif.

Kalau pemerintah dalam hal ini Menkeu mengandalkan pemasukan negara dari sektor pajak padahal data beli masyarakat sedang lemah, mustahil defisit anggaran itu bisa teratasi.

"Kemungkinan Sri Mulyani, bisa hanya bisa jual surat utang negara dengan bunga yang tinggi. Jadi tetap saja, solusinya untuk menutup defisit dengan cara cari utang baru. Tetapi, kalau tahun 2018, sumber utang baru tidak diperoleh, pajak tidak bisa digenjot, solusi hanya dua, yaitu jual aset atau pemangkasan anggaran kementerian dengan alasan efesiensi anggaran," ujarnya[rmol]
Selengkapnya
Datangi KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI?

Datangi KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI?


Datangi KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI?

KOKOPNEWS.ID Mantan Wakil Presiden Periode kedua kepemimpinan SBY, Boediono terlihat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada , Jakarta Selatan, Kamis (28/12) sekitar pukul 09.47 WIB.

Terkait kedatangan Boediono tersebut, KPK belum bisa memberikan konfirmasi. 

Boediono pun saat ditanya wartawan mengaku tidak tahu.

Saat ditanya awak media soal kedatangannya itu ke kantor KPK, Boediono mengaku tidak tahu.

"Kan saya baru datang. Nanti ditanya apa, kan saya nggak tahu," kata Boediono yang didampingi dua ajudannya.

Sebelum menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014, Boediono diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan Agustus 2001-Oktober 2004. Sebagai Menkeu, dia berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Boediono sendiri saat itu menggantikan Rizal Ramli. Rizal juga tercatat pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus BLBI.(Teropongsenayan)

Selengkapnya