Mabes Polri benarkan SP3 kasus chat bernada pornografi Rizieq Syihab, ini alasannya

Mabes Polri benarkan SP3 kasus chat bernada pornografi Rizieq Syihab, ini alasannya

Mabes Polri benarkan SP3 kasus chat bernada pornografi Rizieq Syihab, ini alasannya

KOKOPNEWS.ID - Mabes Polri membenarkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas tersangka Rizieq Syihab. Rizieq menjadi tersangka atas kasus dugaan chat mesum. Selain Rizieq, seorang wanita atas nama Firza Husein juga menjadi tersangka."
Betul penyidik sudah menghentikan kasus ini," terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen M Iqbal, dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Minggu (17/6).
Iqbal menjelaskan, kasus yang telah berjalan hampir satu tahun ini dihentikan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik belum menemukan pengupload video itu.
"Ini kewenangan penyidik," sambung Iqbal.
Sebelumnya, Rizieq lewat sebuah video lebih dulu mengatakan kasusnya telah di SP3 Kepolisian.
Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kiriman surat asli SP3 kasus chat fitnah, surat asli SP3 kasus chat fitnah, surat asli SP3 kasus chat fitnah yang dikirim pengacara kami Bapak Sugito. Beliau dapat surat SP3 ini langsung dari penyidik," ujar Rizieq.
Rizieq menuturkan, kabar tersebut menambah kebahagiaannya dan keluarga di hari yang fitri. Dengan keluarnya SP3 kasus chat bernada pornografi, Rizieq sampaikan apresiasi dan rasa syukur serta terima kasih kepada Tuhan, keluarga yang setia mendampingi dan para pengacaranya yang berjuang di jalur hukum.
Dia juga berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Polri yang telah menghentikan kasusnya. Dia berharap, para ulama yang kini terjerat kasus juga bisa dibebaskan.
"Kami apresiasi mereka, karena telah menyampaikan langsung surat SP3 asli tersebut kepada pengacara saya dan untuk disampaikan kepada saya. Harapan saya dan keluarga di sini, semoga SP3 serupa bisa diterbitkan bagi sahabat dan kawan seperjuangan, aktivis 212 yang masih hadapi persoalan hukum. Ulama dan aktivis dimudahkan urusannya," ucapnya.
Saat dikonfirmasi merdeka.com, Kuasa Hukum Rizieq Syihab, Sugito Atmo Prawiro membenarkan telah menyerahkan surat SP3 tersebut ke kliennya yang tengah berada di Saudi Arabia.
Ia mengatakan menerima surat tersebut dari penyidik Polri pada Rabu (13/6) lalu.
"Jadi waktu itu setelah diterima (surat sp3) langsung dititipkan kepada rekan yang mau ke Mekkah," ungkap Sugito, Jumat (15/6).
"Diterima dari penyidik Rabu kemarin," sambungnya. (Merdeka)
Selengkapnya
Akun Twitter @LawanPolitikJKW Di-suspend, Elite PD Ferdinand: Pemerintah Represif!

Akun Twitter @LawanPolitikJKW Di-suspend, Elite PD Ferdinand: Pemerintah Represif!


Akun Twitter @LawanPolitikJKW Di-suspend, Elite PD Ferdinand: Pemerintah Represif!

KOKOPNEWS.ID - Akun Twitter milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai DemokratFerdinand Hutahaean dibekukan alias di-suspend. Ia mengaku kaget atas kejadian itu.

"Saya bangun, buka handphone dapat banyak WhatsApp dari kawan-kawan bahwa akun saya, Twitter saya @LawanPoLitikJKW di-suspend. Saya pun kaget, saya tidak mengerti kenapa, saya tidak pernah melakukan hal tercela di Twitter," kata Ferdinand, Rabu (13/6/2018).

Dia mengatakan tak pernah melakukan hal yang melanggar aturan Twitter. Atas dasar itu, Ferdinand menuding pembekuan akun Twitter-nya disebabkan dia sering mengkritik pemerintah.

"Saya mengikuti semua apa pun itu Twitter rule. Jadi saya pikir ini bukan karena akun saya melakukan pelanggaran, tetapi saya lebih menduga karena akun saya memang kritis kepada pemerintah, terutama belakangan ini, meski dari awal saya memang kritis kepada pemerintah," ujarnya.

"Saya tidak pernah tweet tentang pornografi, asusila, menyerang pribadi orang, menyebar hoax, konten kekerasan, saya tidak pernah, saya tidak pernah melanggar itu. Sekarang pertanyaan kenapa akun Twitter saya di-suspend, saya pikir mungkin pemerintah semakin represif terhadap kebebasan berpendapat, baik di lingkup umum maupun media sosial," sambung Ferdinand.

Selain itu, Ferdinand mengetahui adanya akun lain yang turut di-suspend karena dianggap kritis kepada pemerintah. Namun ia memaklumi jika akun yang disebutnya anonim itu dibekukan.

"Kalau saya melihat yang lain itu seperti @RestyCayah atau @Ndon segala macam itu kan memang akun anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau saya kan jelas di situ nama saya jelas, deskripsi bio saya jelas," ujarnya.

Saat ini Ferdinand telah melaporkan pembekuan itu ke Twitter. Ia menyatakan pihak Twitter telah membalas lewat e-mail dan memberikan sejumlah langkah yang harus dilakukan.

"Ini sudah ada balasan dari Twitter, sudah ada sejumlah langkah yang harus diikuti," ujarnya. (Detik)
Selengkapnya
BEM RI: Sebaiknya Kepemimpinan Jokowi Tak Diteruskan

BEM RI: Sebaiknya Kepemimpinan Jokowi Tak Diteruskan


BEM RI: Sebaiknya Kepemimpinan Jokowi Tak Diteruskan

KOKOPNEWS.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Indonesia menyatakan sikap tegas untuk menghentikan Presiden Joko Widodo yang akan kembali menjadi calon Presiden RI 2019.

Aliansi ini menilai jika kondisi negara Indonesia semakin memprihatinkan. 

Kepemimpinan Jokowi selama ini dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.
Dalam siaran persnya, Bem menyampaikan jika banyak janji-janji politik Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden tidak direalisasikan. Dari 66 janji baru satu yang terlaksana, yaitu santri nasional, selebihnya entah kapan akan dipenuhi Presiden.

Bagi BEM sangat mustahil janji yang lain akan terpenuhi mengingat masa kepemimpinan Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan lagi.
Maka dari itu BEM menegaskan jika Jokowi sudah tidak layak lagi memimpin negara ini apalagi melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2019 mendatang.

Hutang Indonesia di era Jokowi selama tiga tahun sekitar Rp1200 Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan Pajak yang stagnan sebagai ukuran bayar hutang. Ditambah ambruknya nilai tukar rupiah yang hampir mendekati Rp14.000,00. 

Pelemahan tersebut dianggap turut mendorong kenaikan inflansi dan mengakibatkan kenaikan pada beberapa barang baik barang impor maupun barang komoditi lainnya (bahan pokok).

Kenaikan harga bahan pokok ini tentunya menambah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa masalah tersebutlah yang menjadi landasan utama BEM untuk menyatakan sikap menghentikan kepemimpinan Jokowi.

Di era Jokowi, kawasan Istana dijadikamsebagai posko menuju kepemimpinannya pada 2019. Hutang meningkat, Nilai tukar rupiah melemah, gula, garam, beras impor. Ditambah lagi dengan harga bahan pokok yang naik.

Selain itu, BEM menyampaikan sembilan nawacita Jokowi yang Gagal yaitu :

1. BIN dibawa kepemimpinan Budi Gunawan sangat lemah hingga tidak akan pernah bisa menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Pemerintah hanya mementingkan kelompoknya sehingga membuat pemerintah lupa membangun tata kelola yang bersih, efektif, spdemokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran hanyalah janji.

4. Penegakan hukum yang bebas korupsi, bukti nyata korupsi semakin merajalela.

5. Peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak setara, bagaimana mungkin bisa berkualitas.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat namun kenyataannya selalu membodohi rakyat.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi, ekonomi sangat terpuruk.

8. Melakukan revolusi karakter seperti sejarah pembentukan bangsa, namun kenyataannya budaya-budaya asing di biarkan masuk sehingga dapat menghilangkan budaya-budaya yang ada di bangsa ini.

9. Memperteguh kebhinekaan tapi tidak menjaga kesatuan dan persatuan anak bangsa.

Adapun tuntutan BEM ialah :

1. Copot Kepala BIN Budi Gunawan.

2. Jokowi secepatnya keluarkan perpu untuk mematahkan UU MD3 atau turun jadi Presiden.

3. Pendidikan harus disetarakan dari plosok daerah sampai kota.

4. Stop Impor

5. Stop Hutang

6. Memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat

7. Prioritas para pekerja dari dalam negeri

8. Kepolisian RI harus kembali ke foksinya.
BEM menghimbau kepada seluruh mahasiswa RI dan rakyat Indonesia untuk sadar. Sudah saatnya rezim yang hanya melakukan pencitraan ini dihentikan.  (Suara)

Selengkapnya
Ketua Dewan Pers Sebut Penyerangan Radar Bogor Jelas Melanggar Hukum, Polri Kok Enggak?

Ketua Dewan Pers Sebut Penyerangan Radar Bogor Jelas Melanggar Hukum, Polri Kok Enggak?


Ketua Dewan Pers Sebut Penyerangan Radar Bogor Jelas Melanggar Hukum, Polri Kok Enggak?

KOKOPNEWS.ID - Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mendatangi Redaksi Radar Bogor, di Gedung Graha Pena, Senin (4/06/2018).

Kedatangannya, untuk menentukan sikap dewan pers terhadap peristiwan persikusi di Radar Bogor.

Sekaligus, untuk mengonfirmasi langsung kepada media Grup Jawa Pos itu berkenaan penyerangan massa PDIP akhir pekan lalu.
“Kami harus mampir untuk menanyakan langsung kejadiannya seperti apa, kerugian yang dialami seperti apa. Kemudian penyelesaiannya seperti apa,” katannya.

Dalam kesempatan itu, Stanley bertemu dengan sejumlah pimpinan Radar Bogor.
Diantaranya CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu dan sejumlah pimpinan lainnya.

Stanley menyatakan, belum bisa berkomentar banyak terkait insiden yang disebut telah mencoreng kebebasan pers dan demokrasi Indonesia itu.

Sebab, pihkanya masih belum melakukan kajian dan penyelidikan menyeluruh terkait peristiwa penyerangan tersebut.

Akan tetapi, Stanley menegaskan bahwa penyerangan yang dilakukan kader PDIP itu jelas tak bisa dibenarkan.

“Sekarang kami sudah tahu. Penyerangan itu tetap tidak bisa dibenarkan,” tegas dia.

Stanley menyatakan, jika memang berkeberatan dengan sebuah pemberitaan, semestinya bisa diadukan ke Dewan Pers.
Hal itu sesuai dengan perundangan dan tata hukum yang berlaku.

“Jika merasa ada kesalahan dengan berita Radar Bogor, sebaiknya diadukan ke Dewan Pers. Karena prosedurnya begitu,” jelasnya.

Stanley menyebut, intimidasi terhadap insan pers mengacu pada UU Nomor 40 tahun 1999.
Termaktub di dalammnya, barang siapa yang menghalang-halangi pekerjaan 6 M wartawan bisa diancam pidana ua tahun penjara atau denda 500 juta.

Karena itu, pihaknya pun mempertanyakan sikap kepolisian melalui Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yang menyebut tak ada unsur pidana dalam insiden tersebut.
Padahal, tindak pidana pers lebih dulu ditentukan Dewan Pers sebelum di
tentukan oleh kepolisian.

“Nah, saya juga ditanya, ada kepolisian yang menyebut tidak ada unsur pidana?” kecam Stanley.

Seharusnya, kata dia, kasus tersebut dipelajari lebih dulu oleh Dewan Pers untuk membuat rekomendasi, bukan kepolisian mengambil kesimpulan sendiri.

“Seharunya kami kan mempelajari dulu. Jika pidana pers, harusnnya kami yang menentukan apakah ada penghalangan atau tidak,” tegas dia.

Karena itu, lanjut Stanley, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan meminta keterangan institusi pimpinan Kapolri Jendral Tito Karnavian itu.

“Kami akan bersurat kepada pimpinan polri terhadap hal ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Stanley menyatakan, Dewan Pers menyatakan prihatin atas kejadian yang cukup mencoreng kemerdekaan pers itu.

Diharapkan, kejadian pekan lalu itu menjadi peristiwa terakhir yang dialami institusi pers media.

Dewan pers akan bertindak tegas menegakan hukum yang berlaku.
“Saya kira ini yang terakhir. Jangan ada lagi serangan-serangan kepada intitusi media,” wantinya.(ps)


Selengkapnya
Pemilih PDIP dan Golkar Juga Dukung #2019GantiPresiden

Pemilih PDIP dan Golkar Juga Dukung #2019GantiPresiden


Pemilih PDIP dan Golkar Juga Dukung #2019GantiPresiden

KOKOPNEWS.ID - Hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK) memperlihatkan, pendukung gerakan #2019GantiPresiden tak hanya berasal dari responden yang menyatakan sebagai pemilih partai oposisi seperti Gerindra dan PKS.

Menurut Direktur Riset RTK Rikola Fedri, sejumlah responden yang mendukung gerakan itu juga menyatakan pemilih partai pendukung pemerintah. Seperti PDIP, Golkar, PPP dan PAN.

"Dari 24,8 persen yang menyatakan pemilih PDIP, sebanyak 14,8 persen menyatakan setuju dengan gerakan ganti presiden 2019," ujar Rikola saat merilis hasil survei di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (24/5) petang.

Kemudian, dari 6,2 persen responden yang menyatakan pemilih PKB, tercatat 39 persennya setuju 2019 ganti presiden.

Dari 8,8 persen responden yang menyatakan pemilih Golkar, sebanyak 42,5 persen di antaranya setuju dengan gerakan 2019 ganti presiden.

"Dari 1,5 persen pemilih NasDem, sebanyak 37,5 persen menyatakan setuju. Dari 2,7 persen pemilih PPP ada 43 persen setuju. Dari 0,6 persen pemilih Hanura, itu 20 persen setuju dengan gerakan itu," katanya.

Rikola lebih lanjut mengatakan, hanya responden yang mengaku pemilih Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang seratus persen menyatakan tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden.

Survei RTK dilaksanakan 21 April hingga 2 Mei lalu, dengan jumlah responden 1.610 orang. Survei menggunakan metode straified systemic random sampling. Margin of error lebih kurang 2,5 persen. (jpnn)

Selengkapnya
Ancaman Besar Jokowi Ada di Tangan SBY-Gatot-Prabowo, Kalau Bersatu…

Ancaman Besar Jokowi Ada di Tangan SBY-Gatot-Prabowo, Kalau Bersatu…


Ancaman Besar Jokowi Ada di Tangan SBY-Gatot-Prabowo, Kalau Bersatu…

KOKOPNEWS.ID -  Jokowi sebagai calon petahana bisa saja terancam posisinya jika saja Susilo Bambang Yudhoyono, Gatot Nurmantyo dan Prabowo Subianto ‘bersatu’.

Hal itu tertuang dalam hasil survei Alvara Research Center yang dirilis di Hotel Oria Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).
Menurutnya, ketiga nama tersebut menjadi penentu apakah poros ketiga bisa terbentuk atau tidak.

Demikian disampaikan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali.

“Salah satu kunci terbentuknya poros ketiga dipegang Gatot Nurmantyo,” bebernya.
Kendati demikian, Gatot masih harus berupaya keras untuk ‘menaklukkan’ sejumlah partai politik.

“Karena itu lobi-lobi politik dari Gatot sebenarnya yang bisa untuk poros ketiga atau tidak,” jelas Hasanuddin.

Selain Gatot, lanjut Hasanuddin, masih ada faktor lain yang bisa menjadi pemicu terbentuknya poros ketiga di Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu tergantung para elit parpol yang juga memiliki andil besar.

Sebab sejauh ini, masing-masing parpol masih ngotot dengan pencalonan orang di internalnya.

Salah satu contohnya adalah Partai Gerindra yang ngotot dengan pencalonan kembali Prabowo Subianto untuk menantang Jokowi kali kedua.

Di sisi lain, PKS juga sampai saat ini masih setia mendukung mantan menantu Presiden Soeharto tersebut.

Sementara Demokrat diperkirakan tidak akan rela memberikan tiketnya kepada orang di luar partainya. (ps)

Selengkapnya
Ini Kejanggalan Ribuan E-KTP Sumsel Tercecer di Bogor

Ini Kejanggalan Ribuan E-KTP Sumsel Tercecer di Bogor


Ini Kejanggalan Ribuan E-KTP Sumsel Tercecer di Bogor

KOKOPNEWS.ID - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya, tepat di simpang Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, kemarin. Kartu tersebut jatuh dari truk terbuka yang mengangkutnya.

Dari pengakuan warga sekitar, e-KTP yang dikemas menggunakan dus mi instan itu terdapat tulisan Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel). Sementara truk dengan bak terbuka tersebut datang dari arah Jalan Raya Yasmin-Salabenda, Kota Bogor menuju Jalan Raya Parung-Bogor.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi yang mengetahui hal itu merasa ada keanehan dalam pengiriman e-KTP tersebut.
“Alamat di e-KTP Sumsel, kenapa bisa nyasar dan numpuk di Bogor? Kalau alasannya dicetak, bukankah e-KTP bisa dicetak di Sumsel?” katanya kepada wartawan, Minggu (27/5).
Dia khawatir, e-KTP dalam jumlah besar tersebut digunakan untuk kepentingan politik. Apalagi dalam waktu dekat banyak momen politik yang akan dihadapi seperti Pilkada 2018, Pileg dan Pilres 2019..

“Sekarang mendekati momen politik jangan sampai e-KTP tersebut menjadi komoditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok,” tegas pria yang akrab disapa Awiek itu.

Karenanya, Wasekjen DPP PPP itu meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelidiki asal usul e-KTP yang berceceran di pinggir jalan tersebut.

“Kemendagri harus melakukan pengecekan apakah e-KTP itu asli atau palsu. Jangan sampai Kemendagri kecolongan dan hangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap e-KTP,” pungkas mantan wartawan itu.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengaku e-KTP yang jatuh itu statusnya rusak. “KTP-el yang tercecer tersebut adakah KTP-el rusak atau invalid,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/5).

Dari hasil penelusuran Sekjen Dukcapil I Gede Suratha, e-KTP rusak itu diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor. Jumlah E-KTP yang dibawa ke Semplak itu sebanyak 1 dus dan 1/4 karung.

“Jumlahnya kepingnya tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya,” jelas Zudan.

Saat ini permasalahan tercecernya sejumlah e-KTP di jalan, telah ditangani Polres Bogor. “Rencananya pagi ini beberapa staf yang mengawal barang tersebut dan sopir akan diminta keterangan,” pungkas Zudan. (ps)

Selengkapnya
Memfitnah Habib Rizieq Dan Para Ulama, Admin Generasi Muda  NU Akhirnya Minta Maaf

Memfitnah Habib Rizieq Dan Para Ulama, Admin Generasi Muda NU Akhirnya Minta Maaf


Memfitnah Habib Rizieq Dan Para Ulama, Admin GM NU Akhirnya Minta Maaf

KOKOPNEWS.ID - Hari ini, Sabtu (26/5) telah dilakukan pertemuan DPW FPI Jakarta Barat dan Kapolsek Kembangan dengan penghina ulama Zain Asyuja'i admin fanpage Generasi Muda NU di polsek Kembangan, Jakarta Barat.

Setelah menuai kecaman keras umat Islam akibat postingannya "20 Ulama penyebar paham Radikal / Wahhabisme", Zain Asyuja'i yang berprofesi sebagai tukang nasi goreng di Kembangan ini akhirnya ketakutan dan menyerahkan diri.

Zain pemilik akun Moch Zain ini mengaku menyesali apa yang telah dilakukan, dan memohon dibukakan pintu maaf atas kekeliruan dan kekhilafan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Seperti diketahui fanpage Generasi Muda NU merilis daftar "20 Ulama penyebar paham Radikal / Wahhabisme".

Dan dalam daftar ngawur itu ada nama Habib Rizieq Shihab, Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, Ustadz Abdul Somad dan para Ulama idola umat lainnya sehingga mengundang kecaman umat Islam dan Zain Asyuja'i sang admin hari ini akhirnya minta maaf. (fk)

Selengkapnya