Kenapa Kebiasaan Baik di Bulan Ramadlan Tidak Bertahan Lama?, Ini Jawabannya

Kenapa Kebiasaan Baik di Bulan Ramadlan Tidak Bertahan Lama?, Ini Jawabannya


Kenapa Kebiasaan Baik di Bulan Ramadlan Tidak Bertahan Lama?, Ini Jawabannya

Arti Penting Bulan Puasa/Ramadlan

Pembentukan kebiasaan (habit forming).

Menjadi penting bagi setiap manusia untuk meninggal/mati dalam keadaan baik. Mengapa penting? Karena yang pertama, mati untuk seorang manusia adalah keniscayaan dan karena yang kedua bahwa Islam mengenal/mempercayai kehidupan setelah mati (after life). 

Untuk itulah mati dalam keadaan baik (khusnul khatimah) menjadi relevan untuk diwujudkan. Permasalahannya adalah berbagai macam value dan informasi yang bertebaran di dunia ini, sampai sejauh mana seorang manusia muslim dapat meninggal dalam keadaan berkesesuaian dengan value Islam ataupun berada dalam kondisi takwa. Takwa ini didefinisikan melakukan apa yang diinginkan Tuhan dan menjauhi setiap larangan-Nya. Belum lagi variabel godaan syaitan:

“Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,”  (Qs. al-A’raf [7]: 16)

Singkatnya, mati atau meninggalnya manusia adalah kepastian. Menariknya, waktu mati setiap kita tidak ada yang tau. Yang membuat semakin menarik adalah, manusia tidak punya alat audit pahala-dosa yang valid sehingga harusnya kita selalu "was-was" akan "bekal" yang akan kita bawa nanti menuju kematian. Untuk itu, penting untuk menjamin kita meninggal dalam keadaan baik (khusnul khatimah) dalam 12 bulan yang ada dalam satu tahun yang ada. Di mana pun itu Allah SWT takdirkan.

Only the paranoid survive - Andy Groove (Former COO, Chairman and CEO, senior advisor Intel Corporation)

Nah, ini yang menjadi challange-nya!

Untuk itulah, maka Allah SWT membuat sebuah mekanisme habit forming yang secara alamiah dapat mendekatkan manusia muslim pada sebuah pola kebiasaan yang akan lebih mendekatkan dengan ketakwaan. 
Mekanisme itu kita kenal dengan sebutan ibadah Ramadan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa” (QS. Al Baqarah: 183).

Meski yang di-mentioned dalam surat Al Baqarah 183 hanyalah tentang ibadah puasa di bulan Ramadan untuk mencapai derajat takwa, tetapi sesungguhnya Allah SWT banyak sekali memberikan “insentif” bagi para muslim yang beribadah dalam bulan ini dalam rangka untuk mengontrol perilakunya. 

Lalu, apa hubungannya dengan pembentukan kebiasaan (habit forming)?

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University College London (UCL),  disebutkan bahwa:

"It takes an average 66 days to form a new habit, according to new research by Phillippa Lally and colleagues from the Cancer Research UK Health Behaviour Research Centre based at UCL Epidemiology and Public Health”

Intinya, setiap orang memiliki “kuota waktu forming habit-nya” masing-masing. Di penelitian tersebut dibutuhkan rata-rata 66 hari (sekitar 2 bulan) untuk mengubah perilaku (behaviour) menjadi kebiasaan (habit).

Dalam konteks ini, untuk itulah maka Islam "menggandeng" 3 bulan sebelum dan sesudahnya (Rajab, Sya’ban, dan Syawal) sebagai “paketan” bulan-bulan yang dimuliakan di sekitar Ramadan.

Dengan mengoptimalkan 4 bulan yang dimuliakan tersebut (Rajab, Sya’ban, Ramadan, dan Syawal), kuota 66 hari dalam rangka membentuk habit, niscaya akan terpenuhi. Dengan kebiasaan takwa yang ada dalam diri kita, bekal kita dalam menghadapi mati menjadi relatif lebih jelas. 

Membentuk habit menuju takwa. Mempersiapkan kematian. 
Untuk itulah mengapa Ramadan menjadi penting!

Oleh : Ma Isa Lombu (Pendiri dan CBDO Selasar.com)

Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Perbedaan NU dengan Muhammadiyah

Cak Imin Ungkap Perbedaan NU dengan Muhammadiyah


Cak Imin Ungkap Perbedaan NU dengan Muhammadiyah

KOKOPNEWS.ID - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Dua organisasi inilah yang konsisten mengkampanyekan model Islam yang toleran.

Namun, walaupun keduanya mempunyai prinsip yang sama terkait dengan hubungan Islam dan negara akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan dalam hal amaliyah keagamaan bahkan dalam masalah teologi keduanya juga mempunyai perbedaan yang mencolok.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sebenarnya hanya dalam masalah sunnah saja, misalnya soal doa qunut dalam shalat Subuh dan jumlah rakaat shalat Tarawih.

Hal itu dikatakan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam Tasyakuran Milad86 Tahun Pemuda Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut juga bersumpah untuk berhenti memperdebatkan soal qunut dan jumlah rakaat shalat tarawih.

"Perbedaan soal sunnah itu memicu perdebatan. Namun saya sudah bersumpah untuk mengakhiri perdebatan," kata Muhaimin.

Dia menceritakan, dirinya terlibat perdebatan masalah-masalah furu'iyah tersebut saat masih menjadi mahasiswa di Yogyakarta.

Kedua belah pihak yaitu NU dan Muhammadiyah sama-sama mengeluarkan dalil untuk menguatkan pendapatnya. Muhammadiyah tegas mengatakan rakaat shalat tarawih adalah delapan ditambah tiga rakaat shalat witir, sementara NU tetap dengan pendiriannya jumlah rakaat Shalat tarawih adalah 23 dengan witirnya.

"Akhirnya perdebatan tidak kunjung selesai hingga yang terlibat dalam perdebatan itu, termasuk saya, malah tidak menjalankan shalat tarawih hingga subuh. Sejak itu saya bersumpah untuk mengakhiri perdebatan," tuturnya.

Di samping Cak Imin ada sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam Tasyakuran Milad 86 Tahun Pemuda Muhammadiyah. 

Diantaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. (ts)

Selengkapnya
Jokowi Terancam Batal Nyapres?

Jokowi Terancam Batal Nyapres?



Jokowi Terancam Batal Nyapres?

KOKOPNEWS.ID - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah menyampaikan sebuah statemen yang aneh bin ajaib. “Jokowi terancam tidak mendapat tiket Pilpres 2019. Bagaimana mungkin seorang incumbent dengan elektabilitas tertinggi, dan didukung oleh hampir semua partai, bisa tidak mendapat tiket?

Dinamika politik akhir-akhir ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Fahri bukan sekedar pernyataan konyol, yang tak layak ditanggapi. Sebagai politisi yang menempati posisi cukup penting, Fahri tentu punya akses ke banyak kalangan, terutama para petinggi parpol.

Kendati tidak seekstrem yang dikatakan Fahri, namun dinamika politik saat ini berjalan menuju arah sebaliknya dari keinginan Jokowi. Alih-alih menjadi calon tunggal melawan kotak kosong –atau Jokowi paling banter head to head melawan Prabowo— ada tanda-tanda Pilpres 2019 akan diikuti oleh tiga, bahkan mungkin saja empat kandidat. Skenarionya kira-kira model Pilkada Jabar 2018 yang diikuti empat pasang kandidat.

Skenario pertama, keinginan Jokowi untuk menggandeng Prabowo sebagai cawapres terwujud. Seperti dikatakan Jokowi dalam Mata Najwa, komunikasinya dengan Prabowo masih terus berlanjut. Apa artinya? Opsi menjadikan ketua umum Partai Gerindra itu sebagai pasangannya masih tetap terbuka, kendati Prabowo telah menyatakan menerima mandat sebagai capres. Jokowi tampaknya termasuk penganut, “sebelum janur kuning melengkung,” tak ada kata menyerah untuk meminang seorang tambatan hati.

Skenario kedua, komposisi koalisi tetap seperti saat ini. PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, plus PKB. Jokowi memutuskan untuk mengusung cawapres dari PDIP. Pilihannya bisa Puan Maharani atau Kepala BIN Budi Gunawan (BG).

Skenario ketiga, Jokowi memilih salah satu cawapres dari partai pendukung, di luar PDIP. Pilihannya bisa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, atau Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Atau kalau Demokrat bergabung, menggandeng Agus Harimurti.

Skenario keempat, Jokowi memilih calon diluar semua partai pendukung. Dia menggandeng cawapres yang dekat dengan umat Islam. Pilihannya bisa Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Mahfud MD, atau Gubernur NTB Tuan Guru Bajang.

Bisa tiga sampai empat poros

Skenario manapun yang dipilih oleh Jokowi, apakah skenario pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya membuka peluang terbentuknya poros baru.

Bila skenario pertama yang terjadi –Prabowo bergabung dengan Jokowi– partai-partai lain di dalam koalisi, akan berhitung ulang cost and benefit untuk tetap bertahan. Keberhasilan meminang Prabowo bisa menjadi pintu awal pecahnya soliditas partai-partai pendukung Jokowi. Seperti dikatakan oleh Rommy, kecuali dirinya, tidak ada ketua umum partai pendukung yang setuju.

Kalkulasinya sangat jelas. Selain banyak ketua umum partai yang diam-diam mengincar posisi sebagai cawapres, hampir dapat dipastikan jatah kementrian juga akan berkurang. Apalagi bila persyaratan Prabowo untuk mengontrol militer dan mendapat jatah 7 kementrian disepakati.

Dalam kabinet Jokowi saat ini ada 34 menteri dan 8 orang pejabat setingkat menteri. Yang terbanyak mendapat jatah PDIP sebanyak 5 kursi. Yang lainnya ada yang mendapat 4 kursi (PKB), 3 kursi (Golkar, dan Nasdem), 2 kursi (Hanura). Sementara yang mendapat jatah 1 kursi (PPP, PAN). Sisanya diisi oleh profesional.

Berapa jatah kursi-kursi partai pendukung bila Gerindra saja mendapat jatah 8 kursi kementrian? Belum lagi bila Demokrat bergabung. Agak sulit membayangkan bagi-baginya.

Bagi partai-partai tersebut, jatah kursi yang memadai bisa menjadi kompensasi atas kemungkinan rendahnya elektabilitas, karena tidak mengusung capres dari kalangan internal. Gerindra misalnya dari sejumlah survei menunjukkan bahwa pemilihnya yang akan memilih Jokowi sangat kecil. Jadi hampir dipastikan bila Prabowo bergabung dengan Jokowi, elektabilitasnya akan jeblok. Namun dengan mendapat jatah wapres dan 7 pos kementrian, imbalannya cukup sepadan.

Bagaimana dengan partai lain, seperti PAN, Demokrat, atau PKB? Apakah mereka bersedia menukar jebloknya elektabilitas partai hanya dengan satu atau dua kursi kementrian?

Selain partai koalisi, dampak pilihan Jokowi juga akan berimbas pada koalisi PKS dengan Gerindra. PKS akan kehilangan jodoh. Skenario Pilkada Jabar, dimana cagub Deddy Mizwar ditinggalkan Ahmad Syaichu terulang kembali. Hanya saja bila di Jabar PKS meninggalkan Demokrat untuk bergabung dengan Gerindra, maka kali ini PKS yang ditinggalkan Gerindra, kemungkinan terbesar PKS akan bergabung dengan Demokrat. Déjà vu.

Skenario larinya “pasangan pengantin” seperti cerita film Runaway Bride (1999) yang dibintangi oleh Julia Robert dan Richard Gere ini tampaknya sudah dibaca oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Syarif Hasan, SBY sudah minta bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman untuk membahas kemungkinan pembentukan poros ketiga. Agar memenuhi syarat presidential threshold, mereka harus menggandeng PAN, atau PKB.

Bila skenario kedua yang dipilih, apakah partai pendukung bisa menerima capres-cawapres yang semuanya berasal dari PDIP. Mereka hanya akan menjadi dayang-dayang pengiring mempelai PDIP. Golkar, PKB, PPP, yang selama ini sudah mengincar posisi cawapres besar kemungkinan akan angkat kaki.

Yang paling besar berpeluang hengkang adalah PKB. PKB misalnya, menjadikan tiket cawapres bagi Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebagai persyaratan mereka bergabung dengan poros Jokowi (Join), maupun poros Prabowo (Poin). Sementara Ketua Umum PPP Rommy menunggu bola muntah.

Kalau toh akhirnya mereka bisa menerima cawapres dari PDIP siapa yang akan diusung? Puan atau BG? Salah satu yang dipilih juga akan mengundang persoalan. Faksi para pendukungnya tidak akan puas, dan soliditas internal PDIP bisa terganggu.

Bila Megawati memilih menyodorkan Puan dengan pertimbangan kelanjutan trah Soekarno, BG pasti akan sangat kecewa. Padahal pengaruhnya di PDIP juga cukup besar. Sementara bila BG yang dipilih, bagaimana dengan kelanjutan dan masa depan politik trah Soekarno?

Skenario ketiga, Jokowi memilih cawapres dari partai pendukung di luar PDIP? Bila opsi itu yang dipilih Jokowi, besar kemungkinan yang akan pertamakali hengkang adalah PDIP. Bagi PDIP terutama Megawati, periode kedua Jokowi ini merupakan momentum yang sangat krusial. Siapapun yang dipilih Jokowi sebagai cawapres, apalagi bila dia masih berusia muda, berpeluang menjadi penerusnya.

Mega tentu tidak ingin, Puan yang dipersiapkannya sebagai putri mahkota dan penerus dinasti Soekarno berhadapan dengan seorang incumbent pada Pilpres 2024. Karena itu bila Jokowi memilih cawapres dari luar Puan atau PDIP, maka tidak ada pilihan lain dia harus menantang Jokowi dengan membentuk poros tersendiri.

Di Jabar PDIP akhirnya menunjuk pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan menantang calon yang didukung Jokowi pasangan Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Haq (Nasdem, PPP, PKB, Hanura), Deddy-Mizwar-Deddy Mulyadi (Demokrat-Golkar), dan Sudradjat Syaichu (Gerindra-PKS).

PDIP pada Pileg 2014 memperoleh 109 kursi di parlemen. Hanya kurang tiga kursi untuk memenuhi syarat presidential threshold. Dia cukup menggandeng Hanura (16 kursi), atau Nasdem (35 kursi).

Bila Jokowi memilih skenario keempat, hampir sama dengan skenario ketiga, PDIP hengkang plus sejumlah partai pendukung lainnya. Skenario keempat inilah yang membuka peluang kemungkinan akan terbentuk poros keempat, yang dibentuk oleh sempalan pendukung Jokowi di luar PDIP. Elektabilitas Jokowi yang tidak cukup tinggi, membuat banyak kandidat berani dan cukup percaya diri untuk menantang Jokowi.

Nah bagaimana dengan kemungkinan Jokowi tidak mendapat tiket? Skenario ini bisa terjadi bila rupiah terus terpuruk, utang terus menggunung, para investor menarik dananya dari Indonesia, dan ekonomi Indonesia terpuruk. Elektabilitas Jokowi bisa terjun bebas. Saat itu partai pendukung akan segera berkemas menyelamatkan diri masing-masing.

Tanda-tanda itu mulai membayang seiring melemahnya rupiah terhadap dolar, rontoknya IHSG dan tidak lakunya surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Rupiah sampai akhir pekan ini sudah menyentuh level Rp 14.000/USD, sementara dari lima seri surat utang negara yang ditargetkan bakal meraup Rp 17.02 triliun, baru terjual Rp 6.5 triliun.

Agar skenario terburuk itu tidak terjadi, Jokowi harus bekerja sangat-sangat keras. Dia tengah menghadapi ancaman sangat serius dari internal, dan eksternal. Kalau hanya dengan naik motor besar, dan bagi-bagi sembako, semua persoalan tersebut tidak akan teratasi. End

28/4/18 hersubenoarief.com

Selengkapnya
Gerindra Minta Semua Kasus Habib Rizieq Dihentikan

Gerindra Minta Semua Kasus Habib Rizieq Dihentikan




Gerindra Minta Semua Kasus Habib Rizieq Dihentikan

KOKOPNEWS.ID - Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengaku bersyukur atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab. 

"Intinya, kalau sudah di SP3 kasusnya Habib Rizieq tentu kita bersyukur," kata Rosiade saat dihubungi, Jumat (4/5/2018).

Dirinya berharap kasus yang terindikasi kriminalisasi terhadap ulama juga bisa dihentikan semuanya. Hal ini, kata dia, untuk menepis tudingan bahwa pemerintah tidak pro dengan umat muslim.

"Sehingga kecurigaan masyarakat dan umat bawa pemerintah tidak pro ulama dan umat bisa berhenti. Harapan kita seperti itu," katanya.

Baca Juga : Kasusnya Dihentikan, Ini Respon Habib Rizieq

Rosiade juga berharap kasus hukum Habib Rizieq yang lainya juga dapat dihentikan.

"Itu harapannya, yang satu di Polda Jabar ini bisa merembet ke kasus-kasus yang lain, semua bisa di SP3-kan. Artinya isu kriminalisasi ulama, isu pemerintah tidak dekat dengan ulama dan umat akhirnya bisa berhenti, hilang isu itu, sehingga kegaduhan bisa berhenti lalu Habib bisa pulang juga," tandasnya.[tsc]

Selengkapnya
Kasusnya Dihentikan, Ini Respon Habib Rizieq

Kasusnya Dihentikan, Ini Respon Habib Rizieq



Kasusnya Dihentikan, Ini Respon Habib Rizieq

KOKOPNEWS.ID - Habib Rizieq Syihab menyatakan rasa terima kasihnya karena penyidikan kasus dugaan penodaan Pancasila dihentikan. Tim penyidik Polda Jawa Barat menghentikan kasus karena tidak cukup alat bukti.

"Sudah (dikabari), beberapa waktu yang lalu. Beliau sudah tahu," ujar pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro saat dihubungi, Jumat (4/5/2018).

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan Pancasila menurut Sugito sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. SP3 diterbitkan setelah tim pengacara Habib Rizieq mengajukan permohonan ke Polda Jabar.

"Beliau berterima kasih dan yang lainnya juga diproses (sama)," ujar Sugito.

"Kan banyak perkara terkait kegiatan 212," ujar Sugito mengatakan harapan Habib Rizieq agar kasus yang ditangani bisa dihentikan seperti kasus di Polda Jabar.

Habib Rizieq Syihab sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP. Rizieq juga pernah diperiksa di Mapolda Jabar pada 13 Februari 2017.

Baca Juga : Gerindra Minta Semua Kasus Habib Rizieq Dihentikan

Kasus dugaan penodaan Pancasila ini lantas dihentikan karena dinyatakan tidak cukup bukti.

"Iya (dihentikan) tidak cukup bukti," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana terpisah.

Sedangkan, Kabid Humas Polda Jabar AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar sendiri sudah melakukan serangkaian penyidikan. Namun hasil penyidikan menunjukkan alat bukti kasus tidak cukup. [detik]

Selengkapnya
PDIP Larang Pengurus Komentar Pertemuan Erwin Singajuru-Habib Rizieq

PDIP Larang Pengurus Komentar Pertemuan Erwin Singajuru-Habib Rizieq


PDIP Larang Pengurus Komentar Pertemuan Erwin Singajuru-Habib Rizieq

KOKOPNEWS.ID  Pertemuan- yang dilakukan Politisi PDIP Erwin Singajuru dengan Imam Bedar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi diminta untuk tidak dikomentari oleh pengurus DPP PDIP.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan Hamka Haq sebagaimana dilansir Detik.com, Selasa (24/04/18).

"DPP melarang seluruh pengurus partai dan anggota fraksi mengomentari. Terimakasih," kata Hamka.

Namun demikian, Hamka tidak mempermasalahkan pertemuan tersebut asal tidak mengatasnamakan partai.

"Silaturahmi boleh-boleh saja, itu hak semua orang. Tapi tidak boleh mengatasnamakan atau membawa-bawa partai," tutur pria yang juga Ketum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Erwin Singajuru melakukan pertemuan dengan Habib Rizieq Shihab. Kabar tentang pertemuan tersebut awqlnya beredar melalui aplikasi chating WhatsApp.

Silaturrahim yang dilakukan Erwin dengan Habib Rizieq sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang tabu. Hanya saja pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena FPI melalui Habib Rizieq sangat vokal dalam melontarkan kritik terhadap pemerintah dan juga kepada partai-partai yang menjadi pendukungnya. PDIP adalah partai pendukung utama pemerintahan Presiden Jokowi-JK. (Detik)

Selengkapnya
Hasil Poling, TGB Sosok Paling Layak Menjadi Cawapres Prabowo

Hasil Poling, TGB Sosok Paling Layak Menjadi Cawapres Prabowo


Hasil Poling, TGB Sosok Paling Layak Menjadi Cawapres Prabowo

KOKOPNEWS.ID - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun hingga kini belum menentukan sosok yang akan mendampinginya untuk melawan sang pertahana Joko Widodo.

Untuk itu, Teropongsenayan.com mengadakan poling untuk mengetahui sosok yang paling cocok sebagai cawapres Prabowo.

Dalam poling yang dibuka pada Rabu (11/4/18) pukul 21.02 WIB itu berisi pertanyaan terhadap pembaca portal Teropongsenayan.com, sosok yang paling layak menjadi pendamping Prabowo.

Ada 12 nama yang diajukan kepada pembaca. Keduabelas nama tersebut merupakan nama yang sering muncul dalam lembaga survei dan kerap disebut dalam pemberitaan media.

Mereka adalah Anies Baswedan, Anis Matta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhammad Zainul Majdi (TGB), A Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), Rizal Ramli (Ekonom senior), Mahfud MD (Mantan Ketua MK), Sri Mulyani, Zilkifli Hasan (Ketum PAN), Gatot Normantyo dan Din Syamsuddin.

Poling dibuka pada Rabu (11/4/2018) pukul 21.02 WIB, dan ditutup pada Kamis (19/4/2018) pukul 06.44 WIB.

Poling yang ditutup pada Kamis (19/4/18) itu diikuti oleh 2.152 pembaca dan menempatkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi yang kerap dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai sosok yang paling layak menjadi cawapres Prabowo dengan perolehan suara sebanyak 1.050 (48,79 %).

Di urutan kedua ada nama Gatot Normantyo yang mendapat 327 (15,19 %) klik pembaca. Lalu disusul nama Anies Baswedan Gubernur DKi Jakarta yang mendapat 306 klik (14,2%). Sementara itu mantan presiden PKS Anies Mata mendapat 26 klik (10,03%). (ts)

Selengkapnya
Pemerintah Dicurigai Ingin Seret TNI dan Polri ke Ranah Politik

Pemerintah Dicurigai Ingin Seret TNI dan Polri ke Ranah Politik



Pemerintah Dicurigai Ingin Seret TNI dan Polri ke Ranah Politik

KOKOPNEWS.ID - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mencurigai ada sinyal dari Pemerintah untuk menyeret Polri dan TNI masuk ke gelanggang politik.

"Ini wajib untuk kita waspadai, sebab sudah ada sinyal dan koding dugaan ke arah sana, ada resiko yang tak main-main yaitu mengganggu kualitas demokrasi itu sendiri (fair play). Kita ingin memastikan jangan sampai demokrasi dan pilkada dibajak oleh oknum yang punya niat untuk curang dalam kontestasi elektoral Pilkada Serentak 2018,” kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/01/2018).

Padahal, kata dia, konsekuensi dihapusnya dwifungsi ABRI, memastikan netralitas polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, jangan digoda-goda terjun ke politik praktis.

"Para kontestan baik calon bupati, wali kota dan gubernur jangan salahkan mereka nanti menolak hasil proses pemilu karena tidak menjunjung semangat jujur dan adil (jurdil). Jangan paksa dan berharap mereka menerima hasil dengan legowo, apabila diduga ada yang ganjil dan tak beres dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018," tandasnya.

Bagaimana masyarakat tidak menaruh kecurigaan, ada yang tak lazim dan peristiwa langka setelah reformasi bahwa Penjabat Gubernur dari pati Polri.

Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kontestasi elektoral pilkada dan melanggar regulasi serta fatsun politik. Jangan coba-coba kembali menarik-narik, main mata, atau menjadikan jaringan TNI dan Polri sebagai komoditas politik demi mendulang elektoral kemenangan," pungkasnya.[teropongsenayan]


Selengkapnya