Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme


Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

KOKOPNEWS.ID - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat, kelompok radikalisme di Indonesia bakal berperan dalam Pilpres 2019. Mereka diprediksi akan bersatu melawan petahana, Joko Widodo.

"Jadi, Pilpres 2019 nanti menjadi pertarungan antara Jokowi dengan kelompok radikalisme," ujar Boni dalam acara diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Kelompok radikalisme itu, lanjut Boni, tidak sendirian. Sebab, jumlah mereka terbilang masih kecil. Mereka justru diprediksi akan dirangkul oleh kelompok agama-politik yang cenderung bersifat pragmatis.

Kelompok agama-politik ini, lanjut Boni, salah satunya berbentuk partai politik.

Kedua kekuatan tersebut, lanjut Boni, cenderung menggunakan isu-isu irasional untuk menggerus kepercayaan publik terhadap lawannya. Dalam konteks Pilpres 2019, tentu lawannya adalah Jokowi.

"Kalau terhadap Jokowi, dibilang PKI-lah, anti-Islam dan isu-isu lain yang irasional. Dia tidak berteriak soal kinerja, dia tidak berbicara tentang apa yang sudah dikerjakan Jokowi," ujar Boni.

Isu tersebut pun berpotensi merasuki masyarakat Indonesia yang disebut Boni 60 persen tidak memiliki pemahaman politik yang baik.

"Sebagian besar pemilih Indonesia itu akan memilih sosok berdasarkan isu tertentu, atau figur yang sedang dihebohkan atau mengikuti mobilisasi yang dilakukan misalnya oleh ketua RT, RW dan sebagainya," ujar Boni.

Lebih-lebih, isu tersebut bisa mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu Boni berharap masyarakat mulai menggiatkan literasi terhadap isu-isu tertentu yang muncul, terutama isu agama terhadap calon presiden. [Kumparan]

Selengkapnya
Arya Wedakarna Tak Mau Minta Maaf kepada Ustadz Abdul Somad, Alasannya Mengejutkan

Arya Wedakarna Tak Mau Minta Maaf kepada Ustadz Abdul Somad, Alasannya Mengejutkan


Arya Wedakarna Tak Mau Minta Maaf kepada Ustadz Abdul Somad, Alasannya Mengejutkan

KOKOPNEWS.ID - Dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One, baru-baru ini, presenter Tv One menyarankan Arya Wedakarna untuk minta maaf kepada Ustadz Abdul Somad.

Namun, anggota DPD RI asal Bali yang sempat menuding Ustadz Abdul Somad anti-Pancasila itu enggan minta maaf. Ia beralasan, hal itu bukan masalah benar atau salah dan bukan masalah maaf atau tidak. Dan minoritas bukan berarti harus minta maaf kepada mayoritas.

Baca Juga : Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad

“Pak Arya, tapi kita tidak perlu melebar ke mana-mana. Ini kan kasusnya Ustadz Abdul Somad, yang terbukti ternyata cinta kebangsaan, hafal Pancasila, dan lain-lain sebagainya. Yang tadinya sempat diragukan. Adakah mungkin ya semacam permintaan maaf gitu loh, kepada Ustadz Abdul Somad dari perwakilan masyarakat Bali, begitu,” kata presenter memotong Arya yang justru melebar membicarakan kasus lain.

“Saya rasa ini bukan masalah maaf atau tidak. Karena tentunya masyarakat Bali kalau saya hitung ada lima organisasi yang keberatan. Dan organisasi ini tidak ada related atau hubungan dengan saya. Dan lima organisasi ini adalah organisasi yang sah, organisasi yang dilindungi oleh undang-undang, dan mereka punya hak berbicara. Bukan berarti ketika kami umat Hindu sebagai minoritas dan mayoritas di Bali bukan berarti kami ini harus meminta maaf kepada mayoritas. Ini bukan masalah salah dan benar,” kata Arya.

Baca Juga : Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

Menurutnya, permasalahannya adalah, apakah akar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

“Permasalahannya adalah, apakah akar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dan saya menyampaikan, ini yang mungkin dikutip oleh media, dan saya terima kasih bahwa TV One memberikan saya waktu pertama kali mengklarifikasi. Bahwa kawan-kawan yang protes kedatangan UAS, jauh sebelum UAS sampai tiba di tanah pulau dewata, itu sudah ada proses media. Itu semua sudah terekam. Sudah ada aparat keamanan, TNI, Polri yang mengawal jalannya rapat-rapat itu. Keberatan ini sebenarnya sudah beberapa hari sebelum datang. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa panitia lokal ngotot padahal yang perlu saya garis bawahi, Bali tidak pernah menolak safari dakwah agama apa pun,” lanjutnya.

Berikut ini videonya:


[Tarbiyah]

Selengkapnya
Protes Trump, Din Syamsuddin Serukan Boikot Produk AS dan Israel

Protes Trump, Din Syamsuddin Serukan Boikot Produk AS dan Israel


Protes Trump, Din Syamsuddin Serukan Boikot Produk AS dan Israel

KOKOPNEWS.ID - Demonstrasi dan boikot adalah kombinasi cerdas sebagai bentuk protes kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pendapat ini disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsyuddin, usai menghadiri acara 2017 Religions for Peace Asia Interfaith Youth Peace Camp di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

"Ya wajar kalau kita demo sebagai ekspresi dari bangsa yang cinta keadilan dan saya dengar MUI juga, bahkan Ketua Umum (MUI), akan mempimpin demo besar-besaran hari Ahad tanggal 17 Desember," kata Din Syamsuddin.

"Saya kira itu sah-sah saja sebagai ekspresi, baik karena sentimen keagamaan bagi Muslim, baik sentimen bahwa Yerusalem itu tempat suci bagi agama Nasrani, Kristen, dan Islam," lanjut mantan Ketum Muhammadiyah ini.

Baca Juga : MUI Ancam Boikot Produk AS Jika Trump Tidak Cabut Pernyataannya

Din Syamsuddin berpandangan, Indonesia sebenarnya bisa mengambil suatu langkah nyata untuk mendukung Palestina. Misalnya memboikot produk Israel, baik makanan dan minuman, yang berkontribusi pada Israel.

"Perlu dikombinasikan dengan cara cerdas seperti yang saya sampaikan tadi itu, yakni melakukan boikot. Sudah ada daftar 20-an lebih produk makanan, minuman yang favorit di antara kita diyakini berkontribusi kepada Israel," ucap Din Syamsuddin tanpa menyebutkan nama-nama produk di daftar yang dia maksud.

Pemboikotan itu, menurut Din Syamsuddin, akan berdampak nyata baik bagi Israel maupun Amerika. Karena bila bangsa Indonesia masih berteriak tolak keputusan Trump namun masih mengkonsumsi produk Israel, maka apa yang diperjuangkan akan sia-sia.

Baca Juga : Nasir Djamil Serukan Boikot Produk Amerika dan Israel

"Daftarnya ada itu, dan kita banyak menjadi pelanggannya, baik minuman, makanan, pakaian. Sementara kita berteriak saja menentang Trump tapi kita menjadi konsumen dari produk itu, ya sami mawon," paparnya.

Mantan Ketum MUI ini juga menegaskan, tidak hanya produk makanan saja yang bisa diboikot oleh masyarakat Indonesia. Politik, budaya serta ekonomi Israel dan Amerika pun bisa diboikot.

"Jadi kalau mau yang cerdas cara bereaksi itu menurut saya harus ada boikot. Boikot politik, boikot budaya, boikot ekonomi, mungkin nanti akan ada efek jera, baik bagi Israel maupun AS," tutur Din Syamsuddin. [Kumparan]

Selengkapnya
Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad

Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad


Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad

KOKOPNEWS.ID - Persekusi yang menimpa Ustaz Abdul Somad saat akan berceramah di Bali pada Jumat (8/12) lalu berbuntut panjang. Sejumlah warga yang diduga sebagai persekutor telah dilaporkan ke polisi.

Menanggapi pelaporan ke polisi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menyebutkan, beberapa orang yang dilaporkan sudah meminta maaf. Namun, dia memastikan penyelidikan persekusi Ustaz Abdul Somad tetap berlangsung.

"Ada permohonan maaf dari beberapa elemen yang ada di Bali atas kejadian ini, tapi permohonan maaf itu tidak akan menggugurkan proses hukum," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/12).

Baca Juga : Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

Iqbal menjelaskan polisi telah menerima beberapa laporan terkait tindakan yang dialami Ustaz Abdul Somad. Pelaporan tidak hanya dilakukan ke Bareskrim Polri, tapi juga ke beberapa Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.

Sebab pelaporan yang tersebar di beberapa daerah, penanganan kasus ini akan berada dalam pengawasan Bareskrim Polri. "Prinsipnya Mabes Polri akan nanti melakukan supervisi, kalau misalnya semua laporan itu kemungkinan besar akan ditarik di situ. Bareskrim akan menangani," katanya.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya untuk memberikan ceramah di Denpasar, Bali, Ustaz Abdul Somad mendapat pertentangan dari sekelompok orang yang menamakan diri Koalisi Rakyat Bali (KRB) meminta Ustaz Somad pergi dari Bali.

Sempat terjadi dialog antara panitia ceramah Abdul Somad dengan pimpinan kelompok itu. Mediasi dihadiri petugas keamanan dari kepolisian dan TNI. Hingga kemudian hasil mediasi selama beberapa jam itu menghasilkan keputusan Abdul Somad mencium bendera merah putih disaksikan oleh Kapolresta Denpasar, Dandim 1611/Badung, dan perwakilan dari massa KRB.

Acara Abdul Somad mencium bendera pun dilakukan di lobi hotel, setelah itu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berikrar kebangsaan. Pukul 19.15 Wita Abdul Somad kembali ke kamar dan menuju tempat ceramah di Masjid An-Nur Jl. Diponegoro Denpasar. [Kumparan]

Selengkapnya
Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!


Seenaknya Cabut Tudingan ‘Ustadz Abdul Somad Tokoh HTI’, Tuntut Ade Armando Secara Hukum!

KOKOPNEWS.ID - Melalui akun Facebook, dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando meralat tudingan bahwa Ustadz Abdul Somad adalah Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau.

Tokoh liberal ini menyatakan mencabut postingan di akun Facebook yang menyebut Ustadz Abdul Somad Pengurus HTI.

“Ustad Abdul Somad ternyata bukan Pengurus HTI Riau. Saya sudah dapat bantahannya. HTI sendiri membantah bahwa Abdul Somad adalah pengurus HTI. Jadi saya cabut post FB saya bahwa Abdul Somad pengurus HTI ya. Maaaaaaaf ya, pak Abdul Somad,” demikian tulis Ade Armando.

Soal sikap seenaknya Ade Armando tersebut, tokoh Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI), Fery Mokoginta meminta agar Ade Armando dituntut secara hukum.

“Tolong nih dosen tukang ngibul dituntut juga biar tidak jadi kebiasaan, maaf kok sak enak udel Ade Armando, pertanyaan saya apakah Anda memaafkan dia?” tegas Fery di akun Twitter @FeryMokoginta.

Fery bahkan menegaskan, sikap Ade Armando mempermalukan Universitas Indonesia. “Kepada Yth Mahasiswa UI, apakah Anda tidak malu punya dosen begini? Seandainya saya kuliah di UI lalu ada dosen model begini, pastilah saya pindah tempat kuliah tanpa bilang-bilang di universitas baru pindahan dari UI, malu,” tegas @FeryMokoginta.

Ade Armando sempat menyebut Ustadz Abdul Somad telah membuat citra Islam menjadi buruk serta mempermalukan Islam. Tak hanya itu, Ade menyebut Ustadz Abdul Somad tidak ganteng dan tidak pintar.

Pernyataan Ade Armando itu dalam konteks membela sikap artis Rina Nose yang melepas jilbabnya. Ketika itu Ustadz Abdul Somad memberikan nasehat kepada Rina Nose.

 “Somad juga membuat citra islam menjadi buruk. Kalau pemuka agamanya saja seburuk ini, wajarlah kalau banyak orang menganggap Islam sebagai agama terbelakang,” kata Ade Armando melalui akun Facebook (20/11).  

“Somad adalah semacam Rizieq Shihab dalam skala kecil,” lanjut Ade.[itoday]

Selengkapnya
Donald Trump Dibidik Kasus Pecehan Seksual

Donald Trump Dibidik Kasus Pecehan Seksual


Donald Trump Dibidik Kasus Pecehan Seksual

KOKOPNEWS.ID - Sekitar 50 perempuan anggota legislatif dari Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat menyeru Kongres menggelar investigasi atas tuduhan beberapa wanita telah dilecehkan secara seksual oleh Presiden Donald Trump.

"Kita tak boleh mengabaikan begitu banyak perempuan yang menyampaikan tuduhan kepada Tuan Trump," tulis para perempuan legislator asal Demokrat. Petisi ini kecil kemungkinan lolos karena Partai Republik saat ini mengendalikan Kongres.

Surat yang disebarluaskan kelompok kerja wanita Demokrat yang terdiri dari para perempuan anggota DPR, sudah ditandatangani oleh 56 legislator. Mereka menindaklanjuti laporan tiga wanita yang menuduh Trump melecehkan mereka dan menyeru Kongres untuk menyelidiki prilaku sang presiden.

Permintaan agar Kongres menyelidiki kasus ini telah dikirimkan kepada pimpinan Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan di DPR.

"Presiden harus diizinkan menghadirkan bukti dalam pembelaan dirinya sendiri," tulis perempuan-perempuan Demokrat itu.

Tahun lalu Trump meminta maaf karena telah mengeluarkan kata-kata vulgar soal perempuan beberapa pekan sebelum Pemilu 2016. [Antara/suara-islam.com]

Selengkapnya
Blak blakan! AM Fatwa Ungkap Catatan Ulah Arya Wedakarna yang Bahayakan Persatuan Nasional

Blak blakan! AM Fatwa Ungkap Catatan Ulah Arya Wedakarna yang Bahayakan Persatuan Nasional


Blak blakan! AM Fatwa Ungkap Catatan Ulah Arya Wedakarna yang Bahayakan Persatuan Nasional

KOKOPNEWS.ID - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPR daerah pemilihan Riau, Muhamad Lukman Edy melaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Arya Wedakarna. Senator asal Bali itu diduga sebagai salah satu aktor di balik intimidasi yang dialami Ustaz Abdul Somad di Bali beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD, AM Fatwa mengatakan Wedakarna juga pernah melakukan pelanggaran semasa dirinya masih menjabat sebagai pimpinan BK DPD. Ini berarti pria bernama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ini telah melakukan dua kali pelanggaran yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional.

"Yang bersangkutan (Arya) melakukan lagi pelanggaran pada tingkat yang membahayakan persatuan nasional," kata AM Fatwa melalui sambungan telepon langsung dengan Tv One, Rabu, 13 Desember 2017.

Baca Juga : AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara

Pertama, menurut AM Fatwa, Arya dalam setiap pemaparannya selalu mengatakan nasionalisme Bali, padahal negara hanya mengenal nasionalisme Indonesia. Arya juga sempat dilarang oleh senator DPD asal Sumatra Utara untuk melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut karena isu serupa. Ini yang membuat BK DPD sempat akan memberhentikannya sementara.

Wedakarna, kata tokoh masyarakat asal Bone ini secara bertahap bisa kembali menjadi anggota dengan beberapa langkah dan tindakan, seperti membuat permohonan maaf terbuka melalui media massa, yaitu media nasional dan media lokal.

Pada kasus sebelumnya tiga senator asal Bali pada sidang paripurna meminta untuk menunda sementara pemberhentian Arya.

"Ditunda tapi tidak dicabut. Keputusan ini efektif berlaku kembali. Dia bukan hanya tidak melaksanakan hukuman sebelumnya, tapi justru membuat ulah lagi dan dilaporkan kembali setelah saya tidak lagi menjadi ketua," kata AM Fatwa.

Baca Juga : Terbongkar! Terduga Provokator Arya Wedakarna Ternyata Anti Islam, Begini Sepak Terjangnya

Ulah kedua Arya Wedakarna tak lain terkait provokasi terhadap Ustaz Abdul Somad yang berujung pada tindak persekusi oleh beberapa kelompok masyarakat Bali terhadap Ustaz asal Riau itu

BK DPD sebelumnya telah menerima pengaduan tentang Wedakarna dari masyarakat Muslim di Bali, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). AM Fatwa mengatakan masyarakat tidak mungkin terus bertoleransi kepada seseorang yang kerap mengeksploitasi perbedaan di masyarakat dan memperuncing perbedaan itu.

"Badan Kehormatan kali ini tidak boleh main-main lagi. Mereka harus melaksanakan kembali keputusan itu," kata AM Fatwa.

Sikap Wedakarna mengorbankan kepentingan bangsa, persatuan nasional, dan kerja sama baik yang sudah dibina antarumat beragama. AM Fatwa mengatakan masyarakat tak perlu bersolidaritas kepada seorang Wedakarna dan melawan keputusan lembaga kehormatan, kecuali yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan atasnya. [rol]

Baca Juga : Jadi Dalang Penghadang Ustadz Somad, BK DPD Didesak Untuk Memecat Arya Wedakarna

Selengkapnya
AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara

AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara


AM Fatwa: Anggota DPD Asal Bali Arya Wedakarna Diberhentikan Sementara

KOKOPNEWS.ID - Anggota DPD RI dari Bali Arya Wedakarna yang tersangkut kasus persekusi terhadap Ustadz Abdul Somad ternyata sudah mendapat hukuman Diberhentikan Sementara.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Badan Kehormatan DPD RI A.M. Fatwa saat telewicara dengan tvOne di acara APA KABAR INDONESIA PAGI, tadi pagi Rabu (13/12/2017).

A.M. Fatwa menjelaskan bahwa Arya Wedakarna sebelumnya sudah mendapat peringatan dua kali karena ulahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya bagi persatuan Indonesia.

Berikut selengkapnya video penjelasan Am Fatwa:

[portalislam]

Selengkapnya